KPK Sebut Rahmat Effendi Potong Tunjangan Lurah untuk Keperluan Pribadi Konferensi pers KPK terkait kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi memotong dana yang diterima sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bekasi.

Politikus Partai Golkar yang karib disapa Pepen itu juga disebut memangkas tunjangan beberapa lurah di Bekasi.

Baca Juga:

KPK Intai Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sejak Tahun Lalu

"Satu diantaranya kemarin kami jelaskan saksi-saksi daripada Lurah, tunjangannya dipotong dan dikumpulkan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/1).

Namun, Ali enggan memerinci total uang tunjangan yang diminta Pepen ke beberapa Lurah di Bekasi. Uang hasil pemotongan itu digunakan untuk keperluan pribadi Pepen.

"Dugaan uang yang digunakan untuk operasional dari Wali Kota Bekasi ini yang terus akan dalami lebih lanjut," ujar Ali.

Lebih lanjut Ali menambahkan, pemotongan dana terhadap sejumlah pihak ini juga diyakini bukan cuma ke Lurah di Bekasi. "Saat ini kami masih terus dalami terkait dengan saksi-saksi lain yang mengalami pemotongan," kata Ali.

Baca Juga:

Kasus Rahmat Effendi, KPK Amankan Dokumen Proyek Ganti Rugi Lahan di Bekasi

Dalam perkara ini, Rahmat Effendi dan delapan orang lain telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi.

Kedelapan orang itu antara lain Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M. Buyamin; Lurah Kati Sari Mulyadi; Camat Jatisampurna Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi Jumhana Lutfi.

Kemudian Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri Suryadi; dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin.

Baca Juga:

KPK Buka Peluang Jerat Legislator Bekasi dalam Kasus Suap Rahmat Effendi

KPK menduga Rahmat Effendi menerima suap senilai total Rp 7,13 miliar terkait pembebasan lahan untuk proyek dan pengisian tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi melalui perantaraan anak buahnya.

Selain itu, KPK turut menduga Rahmat Effendi menerima sejumlah uang terkait lelang jabatan di Pemkot Bekasi. Uang tersebut diduga digunakan untuk operasional Rahmat hingga tersisa Rp 600 juta. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Usah Datang ke Lokasi Pemotongan Hewan Kurban Ya! Serahkan ke Panitia
Indonesia
Tidak Usah Datang ke Lokasi Pemotongan Hewan Kurban Ya! Serahkan ke Panitia

Anies menyarankan kepada panitia kurban untuk langsung memberikan daging kurban ke rumah penerima.

Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS
Indonesia
Azis Syamsuddin Didakwa Menyuap Eks Penyidik KPK Rp 3 Miliar dan 36 Ribu Dollar AS

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Waketum Golkar itu menyuap eks penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, sebesar Rp 3.099.887.000.

Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan
Indonesia
Tak Penuhi Syarat, Pelonggaran PPKM Bisa Dibatalkan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kedeputian Penanganan Darurat dan Kedeputian Logistik dan Peralatan kembali mendistribusikan masker ke tiga titik lokasi di Jakarta.

Polisi Sebut Ada Perusahaan yang Akan Jual Oksigen Melebihi HET
Indonesia
Polisi Sebut Ada Perusahaan yang Akan Jual Oksigen Melebihi HET

Hengki menjelaskan bahwa barang bukti tersebut baru sebagian yang disita dari kasus tersebut

Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM
Indonesia
Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM

Pinjaman ini, akan membantu meningkatkan kualitas SDM, menaikkan produktivitas tenaga kerja serta reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Periksa Saksi, KPK Dalami Proses Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin
Indonesia
Periksa Saksi, KPK Dalami Proses Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp 2,6 miliar.

Begini Persiapan Mitigasi Pemprov DKI Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Begini Persiapan Mitigasi Pemprov DKI Hadapi Cuaca Ekstrem

BPBD DKI Jakarta telah melakukan kesiapan mitigasi guna mengurangi risiko bencana banjir dalam menghadapi cuaca ekstrem.

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pada hari ini, Senin (26/7).

Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara
Indonesia
Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara

ICJR memandang para korban berpotensi kesulitan untuk memperoleh ganti rugi tersebut.

Buat Konsultasi, PCR dan Obat Gratis, Pasien COVID-19 di Jakarta Bisa Gunakan 11 Telemedicine
Indonesia
Buat Konsultasi, PCR dan Obat Gratis, Pasien COVID-19 di Jakarta Bisa Gunakan 11 Telemedicine

Melalui layanan ini, rumah sakit bisa melakukan skrining awal untuk pasien dengan gejala sedang/berat termasuk pemberian paket obatnya melalui fasilitas pelayanan kefarmasian yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.