KPK Serukan Pejabat Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Mudik Lebaran Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)

MerahPutih.com - KPK mengingatkan dan pejabat daerah BUMD tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi saat Idul Fitri 1443 Hijriah

Plt.Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, dalam keterangan tertulis di Padang, Rabu, mengatakan, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Baca Juga:

KPK Telusuri Aliran Uang Bupati PPU Lewat Ketua DPC Demokrat Samarinda

Hal ini disebabkan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, dan memiliki risiko sanksi pidana.

Ia menjelaskan imbauan ini melalui Surat Edaran Nomor 09/2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Hal ini sebagai upaya pencegahan agar para pegawai di lingkungan kerja agar terhindar dari risiko penyalahgunaan fasilitas tersebut, seiring dengan tradisi mudik lebaran dan libur panjang 2022.

KPK mengapresiasi Pemerintah Daerah dan BUMD yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya.

Larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Peraturan itu menegaskan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas dan dibatasi hanya pada hari kerja.

Baca Juga:

KPK Periksa Vice President Regional East Indosat Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi

Menjelang momentum lebaran atau hari raya ini, KPK juga mengimbau Pemerintah Daerah dan BUMD memberikan imbauan internal kepada pegawai negeri di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan atau parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Kemudian terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada instansi masing masing disertai dokumentasi penyerahan.

“Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” kata dia

Selain itu aparatur negara juga dilarang melakukan permintaan dana, sumbangan dan hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya kepada masyarakat, perusahaan, ataupun penyelenggara negara lainnya.

“Permintaan itu disampaikan baik secara lisan atau tertulis, karena dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” kata dia. (*)

Baca Juga:

Dewas KPK Minta Klarifikasi Bos Pertamina soal Fasilitas Nonton MotoGP Lili Pintauli

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ucapan dan Serangan Giring Bakal Untungkan Anies
Indonesia
Ucapan dan Serangan Giring Bakal Untungkan Anies

Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada Joko Widodo (Jokowi). Dan akhirnya Jokowi dua periode jadi presiden.

43 Parpol Miliki Akun Sipol, Siap Bertarung di Pemilu 2024
Indonesia
43 Parpol Miliki Akun Sipol, Siap Bertarung di Pemilu 2024

Sejumlah partai politik (parpol) mulai bersisp menyongsong Pemilu 2024.

Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang
Indonesia
Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang

PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dalam menjalankan perintah konstitusi tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei.

Syarat Gratis Naik Bus Kita Trans Pakuan Bogor
Indonesia
Syarat Gratis Naik Bus Kita Trans Pakuan Bogor

Bus Kita Trans Pakuan Bogor akan mulai beroperasi pada Selasa (2/11). Selama masa uji coba, masyarakat bisa menikmati fasilitas transportasi terbaru di kota hujan itu secara grati

Mabes Polri Cari Bukti Pidana Kasus yang Seret Nama Natalius Pigai
Indonesia
Mabes Polri Cari Bukti Pidana Kasus yang Seret Nama Natalius Pigai

Baranusa sebelumnya sempat melaporkan Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya

Ombudsman Temukan Panic Buying Minyak Goreng
Indonesia
Ombudsman Temukan Panic Buying Minyak Goreng

Kementerian Perdagangan segera memastikan ketersediaan stok minyak goreng dengan HET sesuai Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Jabar Siapkan Operasi Pasar Minyak Goreng untuk Masyarakat Miskin
Indonesia
Jabar Siapkan Operasi Pasar Minyak Goreng untuk Masyarakat Miskin

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan operasi pasar minyak goreng dengan prioritas masyarakat miskin dan daerah yang sulit terjangkau distribusi. Operasi pasar ini menyiapkan minyak goreng dengan harga Rp 14.000.

Polisi Berencana Panggil Luhut Panjaitan
Indonesia
Polisi Berencana Panggil Luhut Panjaitan

Haris Azhar dan Fatia Maulida dilaporkan atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik

PPIH Diminta Bekerja Lebih Ekstra Memastikan Kesehatan Jemaah Haji
Indonesia
PPIH Diminta Bekerja Lebih Ekstra Memastikan Kesehatan Jemaah Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta Panitia Penyelenggara Haji (PPIH) khususnya bidang kesehatan haji 2022 bekerja lebih ekstra untuk memastikan keselamatan jemaah haji 2022.

Surpres Calon Panglima TNI, Stafsus Mensesneg: Tidak Mungkin Tertutup
Indonesia
Surpres Calon Panglima TNI, Stafsus Mensesneg: Tidak Mungkin Tertutup

Penyerahan nama orang nomor satu di TNI itu ke Senayan tidak akan dilakukan secara diam-diam atau tertutup.