KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, Kamis (25/4/2019). (ANTARA/Ardiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang hasil korupsi terpidana mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang dirampas untuk negara kepada Pemkab Lampung Selatan.

"Hari ini, bertempat di Kantor Bupati Lampung Selatan, KPK yang diwakili oleh Mungki Hadipratikto selaku jaksa pada KPK telah melaksanakan putusan MA RI Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Januari 2020 atas nama terdakwa Zainudin Hasan yang pada pokoknya memerintahkan barang bukti dalam perkara TPPU dirampas untuk negara cq. Pemkab Lampung Selatan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11)

Penyerahan tersebut dlakukan secara simbolis dan langsung kepada Pemkab Lampung Selatan melalui Pjs Bupati Lampung Selatan Sulpakar disaksikan Sekda Lampung Selatan Thamrin, dan Jaksa KPK Josep Wisnu Sigit.

Baca Juga

KPK Jebloskan Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan ke Lapas Bandar Lampung

Adapun barang-barang yang diserahkan, yaitu dokumen sebanyak 29 berkas, uang Rp7.569.227.394 telah disetorkan ke rekening kas umum daerah Lampung Selatan nomor rekening 383.00.09.00003.9 pada PT BPD Lampung Cabang Kalianda pada Senin (16/11).

Kemudian, tanah sebanyak 58 bidang dengan nilai penaksiran Rp19.098.883.000, satu bidang tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan nilai penaksiran Rp2.462.500.000, kendaraan 25 unit dengan nilai penaksiran Rp5.787.897.000.

Selanjutnya, Asphalt Mixing Plant (AMP) dan perlengkapannya sebanyak 22 unit dengan nilai penaksiran Rp7.210.961.000, telepon seluler sebanyak sembilan buah dengan nilai penaksiran Rp13.312.000, dan satu buah jam tangan merk Richard Mille dengan nilai penaksiran Rp3.575.000, dan satu buah cincin dengan nilai penaksiran Rp13.745.000.

Dalam proses penyelesaian perkara, Ali mengatakan KPK tidak hanya berupaya menghukum penjara terhadap para koruptor, namun juga adanya tuntutan perampasan aset hasil korupsi untuk pemasukan kas negara/daerah.

Baca Juga

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan

Sebelumnya, Zainudin Hasan yang juga adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan itu telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada 25 April 2019 dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, Zainudin juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp66.772.092.145 subsider 2 tahun penjara.

Zainudin juga sempat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun ditolak sehingga Zainudin tetap divonis 12 tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. (*)

Baca Juga

MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,6 Triliun Buat Subsidi Gaji
Indonesia
Pemerintah Telah Gelontorkan Rp3,6 Triliun Buat Subsidi Gaji

Sebanyak 11,8 juta data penerima manfaat yang telah diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disalurkan bantuan program BSU.

Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan Punya Kekayaan Miliaran, Dapat Dari Mana Ya?
Indonesia
Jaksa Penuntut Kasus Novel Baswedan Punya Kekayaan Miliaran, Dapat Dari Mana Ya?

Selain adanya larangan bergaya hidup mewah, seorang jaksa juga dilarang merangkap sebagai pengusaha atau pebisnis.

Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung
Indonesia
Permintaan Jokowi Soal Daerah Tak Asal Lockdown Dinilai Bikin Bingung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta agar daerah yakni kabupaten/kota jangan sok-sokan menerapkan lockdown.

Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga
Indonesia
Berantas Terorisme dan Radikalisme, Pemda Diminta Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Pemerintah Pusat dan Daerah yang terlibat melakukan pembangunan, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli
Indonesia
Pemerintah Belum Putuskan Merek Vaksin COVID-19 Yang Bakal Dibeli

Satgas Penanganan COVId-19 menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kandidat vaksin manapun.

India Mulai Evakuasi Warganya dari Tiongkok karena Virus Corona
Dunia
India Mulai Evakuasi Warganya dari Tiongkok karena Virus Corona

Sebuah pesawat Air India sudah bersiaga untuk mengevakuasi sekitar 250 warga India dari Wuhan

Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'
Indonesia
Pengamat Khawatir Oknum Petugas dan Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa 'Cincai'

Yang menjadi masalah saat ini bukanlah seberapa berat sanksi yang diberikan

KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Erry Basworo.

Hati-Hati Begal Motor Beralih ke Sepeda, Ikuti Tips Aman Gowes dari Polisi
Indonesia
Hati-Hati Begal Motor Beralih ke Sepeda, Ikuti Tips Aman Gowes dari Polisi

Harga sepeda yang kini sudah setara motor bahkan mobil kini memancing pelaku kejahatan

Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti
Indonesia
Menteri Paling Dekat Jokowi Layak Diganti

"Hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik," kata Dedi