KPK Sebut Pencegahan Korupsi di Papua Masih di Bawah Rata-Rata Nasional Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa program-program pencegahan korupsi di Pemerintah Provinsi Papua mengalami peningkatan pada 2019 dibanding 2018.

Meski demikian, KPK menilai capaian pencegahan korupsi di Pemprov Papua masih di bawah rata-rata nasional.

Baca Juga

KPK Dorong Pemprov Papua Benahi DTKS untuk Penyaluran Bansos COVID-19

Adapun program-program pencegahan korupsi tersebut yakni dalam bidang perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah serta tugas khusus lainnya.

Untuk itu, lembaga antirasuah meminta Pemprov Papua memenuhi dan menjalankan rencana aksi yang tertuang dalam beberapa indikator yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

"Dari evaluasi KPK, Pemprov Papua terjadi peningkatan capaian di tahun 2019 dari tahun 2018. Namun, secara keseluruhan capaian Pemprov Papua masih di bawah rata-rata nasional," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati, Selasa (5/5).

KPK
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Ipi menjelaskan, capaian monitoring for prevention (MCP) tahun 2019 terkait delapan area intervensi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah meningkat menjadi 34 persen dibanding capaian tahun 2018 sebesar 25 persen.

"Namun, dibandingkan rata-rata nasional, Pemprov Papua masih jauh di bawah rata-rata yaitu 68 persen untuk tahun 2019 dan 58 persen untuk tahun 2018," ujarnya.

KPK berharap sejumlah persoalan terkait pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau data penerima bantuan sosial se-Provinsi Papua dapat segera diselesaikan di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga

KPK Dalami Laporan MAKI Soal Dugaan Korupsi di Kartu Prakerja

Termasuk, rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan agar tetap menjadi prioritas untuk diselesaikan meski di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap mengedepankan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

"Hal ini untuk memastikan bantuan sosial yang dialokasikan tepat guna dan tepat sasaran, terutama karena diperkirakan jumlah penerima yang bertambah sebagai dampak pandemik COVID-19," tutup Ipi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Rizieq Nikah Malam Ini, Polisi Minta Warga Hindari Jalan Petamburan
Indonesia
Anak Rizieq Nikah Malam Ini, Polisi Minta Warga Hindari Jalan Petamburan

Arus lalin yang dari Slipi diluruskan ke Pejompongan

MUI Tantang Keberanian Jokowi Larang TKA Asal Tiongkok Masuk Indonesia
Indonesia
MUI Tantang Keberanian Jokowi Larang TKA Asal Tiongkok Masuk Indonesia

Itu tidak baik bagi kehidupan bangsa dan negara ke depannya

Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK
Indonesia
Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK

CMB yang didapatkan Nazaruddin disetujui berdasarkan putusan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Perayaan Imlek Nasional 2020 Diramaikan Kaum Difabel dan Raja-Raja Nusantara
Indonesia
Perayaan Imlek Nasional 2020 Diramaikan Kaum Difabel dan Raja-Raja Nusantara

Perayaan Imlek Nasional 2020 ini bertemakan "Bersatu untuk Indonesia Maju".

Menkopolhukam: Tak ada Niat Jaksa Agung Rendahkan Korban Tragedi Semanggi
Indonesia
Menkopolhukam: Tak ada Niat Jaksa Agung Rendahkan Korban Tragedi Semanggi

Burhanuddin menyebut tragedi Semanggi 1 dan II bukan pelanggaran HAM berat saat raker dengan Komisi III.

Peringati Hari Lahir Pancasila, Ormas Tabur Bunga di Makam Pahlawan
Tradisi
Peringati Hari Lahir Pancasila, Ormas Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Anggota organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila melakukan tabur bunga untuk memperingati Hari Lahir Pancasila di Taman Makam Pahlawan

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Penjual Baju Online di Sukoharjo
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Penjual Baju Online di Sukoharjo

F diketahui juga sudah punya istri dan tiga anak

Update COVID-19 Solo: Positif Bertambah 2, PDP Meninggal 15 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Solo: Positif Bertambah 2, PDP Meninggal 15 Orang

Data pasien dalam pengawasan (PDP) di Solo sebanyak 85 orang dengan perincian

6 Kecamatan di Bekasi Terapkan PSBB Maksimal
Indonesia
6 Kecamatan di Bekasi Terapkan PSBB Maksimal

Senin (13/4) pukul 08.00 WIB tercatat 44 orang terkonfirmasi positif COVID-19

Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah
Indonesia
Pengamat Minta Pihak yang Menolak Omnibus Law Dialog Bareng Pemerintah

RUU Cipta Kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang saat ini stagnan