KPK Sebut Kasus Novel Baswedan Ujian Bagi Rasa Keadilan dan Nurani Penegak Hukum Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Ant)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tuntutan satu tahun penjara terhadap dua pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan ujian bagi rasa keadilan. Pasalnya, peneror terhadap pejuang pemberantasan korupsi justru dituntut minimum.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua mantan anggota Brimob Polri untuk dihukum satu tahun pidana penjara. Tuntutan itu dibacakan Jaksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6) kemarin.

Baca Juga

Dua Oknum Polisi Penyerang Novel Dituntut Setahun, Penegakan Hukum Dinilai Karut-marut

”Kasus Novel Baswedan merupakan ujian bagi rasa keadilan dan nurani kita sebagai penegak hukum. Karena secara nyata ada penegak hukum, pegawai KPK yang menjadi korban ketika ia sedang menangani kasus-kasus korupsi besar saat itu,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).

Ali menilai wajar banyak yang kecewa dengan tuntutan rendah tersebut. Sebab tak sebanding dengan luka-luka yang dialami Novel Baswedan.

Penyidik KPK Novel Baswedan menyapa awak media. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aa.
Penyidik KPK Novel Baswedan menyapa awak media. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aa.

“KPK memahami kekecewaan Novel Baswedan sebagai korban terkait tuntutan yang rendah dan pertimbangan-pertimbangan serta amar dalam tuntutan tersebut. Kami juga mendengar suara publik yang banyak menyesalkan hal tersebut,” ujar Ali.

Karena itu, kata Ali, pihaknya berharap majelis hakim Pwngadilan Negeri Jakarta Utara dapat memutus seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin terhadap para pelaku penyiraman air keras tersebut. Apalagi para terdakwa merupakan seorang polisi aktif, yang seharunya mencontohkan yang baik.

Baca Juga

Kuasa Hukum Nilai Persidangan Kasus Penyiraman Novel Baswedan Penuh Sandiwara

Dalam kesempatan sama, Ali juga menyerukan kembali pentingnya perlindungan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

“KPK berharap majelis jakim memutus dengan seadil-adilnya dengan menjatuhkan hukuman maksimal sesuai kesalahan dan perbuatan yang terbukti nantinya serta mempertimbangkan rasa keadilan publik, termasuk posisi Novel Baswedan sebagai korban saat menjalankan tugasnya menangani kasus korupsi,” tutup Ali. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan
Indonesia
MPR Ingatkan Pemerintah Jika Vaksin COVID-19 Rawan Dikomersilkan

Kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia awal Desember ini dipandang sebagai salah satu kemampuan Indonesia untuk meyakinkan produsen vaksin dunia.

Selain Atur dan Edukasi Masyarakat, TNI-Polri Dikerahkan untuk Bantu Satpam Mal
Indonesia
Selain Atur dan Edukasi Masyarakat, TNI-Polri Dikerahkan untuk Bantu Satpam Mal

Hal ini penting karena dalam era normal baru, masyarakat diberikan kesempatan untuk beraktivitas kembali

Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami
Indonesia
Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami

Pasangan diduga Suami-istri ini meledakan dirinya dengan kekuatan high explosive atau bom panci dan melukai beberapa orang, serta menewaskan keduanya.

Relawan Vaksin COVID-19 Harus Berdomisili Bandung, Tak Boleh Keluar Wilayah Penelitian
Indonesia
Relawan Vaksin COVID-19 Harus Berdomisili Bandung, Tak Boleh Keluar Wilayah Penelitian

uji klinis itu tidak bisa diberlakukan bagi warga di luar Bandung Raya

Kilang Minyak Balongan Indramayu Meledak dan Terbakar
Indonesia
Kilang Minyak Balongan Indramayu Meledak dan Terbakar

Mengutip laman Pertamina, Kilang VI Balongan adalah kilang keenam dari tujuh kilang Direktorat Pengolahan PT Pertamina (Persero).

Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Buka Fasilitas Pengurusan SIM Korban Banjir

Ditlantas Polda Metro Jaya menyediakan fasilitas pengurusan surat izin mengemudi (SIM) yang hilang dan rusak karena banjir.

Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan
Indonesia
Skema Pemberian Bansos Diubah untuk Cegah Penyelewengan

Pemerintah mengubah bantuan sosial untuk warga Jabodetabek dari sembako menjadi uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan.

Anak Buah Prabowo Minta Bintang Emon Terus Suarakan Kebenaran
Indonesia
Anak Buah Prabowo Minta Bintang Emon Terus Suarakan Kebenaran

Ia berharap hambatan-hambatan yang saat ini dihadapi Bintang Emon tidak menjadi alasan berhenti bersuara

Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19
Indonesia
Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada tren kenaikan kasus aktif COVID-19 imbas dari libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

Jawaban Tengku Zulkarnain Namanya Tak Masuk Struktur MUI 2020-2025
Indonesia
Jawaban Tengku Zulkarnain Namanya Tak Masuk Struktur MUI 2020-2025

Struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 sudah terbentuk.