KPK Sebut Sidang Juliari Jadi Pintu Masuk Buka Keterlibatan Pihak Lain Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi Bansos COVID-19 secara virtual di gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/7). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus melakukan pendalaman terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Hal tersebut dilakukan dengan meminta keterangan terhadap pihak yang diduga mengetahui praktik korupsi dalam perkara yang telah menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara ini.

Baca Juga

ICW Sebut Tuntutan KPK Terhadap Juliari Batubara Mencurigakan

"Saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan berbagai pihak yang diduga mengetahui adanya dugaan peristiwa tindak pidana korupsi dimaksud," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Ali menyebut, proses persidangan Juliari dapat menguak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap paket sembako tersebut.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

Juliari sendiri telah dituntut jaksa penuntut umum (JPU) KPK 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bansos sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.

"Berbagai fakta yang muncul selama proses persidangan Terdakwa Juliari P Batubara dkk benar bisa dijadikan sebagai salah satu pintu awal untuk membuka kembali adanya pihak-pihak yang diduga turut terlibat," kata Ali.

Namun demikian, KPK masih menunggu persidangan kasus dugaan suap bansos selesai. Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu berjanji akan menuntaskan perkara itu dan menjerat semua pihak yang terlibat.

"Kita masih ikuti proses persidangan ini dan berharap dalam putusan Majelis Hakim juga akan mempertimbangkanya sehingga makin menguatkan fakta-fakta tersebut untuk dapat didalami lebih lanjut," tutup Ali. (Pon)

Baca Juga

KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Doni Monardo Diduga Tertular COVID-19 saat Tengah Makan Bersama
Indonesia
Doni Monardo Diduga Tertular COVID-19 saat Tengah Makan Bersama

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meyakini dirinya terpapar saat makan karena terpaksa melepas masker.

Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengakui, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan tracing atau pelacakan kontak erat

10 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kecamatan Jebres Solo Lockdown
Indonesia
10 Pegawai Terpapar COVID-19, Kantor Kecamatan Jebres Solo Lockdown

"Kami tutup kantor kecamatan sementara setelah 10 orang pegawai positif COVID-19," ujar Sulistiarini

Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding
Indonesia
Mitos Gunung Merapi yang Sukses Bikin Merinding

Merapi menyimpan berbagai mitos mistis yang bikin merinding.

MPLS DKI Digelar Daring, Pendidik Wajib Sosialisasikan Hidup Sehat Kenormalan Baru
Indonesia
MPLS DKI Digelar Daring, Pendidik Wajib Sosialisasikan Hidup Sehat Kenormalan Baru

Tingginya tren kasus COVID-19 di Jakarta memaksa masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran baru 2021 - 2022 bagi siswa baru digelar secara daring atau online.

Berikut Perkembangan Holding BUMN Farmasi dalam Produksi Obat COVID-19
Indonesia
Berikut Perkembangan Holding BUMN Farmasi dalam Produksi Obat COVID-19

Holding BUMN Farmasi terdiri dari PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk, dan PT Indofarma.

Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar

Penyerahan aset itu merupakan tindak lanjut atas kewajiban perusahaan

Jika untuk Kepentingan Pribadi, Artis yang Diduga Buat Adegan Porno Tak Bisa Dipidana
Indonesia
Masyarakat Papua Diminta Bersatu Kawal Revisi UU Otonomi Khusus
Indonesia
Masyarakat Papua Diminta Bersatu Kawal Revisi UU Otonomi Khusus

Boy mengungkapkan catatan penting terkait Revisi Otsus

8 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Rabu (4/8)
Indonesia
8 Titik Lokasi Vaksinasi Keliling, Rabu (4/8)

Pada Rabu (4/8), DKI menyiapkan vaksin mobil keliling di 3 kota administrasi Jakarta.