KPK Sebut Putusan PK Advokat Lucas Lukai Keadilan Advokat Lucas. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali (PK) Advokat Lucas oleh Mahkamah Agung (MA) dalam kasus merintangi penyidikan.

"Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK, tentu melukai rasa keadilan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4).

Ali mengatakan saat ini pihaknya belum mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim. Hal tersebut lantaran hingga kini KPK belum menerima salinan putusan lengkap.

KPK meyakini telah memiliki alat bukti yang kuat, sehingga sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung pun dakwaan Jaksa KPK maupun penerapan hukum atas putusan pengadilan tingkat di bawahnya tetap terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.

Advokat Lucas. Foto: Antara

Namun demikian, kata Ali, KPK tetap menghormati setiap putusan Majelis Hakim. Ali mengatakan, fenomena banyaknya PK yang diajukan oleh terpidana korupsi saat ini seharusnya menjadi alarm atas komitmen keseriusan MA secara kelembagaan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Karena, tegas Ali, dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan komitmen kuat seluruh elemen bangsa, terlebih tentu komitmen dari setiap penegak hukum itu sendiri.

Diketahui, pada 20 Maret 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada Lucas dalam perkara merintangi penyidikan terhadap tersangka bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Hukuman Lucas dikurangi 5 tahun penjara di tingkat banding. Di tingkat kasasi, MA juga mengurangi vonis advokat Lucas dari lima tahun menjadi tiga tahun penjara. Lucas yang yakin tidak bersalah mengajukan PK dan dikabulkan.

Adapun dalam memutuskan PK tersebut, duduk sebagai ketua majelis hakim agung Salman Luthan dengan anggota Prof Abdul Latief dan Sofyan Sitompul. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu (7/4) kemarin dan tercatat dengan nomor register 78 PK/Pid.Sus/2021.

Dalam perkara ini, Lucas menyarankan Eddy Sindoro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berada di luar negeri, untuk tidak pulang ke Indonesia.

Hal itu dilakukan dengan mencabut paspor Indonesia agar bebas bepergian dan menunggu setelah 12 tahun hingga perkara kedaluwarsa. Lucas lalu mengatur agar saat Eddy mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi.

Akibat perbuatan Lucas, menurut hakim, penyidik menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat memantau perlintasan Eddy Sindoro masuk atau keluar Indonesia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka

Para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah.

Masyarakat Senang Bioskop Dibuka Kembali, Tapi Minta Harga Tiket tidak Naik
Indonesia
Masyarakat Senang Bioskop Dibuka Kembali, Tapi Minta Harga Tiket tidak Naik

"Ya sesuaikan aja dengan yang sudah dianjurkan pemerintah," ungkap dia.

Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire
Indonesia
Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire

Namun demikian, sebagai pasangan dari jalur independen justru mendapatkan cibiran dan tudingan negatif terutama di media sosial.

Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi
Indonesia
Laporan Soal Risma Ketemu Gelandangan Ditolak Polisi

Tjetjep Muhammad Yasen atau Gus Yasin melaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Polda Metro Jaya.

Propam Cari Asal Usul Narkoba Yang Dikonsumsi Kapolsek dan 11 Anak Buahnya
Indonesia
Propam Cari Asal Usul Narkoba Yang Dikonsumsi Kapolsek dan 11 Anak Buahnya

Penelusuran ini termasuk mendalami kemungkinan sabu yang digunakan oleh Yuni merupakan bagian dari barang bukti pengungkapan kasus narkoba.

Lima Mahasiswa ITS Temukan Alat Pencegah Illegal Fishing
Indonesia
Lima Mahasiswa ITS Temukan Alat Pencegah Illegal Fishing

Teknologi temuan mereka kali ini diberi nama Humanless Underwater Sensors Technology (HUST).

Keluarga Setuju Komnas HAM Autopsi Ulang 6 Jenazah Laskar FPI
Indonesia
Keluarga Setuju Komnas HAM Autopsi Ulang 6 Jenazah Laskar FPI

"Karena yang disampaikan keluarga dan pengacara sebagian yang saya tangkap tadi jenazahnya sudah diautopsi padahal tidak ada keluarga yang memberikan persetujuan untuk melakukan langkah autopsi tersebut," ungkapnya

Kejaksaan Tangkap Buron Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kemenkes
Indonesia
Kejaksaan Tangkap Buron Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif Kemenkes

kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis dianggarkan sebesar Rp 1.289.960.000

Angka Kejahatan Oleh Napi Asimiliasi Terus Bertambah, Didominasi Kasus C3
Indonesia
Angka Kejahatan Oleh Napi Asimiliasi Terus Bertambah, Didominasi Kasus C3

Disimpulkan gangguan Kamtibmas minggu ke 22 mengalami kenaikan 4,16 persen

PKS Minta Publik Kawal Revisi UU ITE
Indonesia
PKS Minta Publik Kawal Revisi UU ITE

politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah.