KPK Selidiki Rekanan Kemensos Yang Hanya Pinjam Bendera Bansos Kemensos. (Foto: Kemensos).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur PT Bumi Pangan Digdaya Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam,dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami keikutsertaan PT Bumi Pangan Digdaya dalam proyek distribusi bansos di Kementerian Sosial.

"Penyidik menggali pengetahuan saksi terkait dengan keikutsertaan perusahaan saksi untuk mendapatkan proyek distribusi bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 dan teknis pembayaran atas pelaksanaan kegiatan distribusi bansos tersebut," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (29/12).

Baca Juga:

Alur Pasokan Duit Suap ke Mensos Juliari dari Proyek Bansos COVID-19

Diketahui, PT Bumi Pangan Digdaya menjadi salah satu rekanan Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapat kuota besar dalam pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. PT Bumi Pangan Digdaya tercatat mendapat kuota sebanyak 811.355 paket bansos.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, salah satu yang akan ditelusuri KPK, yakni mengenai asal usul dan rekam jejak vendor dalam pengadaan dan distribusi bansos.

Menurut Alex, pendalaman mengenai identitas para vendor ini penting dilakukan lantaran terdapat sekitar 272 kontrak terkait pengadaan serta penyaluran paket bansos berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sedang didalami penyidik KPK.

Alex memastikan, KPK akan mendalami proses pemilihan vendor hingga penyaluran bansos yang sampai ke masyarakat tersebut. Tak tertutup kemungkinan terdapat rekanan yang hanya meminjam bendera perusahaan lain.

Pemberian Bansos.
Pemberian Bantuan Sosial. (Foto:Kemensos).

"Jadi prinsipnya kan ada 272 kontrak kalau enggak salah, ya semua harus didalami. Siapa mendapat pekerjaan itu, darimana, atau bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu dan apakah dia melaksanakan penyaluran sembako itu atau hanya, itu tadi, modal bendera doang, di sub-kan, itu semua harus didalami," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp 17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Baca Juga:

Ini Penggunaan Hasil Korupsi Bansos COVID-19 Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina
Indonesia
G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina

Di tengah pemecatan ini, tersiar kabar jika beberapa pegawai yang tidak lolos TWK ini bakal disalurkan pada peruasahaan BUMN karena dinilai Sekjen punya pengalaman kerja dan kompetensi.

Selain Muhammad Kece, Bareskrim Cari Pelaku Lain dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama
Indonesia
Selain Muhammad Kece, Bareskrim Cari Pelaku Lain dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Rusdi mengungkap tim penyidik juga akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam proses pembuatan konten YouTube oleh Muhammad Kece.

Polda Metro Jaya Ciduk Buronan Penipuan Rp11 Miliar
Indonesia
Polda Metro Jaya Ciduk Buronan Penipuan Rp11 Miliar

AW melakukan perbuatan pidana dugaan penipuan sebesar Rp11 Miliar dengan memalsukan keterangan dalam akte notaris.

PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara
Indonesia
PT DKI Potong Hukuman Djoko Tjandra Jadi 3,5 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding yang diajukan Djoko Soegiarto Tjandra.

COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH
Indonesia
COVID-19 Meningkat, Menag Terbitkan Edaran Sistem Kerja WFO dan WFH

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran yang mengatur tentang sistem kerja ASN Kementerian Agama.

KPK Amankan Bukti Kasus Suap dari Rumah Plt Bupati Probolinggo
Indonesia
KPK Amankan Bukti Kasus Suap dari Rumah Plt Bupati Probolinggo

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Probolinggo Tahun 2021

Ngaku Mimpi Bertemu Rasulullah saat Pemakaman Laskar FPI, Ustaz Kondang Ini Dipolisikan
Indonesia
Ngaku Mimpi Bertemu Rasulullah saat Pemakaman Laskar FPI, Ustaz Kondang Ini Dipolisikan

Sekjen Forum Pejuang Islam (FPI) Husin Shahab resmi melaporkan ustaz kondang berinisial HH dan pemilik akun Twitter @wattisoemarno ke Polda Metro Jaya.

TNI AL Siapkan Angkat KRI Nanggala Pakai Balon Udara
Indonesia
TNI AL Siapkan Angkat KRI Nanggala Pakai Balon Udara

Karena ini lebih dalam dari kapal selam San Juan

Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN
Indonesia
Politikus PDIP Sebut Vaksin Berbayar Bakal Perbaiki Arus Kas BUMN

Mufti meminta agar ada standar etik pelayanan yang tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong individu ini dan meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.

Permintaan Pangan Bakal Naik 15 Persen Saat Ramadan
Indonesia
Permintaan Pangan Bakal Naik 15 Persen Saat Ramadan

Stok Beras pada kondisi normal mencapai 103.396 ton. Sedangkan saat hari besar keagamaan, stok beras mencapai 103.606 ton atau naik sampai 0,20 persen.