KPK Sebut Penunjukan Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sarat Konflik Kepentingan Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah terjadi konflik kepentingan terkait kerja sama delapan platform digital mitra Program Kartu Prakerja. Hal itu diketahui dari kajian yang dilakukan dari Program Kartu Prakerja.

"Kerja sama dengan delapan platform digital tidak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ)," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/6).

Baca Juga:

Badai PHK dan Polemik Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19

Selain soal kerja sama, proses penunjukan lima dari delapan platform mitra digital sarat akan konflik kepentingan. Bahkan, kata Alex, ratusan lembaga pelatihan sarat akan konflik kepentingan dengan platform digital.

"Sebanyak 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia adalah milik Lembaga Penyedia Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan platform digital," ujar Alex.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan diklat audit investigatif untuk 74 Auditor Kepegawaian (audiwan) Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui telekonferensi di Jakarta, Senin (15/6/2020). (KPK)
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan sambutan dalam pembukaan kegiatan diklat audit investigatif untuk 74 Auditor Kepegawaian (audiwan) Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui telekonferensi di Jakarta, Senin (15/6/2020). (KPK)

Atas dasar itu, lembaga antirasuah menyarankan pelaksana Program Kartu Prakerja meminta legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI terkait proses kerjasama delapan platform digital yang menjadi mitra itu.

"Komite agar meminta legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI tentang kerjasama dengan 8 (delapan) platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah," kata Alex.

Baca Juga:

Demokrat Kritisi Kartu Prakerja Bukan Solusi Kesulitan Hidup Akibat Corona

Di samping itu, Alex menegaskan lembaga pelaksana program tersebut tidak boleh memiliki unsur konflik kepentingan. Atas dasar itu, dia meminta ratusan lembaga dihentikan operasionalnya dari Program Kartu Prakerja.

"Platform Digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya," tutup Alex.

Diketahui delapan Platform Digital itu yakni, Tokopedia; Bukalapak; Skill academy (Ruangguru); MauBelajarApa.com; Pintaria; Sekolahmu; Pijar Mahir; dan Sisnaker (Sistem Informasi Ketenagakerjaan). Nah lima dari delapan platform digital yang disebut KPK sarat akan konflik kepentingan itu yakni, Skill Akademy (Ruangguru); Pintaria; Sekolahmu, MauBelajarApa.com; dan Pijar Mahir. (Pon)

Baca Juga:

Ini Kelompok yang Bakal Untung Besar Ketika Proyek Kartu Prakerja Berjalan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menaker Tegaskan Penyaluran Subsidi Gaji Lebih dari 98 Persen
Indonesia
Menaker Tegaskan Penyaluran Subsidi Gaji Lebih dari 98 Persen

Sementara, pekerja/buruh yang belum menerima BSU bisa dikarenakan kesalahan atau ketidakvalidan data, seperti nomor rekening dan NIK sekitar 150 ribu orang

Bentrokan Dua Ormas di Ciledug Dipicu Serempetan Mobil dengan Tukang Parkir
Indonesia
Bentrokan Dua Ormas di Ciledug Dipicu Serempetan Mobil dengan Tukang Parkir

Diduga penyebab bentrokan pecah adalah buntut provokasi di media sosial atau medsos.

Mudahkan Orang Pelajari Hukum, UMM Bikin Aplikasi Maduhukum
Indonesia
Mudahkan Orang Pelajari Hukum, UMM Bikin Aplikasi Maduhukum

Aplikasi ini juga bisa menghubungkan masyarakat kepada para pakar hukum, sehingga masyarakat bisa langsung berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang dialami.

Wagub Riza Dorong Bank DKI Beri KUR untuk UMKM Pulihkan Ekonomi
Indonesia
Wagub Riza Dorong Bank DKI Beri KUR untuk UMKM Pulihkan Ekonomi

Pemberian kredit ringan ini, kata Riza, sebagai bentuk stimulus lain untuk menggerakan roda perekonomian di ibu kota.

Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Indonesia
Tito Janji Libatkan Kepala Daerah Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja dikliam Tito, akan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pengurusan izin di daerah yang selama ini kerap dikeluhkan prosesnya yang panjang.

Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk 10 juta dosis.

Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19
Indonesia
Tim Riset Unpad: Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19

Ketua Tim Riset Uji Klinik Vaksin COVOD-19 Unpad, Dr Kusnandi Rusmil mengatakan, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam proses uji klinik tersebut.

Dishub DKI: Selama Libur Lebaran 1,8 Juta Orang Keluar Jabodetabek
Indonesia
Dishub DKI: Selama Libur Lebaran 1,8 Juta Orang Keluar Jabodetabek

Dishub harus mengawasi dan menjaga di check point perbatasan untuk mengecek surat izin keluar masuk (SIKM) ke DKI.

Buntut Kasus Surat ke Camat, Andi Taufan Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi
Indonesia
Hamas Minta Biden Batalkan Kebijakan Trump di Palestina
Dunia
Hamas Minta Biden Batalkan Kebijakan Trump di Palestina

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendesak presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden untuk membatalkan apa yang disebut dengan solusi ala Presiden Donald Trump "kesepakatan abad ini".