KPK Serahkan Kasus Bupati Nganjuk ke Bareskrim Polri Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/5). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mennyerahkan perkara dugaan suap jual beli jabatan yang menyeret Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri.

Diketahui KPK bersama Bareskrim Polri menangkap Bupati Nganjuk dan sejumlah pihak lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (9/5)

Baca Juga

Bupati Nganjuk Terjaring OTT, Jenderal Bintang Tiga Ini Sambangi KPK

"Penyelesaian penanganan perkara akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/5).

Kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bermula pada akhir Maret 2021. Saat itu KPK menerima laporan adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Selanjutnya, saat unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK berkoordinasi dengan Dirtipikor Bareskrim Polri diperoleh Informasi bahwa Bareskrim Polri juga menerima laporan pengaduan masyarakat yang sama terkait hal tersebut.

Jurnalis mengambil foto ruangan ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk disegel di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Ruangan itu disegel setelah OTT KPK yang juga mengamankan Bupati Nganjuk. ANTARA Jatim/ istimewa
Jurnalis mengambil foto ruangan ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk disegel di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (10/5/2021). Ruangan itu disegel setelah OTT KPK yang juga mengamankan Bupati Nganjuk. ANTARA Jatim/ istimewa

KPK dan Bareskrim pun melakukan koordinasi sebanyak empat kali untuk menghindari tumpang tindih. Setidaknya ada empat poin yang disepakatin oleh lembaga antirasuah dan Korps Bhayangkara.

Pertama, kedua lembaga akan bekerja sama untuk menindak lanjuti laporan masyarakat dimaksud baik terkait dengan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) maupun kegiatan penyelidikan.

Kedua, Bareskrim Polri dan KPK juga akan melakukan penyelidikan dimana KPK akan mendukung penuh informasi dan data kepada tim Bareskrim terkait kasus dimaksud.

"Pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan bersama oleh Tim Gabungan KPK bersama Bareskrim Mabes Polri dan Penyelesaian penanganan perkara akan dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri," ujar Lili. (Pon)

Baca Juga

KPK-Bareskrim Bidik Bupati Nganjuk Sejak April 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Periksa Eks Plt Sekda DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Eks Plt Sekda DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Perusahaan Adonara Propertindo menjadi penyedia lahan untuk proyek Rumah DP 0 Rupiah

Menkes Minta Rumah Sakit Layani Nakes yang Terpapar COVID-19 dengan Baik
Indonesia
Menkes Minta Rumah Sakit Layani Nakes yang Terpapar COVID-19 dengan Baik

61 orang dokter itu, yang sudah divaksin baru 14, yang lain belum

Komisi II Usul Presidential Treshold Diturunkan
Indonesia
Komisi II Usul Presidential Treshold Diturunkan

Secara teoritis, sekitar 20-25 persen harusnya bisa memunculkan empat atau lima pasangan

Mega Korupsi Asabri, Kejagung Tahan Saudara Kandung Benny Tjokro
Indonesia
Mega Korupsi Asabri, Kejagung Tahan Saudara Kandung Benny Tjokro

Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan saudara kandung terdakwa Benny Tjokrosaputro berinisial TT.

Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta
Indonesia
Kunjungi Pasar Gemolong Sragen, Jokowi Bagikan BLT Rp 1,2 Juta

Paket sembako ini juga dibagikan pedagang lain di luar Pasar Gemolong.

[Hoaks atau Fakta]: Seorang Wanita Bakal Selamanya Tinggal di Mars
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Seorang Wanita Bakal Selamanya Tinggal di Mars

Dalam Nasablueberry.com, tertulis bahwa, pada usia 19 tahun, Alyssa Carson telah menghadiri Space Camp sebanyak tujuh kali, Space Academy tiga kali, Robotics Academy sekali, dan menjadi yang lulusan termuda Advanced Space Academy.

Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan MPR Batalkan Amendemen Konstitusi
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Apresiasi Kesepakatan MPR Batalkan Amendemen Konstitusi

Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR pada Senin (11/4) memutuskan tidak ada amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Luhut Ogah Buka Big Data Saat Temui Massa BEM UI
Indonesia
Luhut Ogah Buka Big Data Saat Temui Massa BEM UI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menemui massa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang melakukan demonstrasi di Balai Sidang UI, Depok, Selasa (12/4).

Booster Vaksin COVID-19 Dimulai Januari 2022, Begini Skenarionya
Indonesia
Booster Vaksin COVID-19 Dimulai Januari 2022, Begini Skenarionya

Pemberian vaksin booster atau ketiga bagi masyarakat umum ditargetkan pada 2020. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan dua skenario terkait pemberian vaksin dosis ketiga.

Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus di Atas 5 Juta
Indonesia
Kasus COVID-19 di Indonesia Tembus di Atas 5 Juta

Per Kamis (17/2), konfirmasi COVID-19 bertambah 63.956 menjadi 5.030.002 kasus.