KPK Selidiki Kegiatan Formula E, PSI: Buka Data dan Fakta dengan Transparan Formula E. (Foto: Instagram/fiaformulae)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ahmad Firdaus untuk diperiksa terkait kegiatan Formula E.

Terkait hal tersebut, anggota Fraksi PSI DPRD DKI Wicitra Sastroamidjojo meminta semua yang diperiksa lembaga antirasuah itu untuk membuka data dan fakta dengan transparan.

KPK juga menyatakan akan meminta keterangan dan klarifikasi kepada sejumlah pihak guna keperluan penyelidikan.

Baca Juga:

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Formula E

Menurutnya juga, dimulainya penyelidikan oleh KPK ini justru semakin membuktikan jika hak interpelasi Formula E memang mendesak untuk digulirkan.

"Ada hal-hal yang sampai sekarang belum jelas dan terkesan ditutup-tutupi, misalnya kita tidak tahu apakah commitment fee dibayarkan ke pihak yang benar, yaitu FEO (Formula E Operations) di UK, atau jangan-jangan dibayar ke pihak lain. Sampai saat ini, kami di DPRD belum pernah mendapatkan bukti transfer pembayaran commitment fee,” kata Anggara.

Tempat pencetakan "wall barrier" untuk penyelenggaraan Formula E, bertempat di Purwakarta, Jawa Barat. ANTARA/HO-OC Formula E- Jakarta E-prix
Tempat pencetakan "wall barrier" untuk penyelenggaraan Formula E, bertempat di Purwakarta, Jawa Barat. ANTARA/HO-OC Formula E- Jakarta E-prix

Anggara menegaskan, pihaknya sudah menolak kegiatan Formula E sebelum duduk di kursi DPRD DKI Jakarta. Alasannya adalah karena kegiatan ini dianggap menyedot anggaran besar, namun tidak memberikan manfaat yang signifikan untuk rakyat Jakarta.

“Seiring berjalannya waktu, ternyata ada beberapa kejanggalan. Contohnya, BPK menemukan bahwa studi kelayakan Formula E tidak memasukkan biaya commitment fee ke dalam perhitungan untung-rugi. Akibatnya, Pemprov DKI harus merevisi dokumen studi kelayakan tersebut,” ujar Anggara.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD DKI Pastikan Anggaran Formula E tidak Ada Dalam APBD 2022

Kejanggalan berikutnya adalah ternyata Pemprov DKI bisa melakukan negosiasi agar commitment fee yang telah dibayar Rp 560 miliar bisa dipakai untuk acara 3 tahun dari 2022 hingga 2024. Artinya bahwa acara tahun 2022 hingga 2024 tidak perlu bayar commitment fee lagi.

“Awalnya Pemprov bilang harus bayar commitment fee sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar per tahun. Lalu sekarang berubah menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun. Itu artinya, mungkin seharusnya Jakarta sejak awal memang tidak perlu bayar commitment fee," ungkapnya.

Karena itu, kata dia, dengan adanya penyelidikan oleh KPK, pihaknya minta agar jangan ada data atau fakta yang ditutup-tutupi. Buka semuanya agar seluruh warga Jakarta tahu ada yang tak beres penyelenggaraan Formula E. (Asp)

Baca Juga:

Ketua DPRD Minta Dipanggil BK Soal Dugaan Pelanggaran Tatib Rapat Paripurna Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menyisir Situs-Situs yang Ditemukan di Lereng Gunung Penanggungan
Indonesia
Menyisir Situs-Situs yang Ditemukan di Lereng Gunung Penanggungan

Sedikitnya, ada 161 situs yang ditemukan dalam 10 tahun terakhir.

Setelah Rugi 8 Tahun, Krakatau Steel Raih Laba Rp326 Miliar di Tahun 2020
Indonesia
Setelah Rugi 8 Tahun, Krakatau Steel Raih Laba Rp326 Miliar di Tahun 2020

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di tahun 2020 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp326 miliar dengan capaian laba operasi mencapai Rp2,4 triliun. Krakatau Steel mampu meraih laba dari yang sebelumnya mengalami kerugian sejak tahun 2012.

Pemakaman Protap COVID-19 di DKI Kini di Bawah 200 Jenazah per Hari
Indonesia
Pemakaman Protap COVID-19 di DKI Kini di Bawah 200 Jenazah per Hari

“Pemakaman protap COVID-19 yang pernah mencapai lebih dari 350 pemakaman per hari, kini sudah turun di bawah 200 per hari,” ujar Anies

Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Kontak dengan Pasien Positif COVID-19
Indonesia
Langkah yang Perlu Dilakukan Jika Kontak dengan Pasien Positif COVID-19

Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro meminta, masyarakat yang melakukan kontak erat dengan orang yang positif COVID-19 menjalankan prosedur isolasi mandiri atau karantina.

Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan
Indonesia
Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan

Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan hanya karena melakukan ceramah soal agama lain

PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024
Indonesia
PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024

“PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anies-Ganjar dengan partai manapun,” jelas Aboe kepada wartawan, Senin (8/11).

Kementerian PUPR Tunggu UU IKN Bangun Jalan Tol di Ibu Kota Baru
Indonesia
Kementerian PUPR Tunggu UU IKN Bangun Jalan Tol di Ibu Kota Baru

Saat ini pihaknya bicara tentang detail plan dan Perencanaan Teknis Terinci atau Detail Engineering Design (DED)

Idul Fitri 2022 Jatuh pada Esok Hari 2 Mei
Indonesia
Idul Fitri 2022 Jatuh pada Esok Hari 2 Mei

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menetapkan 1 Syawal 1443 Hijriah atau Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2022 jatuh pada Senin (2/5) besok.

Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah
Indonesia
Anies Harus Kerja Keras Kejar Target Pendapatan Asli Daerah

alam APBD 2021 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI memproyeksikan target pendapatan di triwulan kedua tahun 2021 sebesar Rp43,37 triliun Tapi baru mencapai 23 Persen.

Direkomendasikan WFH, ASN Pemkot Solo Tetap Masuk Kantor pada 9 Mei Besok
Indonesia
Direkomendasikan WFH, ASN Pemkot Solo Tetap Masuk Kantor pada 9 Mei Besok

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno menegaskan sejauh ini belum ada surat edaran (SE) resmi terkait kebijakan Kemenapan RB yang mengharuskan WFH bagi PNS dan ASN setelah libur Lebaran 2022.