KPK Sebut Dodi Alex Noerdin Minta Jatah Rp 2,6 M dari 4 Proyek di Musi Banyuasin Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10) terkait penetapan empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. ANTAR

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin akan mendapatkan fee Rp 2,6 miliar dari empat proyek infrastuktur di Dinas PUPR Pemkab Musi Banyuasin.

Fee tersebut diberikan oleh Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy lantaran perusahaannya terpilih menjadi pemenang dari empat paket proyek yang ada di Dinas PUPR Kab. Musi Banyuasin.

Baca Juga

KPK Tahan Dodi Reza Alex Noerdin

"Total commitment fee yang akan diterima oleh DRA (Dodi Reza Alex) dari SUH (Suhandy) dari empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Adapun keempat proyek tersebut yakni rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar; normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.

"DRA (Dodi Reza Alex Noerdin) juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba yaitu 10 persen untuk DRA, 3 persen sampai dengan 5 persen untuk HM (Herman Mayori) dan 2 persen sampai dengan 3 persen untuk EU (Eddi Utari) serta pihak terkait lainnya," ujar Alex.

KPK memperlihatkan barang bukti suap Bupati Banyuasin, Sumsel, Dodi Alex Noerdin saat jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (16/10). Foto: MP/Ponco

Dodi yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tersebut kini telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin.

Selain Dodi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dalam kasus ini. Ketiganya yakni Kadis PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, Suhandy. (Pon)

Baca Juga

OTT Dodi Reza Alex Noerdin, KPK Amankan Uang Rp 1,77 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kombes Riko Dicopot, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan
Indonesia
Kombes Riko Dicopot, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Kapolrestabes Medan, Kombes Riko Sunarko dicopot dari jabatannya buntut kasus dugaan suap dari istri bandar narkoba. Pencopotan Sunarko itu disampaikan Kapolda Sumut, Panca Simanjuntak kepada sejumlah wartawan di Medan, Jumat (21/1)

DPR Minta Presiden Jokowi Lobi Langsung Raja Salman Buka Ibadah Umrah
Indonesia
DPR Minta Presiden Jokowi Lobi Langsung Raja Salman Buka Ibadah Umrah

Yandri Susanto meminta Presiden Joko Widodo turun langsung untuk melakukan diplomasi dengan Raja Salman agar penyelenggaraan ibadah umrah bisa dilaksanakan.

Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat
Dunia
Sikapi Konflik Ukraina-Rusia, DK PBB Akan Pungut Suara untuk Sidang Khusus Darurat

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Minggu (27/2) akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan perlu menggelar sidang khusus darurat terkait invasi Rusia ke Ukraina.

Kondisi RSDC Wisma Atlet di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19 DKI
Indonesia
Kondisi RSDC Wisma Atlet di Tengah Lonjakan Kasus COVID-19 DKI

Melonjaknya angka pasien COVID-19 di Jakarta berdampak pada makin penuhnya ruang perawatan.

KPK Periksa 3 Ketua DPC Partai Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Periksa 3 Ketua DPC Partai Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga Ketua DPC Partai Demokrat sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Survei Capres 2024, Ganjar Pranowo Lewati Elektabilitas Anies dan Pepet Prabowo
Indonesia
Survei Capres 2024, Ganjar Pranowo Lewati Elektabilitas Anies dan Pepet Prabowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masuk ke nomor dua dalam elektabilitas bakal calon untuk Pilpres 2024.

Polda Metro Jaya Temukan 596 Pemudik Terindikasi COVID-19
Indonesia
Polda Metro Jaya Temukan 596 Pemudik Terindikasi COVID-19

Polda Metro Jaya menemukan sebanyak 596 pemudik yang kembali ke Jakarta terindikasi COVID-19. Hal ini berdasarkan tes usap antigen di pos penyekatan arus balik dan sejumlah polsek.

Bareskrim Sita Aset Bandar Narkoba Senilai Rp 338 Miliar
Indonesia
Bareskrim Sita Aset Bandar Narkoba Senilai Rp 338 Miliar

Tiga TKP berbeda antara lain, Bali, Medan dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua
Indonesia
Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua

Pegawai tidak merasa bertugas di suatu daerah dianggap sebagai hukuman seiring ada pegawai lain yang bertugas di Jakarta, Jawa Barat hingga Bali.

Ajak Warga Ikut Vaksinasi, Wagub DKI: Jangan Percaya Hoaks
Indonesia
Ajak Warga Ikut Vaksinasi, Wagub DKI: Jangan Percaya Hoaks

"Jangan percaya berita hoaks. Sesuai dengan arahan Presiden, tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah Jakarta sudah mencapai 5,3 juta, sehingga target Insya Allah bisa dicapai," ucap Riza