KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor KPK (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku prihatin atas kecenderungan Mahkamah Agung (MA) yang kerap mengurangi atau menyunat hukuman para koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali (PK).

"KPK prihatin karena kecenderungan pengurangan hukuman setiap pemohon PK oleh MA tentu menjadi angin segar bagi para koruptor," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (10/9).

Baca Juga:

Diminta Keluarga Jaga Etika, Paman Menantu Jokowi Mundur dari Pilkada Tapanuli Selatan

KPK khawatir kecenderungan tersebut menjadi preseden buruk dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. "Di sisi lain putusan demikian juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam perang melawan korupsi," ujarnya.

Berdasarkan catatan KPK, sepanjang periode 2019 hingga saat ini terdapat 15 perkara yang ditangani KPK mendapat pengurangan hukuman melalui putusan PK.

Terakhir, MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi terkait kasus suap izin Amdal Transmart di Kota Cilegon.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam amar putusannya, MA menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara terhadap Tubagus Iman Ariyadi atau berkurang dua tahun dibanding putusan pengadilan tingkat pertama, yakni 6 tahun pidana penjara.

"Sekalipun demikian, sebagai bagian penegak hukum, KPK tentu hormati putusan majelis hakim PK tersebut," ungkap Ali.

KPK berharap agar MA dapat segera mengirimkan salinan putusan PK Iman Ariyadi agar dapat dipelajari lebih lanjut, terutama mengenai pertimbangan majelis hakim untuk mengkorting hukuman terpidana kasus suap perizinan Transmart tersebut.

Baca Juga:

Kejagung Tunda Proses Hukum Paslon yang Maju Pilkada 2020

Harapan itu disampaikan lantaran KPK belum mendapat salinan putusan sejumlah perkara PK yang telah diputus MA.

"Saat ini beberapa perkara PK yang telah diputus majelis hakim, KPK belum mendapatkan salinannya sehingga tidak tahu pertimbangan apa yang menjadi dasar pengurangan hukuman tersebut," kata Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Islamophobia' Harus Dilawan, Ma'ruf Amin: Umat Juga Perlu Introspeksi
Indonesia
'Islamophobia' Harus Dilawan, Ma'ruf Amin: Umat Juga Perlu Introspeksi

Tren Islamophobia di negara-negara Barat mengalami peningkatan

Khofifah Klaim Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jatim Tertinggi Se-Indonesia
Indonesia
Khofifah Klaim Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jatim Tertinggi Se-Indonesia

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa cakupan program vaksinasi COVID-19 di Jatim paling tinggi se-Indonesia.

Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri Terkait Kelakuan Buruk Anak Buahnya
Indonesia
Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri Terkait Kelakuan Buruk Anak Buahnya

Kelakuan buruk sejumlah oknum anggota polisi dalam beberapa bulan terakhir mendapatkan perhatian serius dari Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo

81 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet
Indonesia
81 Ribu Lebih Pasien Sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet

Untuk jumlah pasien yang rawat inap terdata sebanyak 1.222 orang

 Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir
Indonesia
Vaksinasi Tanpa Kedisiplinan 3M Mubazir

Gaya hidup 3M harus tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir.

Aturan TNI Ikut Libas Terorisme Segera Dibahas DPR
Indonesia
Aturan TNI Ikut Libas Terorisme Segera Dibahas DPR

Agar upaya penanggulangan aksi terorisme bisa berjalan efektif. Meskipun tindakan teror ada tingkatannya, perlu sinergi yang kuat antara TNI dan Polri.

Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh
Indonesia
Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja Sehari ke Provinsi Aceh

Pada siang harinya, Presiden diagendakan untuk menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro

Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik
Indonesia
Anggota DPR Usulkan Dua Insentif Kelompok Terdampak Larangan mudik

Dua insentif yang bisa diberikan pemerintah untuk meringankan beban awak angkutan akibat dampak larangan mudik Lebaran 2021.

BPOM Segera Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Pfizer
Indonesia
BPOM Segera Keluarkan Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Pfizer

Saat ini ada enam fasilitas yang memproduksi vaksin Pfizer

Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI
Indonesia
Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI

Satgas COVID-19 DKI Jakarta akan mengevaluasi penerapan PSBB terkait arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.