KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan PAD di Bawah Kepemimpinan Zulkiflimansyah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah. (ANTARA/Nur Imansyah).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah Gubernur Zulkieflimansyah ternyata banyak kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Bahkan, diindikasikan terdapat penyimpangan lantaran permasalahan pendapatan daerah ini sudah terjadi lama dan terkesan dibiarkan. Hal itu terendus komisi antirasuah saat mendampingi Pemprov NTB dan Kejakti NTB menangani masalah aset Gili Trawangan.

Baca Juga

KPK-BPK Diminta Audit Investigasi Pengelolaan Pulau Wisata Gili Trawangan

“Sudah 1 tahun KPK mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut. Dan saat ini Pemprov NTB telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada awak media, Kamis, (3/12)

Ipi menjelaskan, untuk selanjutnya, Kejati NTB dalam pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara akan melakukan penelahaan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT. GTI.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Peninjauan kembali atas kontrak kerja sama ini, didasari atas upaya KPK untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Sebab di lokasi sekitar aset tersebut juga terdapat banyak permasalahan.

“Di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp22,5 juta per tahun,” kata Ipi.

Karena permasalahan aset itu, Ipi menyebut, Pemkab Lombok Utara juga tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah.

“Sehingga dalam konteks pencegahan, secara paralel KPK juga mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersil yang saat ini sudah berjalan di lokasi,” ujarnya.

Baca Juga

KPK Tahan Bekas Anggota BPK Rizal Djalil

Ipi berharap, ke depan, masyarakat yang melakukan investasi kegiatan usaha di lokasi tersebut agar patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemprov

“Ini untuk kepentingan bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK diminta melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut harus diusut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih kepada wartawan.

KPK bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya, meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan, untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Ombudsman menyatakan, KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Apalagi, kata dia, Ketua KPK juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Maka dipastikan Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” ujarnya.

Diketahui, berdasar penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita Dokumen Proyek Kabupaten Indramayu dari Kantor DPRD Jabar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah
Indonesia
Vaksinasi Terus Berjalan, Menkes: Jangan Sampai Kita Lengah

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, menekankan agar vaksinasi COVID-19 yang tengah dijalankan oleh pemerintah jangan sampai membuat seluruh pihak kehilangan kewaspadaan.

 Ini Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2022
Indonesia
Ini Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2022

Target pembangunan yang disepakati yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5 persen-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 persen-9,0 persen, gini ratio 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46.

Pastikan Aprilia Manganang Laki-Laki, Jenderal Andika: Bukan Transgender, Bukan Juga Interseks
Indonesia
Pastikan Aprilia Manganang Laki-Laki, Jenderal Andika: Bukan Transgender, Bukan Juga Interseks

TNI AD dalam hal ini membantu Manganang dalam corrective surgery

Wagub DKI: Vaksinasi COVID-19 Anak di Atas 12 Tahun Belum 50 Persen
Indonesia
Wagub DKI: Vaksinasi COVID-19 Anak di Atas 12 Tahun Belum 50 Persen

Hingga Selasa (27/7), kata Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 48,5 persen.

ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021
Indonesia
ASN Dilarang Cuti Selama Lebaran 2021

Larangan yang berlaku pada 6-17 Mei 2021, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 45 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Lebih dari 45 Ribu Orang

Dalam periode itu, seluruh pasien terdaftar sebanyak 50.625 orang

[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: IDI Nyatakan Tidak Ada Pandemi COVID-19

Worldometers, hingga 23 Maret 2021, Swedia telah mencatatkan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 744.272 orang dengan kematian 13.262 orang.

Wakil Wali Kota Bandung Akui Nggak Sanggup Nanggung Hidup Rakyat Jika Lockdown
Indonesia
Wakil Wali Kota Bandung Akui Nggak Sanggup Nanggung Hidup Rakyat Jika Lockdown

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, pihaknya tidak punya kemampuan untuk menanggung hajat hidup warga Bandung selama lockdown.

Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Hari Ini
Indonesia
Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Hari Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca di DKI Jakarta cerah berawan pada Kamis (2/9).

Podcast Perdana SMTV Hadirkan Jebolan Havard University, Bahas 'The Indonesian Dreams'
Indonesia
Podcast Perdana SMTV Hadirkan Jebolan Havard University, Bahas 'The Indonesian Dreams'

Kemerdekaan menjadi gerbang utama bagi imajinasi kolektif tentang 'bangsa Indonesia