KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta View tribun barat jika dilihat dari lintasan atletik. (BolaSkor.com/Al Khairan Ramadhan)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kasus korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, yang menggunakan dana APBD Yogyakarta tahun anggaran 2016-2017.

"Saat ini, sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida APBD TA 2016-2017 di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/11)

Baca Juga

Ini Jadwal Masuk Sekolah Tatap Muka di Yogyakarta

Meskipun demikian, Ali menuturkan KPK saat ini belum bisa memberikan informasi spesifik siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami belum bisa berikan informasi lebih spesifik karena masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan. Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini," ujarnya

View tribun barat jika dilihat dari tribun atas timur. Terlihat lintasan atlet dengan delapan track yang memenuhi standar internasional. (BolaSkor.com/Al Khairan Ramadhan)
View tribun barat jika dilihat dari tribun atas timur. Terlihat lintasan atlet dengan delapan track yang memenuhi standar internasional. (BolaSkor.com/Al Khairan Ramadhan)

Ia mengatakan pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka tersebut.

"Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka," katanya

KPK hanya memastikan setiap perkembangan kasus tersebut akan disampaikan kepada publik.

"Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-Undang KPK," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

KPK Eksekusi Mantan Dirut PT INTI ke Lapas Sukamiskin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Australia Jadi Direksi BUMN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Australia Jadi Direksi BUMN

Unggahan Edison E Tentenabi pada 25 Juni 2020 lalu itu juga menyematkan sebuah hastag soal penolakan warga negara asing jadi petinggi BUMN.

Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia
Dunia
Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia

Pengecualian diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk .ertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,

KPK Tetapkan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Tersangka
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso Tersangka

"Selama proses penyelidikan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terkait proyek tersebut," kata Ketua KPK, Firli Bahuri

Jakarta Dikepung Banjir, Anies: Jumlah Pengungsi Capai 15 Ribu Jiwa
Indonesia
Jakarta Dikepung Banjir, Anies: Jumlah Pengungsi Capai 15 Ribu Jiwa

Saat ini ada sekitar 74 lokasi pengungsian untuk menampung warga DKI yang rumahnya terendam banjir.

FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri
Indonesia
FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Alasannya agar calon siswa bisa tertampung lebih banyak lagi di sekolah negeri.

Benyamin-Pilar Unggul Sementara, Ini Perintah Airin kepada Relawan
Indonesia
Benyamin-Pilar Unggul Sementara, Ini Perintah Airin kepada Relawan

"Terus mengawal, dan menjaga surat suara dari TPS hingga tingkat kecamatan dan kota," kata Airin

Jumlah Kader PDIP yang Maju di Pilkada Serentak Plus Gambaran Koalisinya
Indonesia
Jumlah Kader PDIP yang Maju di Pilkada Serentak Plus Gambaran Koalisinya

PDIP berkomitmen terhadap keterwakilan perempuan

4.050 CPNS Pemkot Solo Tes CAT di UNS Surakarta
Indonesia
4.050 CPNS Pemkot Solo Tes CAT di UNS Surakarta

Ujian CAT CPNS Kota Solo dibagi selama empat hari

Polisi Ngaku Tangkap Wartawan karena Tak Pakai ID, LBH Pers: Alasan Usang
Indonesia
Polisi Ngaku Tangkap Wartawan karena Tak Pakai ID, LBH Pers: Alasan Usang

Penanganan penangkapan jurnalis Merahputih.com Ponco Sulaksono oleh Polda Metro Jaya menuai kritikan.

Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya
Indonesia
Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya

Adapun diketahui, penerapan PSBB gelombang ketiga di DKI akan berakhir pada Kamis 4 Juni 2020 lusa.