KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, Kamis (25/4/2019). (ANTARA/Ardiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan barang hasil korupsi terpidana mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan yang dirampas untuk negara kepada Pemkab Lampung Selatan.

"Hari ini, bertempat di Kantor Bupati Lampung Selatan, KPK yang diwakili oleh Mungki Hadipratikto selaku jaksa pada KPK telah melaksanakan putusan MA RI Nomor: 113 K/Pid.Sus/2020 tanggal 28 Januari 2020 atas nama terdakwa Zainudin Hasan yang pada pokoknya memerintahkan barang bukti dalam perkara TPPU dirampas untuk negara cq. Pemkab Lampung Selatan," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11)

Penyerahan tersebut dlakukan secara simbolis dan langsung kepada Pemkab Lampung Selatan melalui Pjs Bupati Lampung Selatan Sulpakar disaksikan Sekda Lampung Selatan Thamrin, dan Jaksa KPK Josep Wisnu Sigit.

Baca Juga

KPK Jebloskan Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan ke Lapas Bandar Lampung

Adapun barang-barang yang diserahkan, yaitu dokumen sebanyak 29 berkas, uang Rp7.569.227.394 telah disetorkan ke rekening kas umum daerah Lampung Selatan nomor rekening 383.00.09.00003.9 pada PT BPD Lampung Cabang Kalianda pada Senin (16/11).

Kemudian, tanah sebanyak 58 bidang dengan nilai penaksiran Rp19.098.883.000, satu bidang tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung dengan nilai penaksiran Rp2.462.500.000, kendaraan 25 unit dengan nilai penaksiran Rp5.787.897.000.

Selanjutnya, Asphalt Mixing Plant (AMP) dan perlengkapannya sebanyak 22 unit dengan nilai penaksiran Rp7.210.961.000, telepon seluler sebanyak sembilan buah dengan nilai penaksiran Rp13.312.000, dan satu buah jam tangan merk Richard Mille dengan nilai penaksiran Rp3.575.000, dan satu buah cincin dengan nilai penaksiran Rp13.745.000.

Dalam proses penyelesaian perkara, Ali mengatakan KPK tidak hanya berupaya menghukum penjara terhadap para koruptor, namun juga adanya tuntutan perampasan aset hasil korupsi untuk pemasukan kas negara/daerah.

Baca Juga

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan

Sebelumnya, Zainudin Hasan yang juga adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan itu telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang pada 25 April 2019 dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, sebagaimana dikutip Antara, Zainudin juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp66.772.092.145 subsider 2 tahun penjara.

Zainudin juga sempat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun ditolak sehingga Zainudin tetap divonis 12 tahun penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. (*)

Baca Juga

MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19

Worldometers, hingga 23 Maret 2021, Swedia telah mencatatkan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 744.272 orang dengan kematian 13.262 orang.

Demonstran ke Adian Napitupulu: Sehat-sehat Pak...
Indonesia
Demonstran ke Adian Napitupulu: Sehat-sehat Pak...

Adian Napitupulu mengunjungi para demonstran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang diamankan di Polda Metro Jaya.

Vaksin Masih Terbatas, Anies: Tak Usah Dulu Ributkan Sanksi Penolak Vaksinasi
Indonesia
Vaksin Masih Terbatas, Anies: Tak Usah Dulu Ributkan Sanksi Penolak Vaksinasi

"Sekarang vaksinnya masih sedikit kok, yang mau aja yang divaksin gampang kan," jelas Anies.

BRI Turunkan Suku Bunga Dasar Kredit
Indonesia
BRI Turunkan Suku Bunga Dasar Kredit

SBDK KPR turun sebesar 2,65 persen, dari 9,90 persen menjadi 7,25 persen.

Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Demo Berbuntut Kericuhan Dinilai karena Pemerintah Tak Transparan Bahas UU Cipta Kerja

Unjuk rasa meluas karena pemerintah kurang terbuka dan transparan terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh dan menyeluruh.

Menolak Ditahan, Anita Kolopaking Gugat Penyidik ke Pengadilan
Indonesia
Menolak Ditahan, Anita Kolopaking Gugat Penyidik ke Pengadilan

Anita Dewi Kolopaking telah menandatangani Berita Acara Penolakan Penahanan

Suharso Umumkan Pengurus DPP PPP Periode 2020-2025
Indonesia
Suharso Umumkan Pengurus DPP PPP Periode 2020-2025

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengumumkan struktur kepengurusan partai berlambang Ka'bah masa bakti 2020-2025 pada Kamis (28/1) malam.

Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE
Indonesia
Patroli Siber Polri Sebelum Bui Terduga Pelanggar UU ITE

Argo menepis anggapan dengan adanya virtual police bisa mempersempit ruang kebebasan masyarakat di dunia maya.

Bamsoet: Pola Hidup Baru Bisa Hindari Resesi Ekonomi
Indonesia
Bamsoet: Pola Hidup Baru Bisa Hindari Resesi Ekonomi

Dengan kepatuhan pada protokol kesehatan, dua target sekaligus bisa diwujudkan masyarakat Indonesia

BMKG Prediksi Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan
Indonesia
BMKG Prediksi Wilayah Jakarta Akan Diguyur Hujan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah DKI Jakarta akan mengalami hujan pada Minggu (14/2) dengan intensitas hujan ringan.