KPK Sebut 19 Ribu Pejabat Belum Lengkapi Dokumen LHKPN Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 19.967 pejabat yang data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum lengkap.

Lembaga antirasuah meminta pejabat yang disurati terkait kelengkapan LHKPN segera melakukan perbaikan.

"Kami mengimbau kepada para penyelenggara negara yang belum menyampaikan, agar segera melengkapinya," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Baca Juga:

Modal Penyampaian LHKPN, Sandiagan Uno Berpeluang Didukung Kaum Perempuan di Pilpres 2024

Ipi mengatakan, KPK tidak bisa memublikasikan kekayaan pejabat yang belum lengkap. Hal itu mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bahwa LHKPN.

"Yang dinyatakan tidak lengkap, akan dikembalikan kepada wajib lapor untuk dilengkapi," ujar Ipi.

LHKPN. (Foto: MP/lhkpn.kpk.go.id)
LHKPN. (Foto: MP/lhkpn.kpk.go.id)

Lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri ini meminta perbaikan LHKPN dilakukan dengan cepat. KPK juga meminta perbaikan LHKPN dilakukan dengan jujur.

"KPK mengapresiasi para penyelenggara negara yang telah memenuhi kewajiban LHKPN-nya secara periodik dengan jujur, benar, dan lengkap," kata Ipi. (Pon)

Baca Juga:

Kepatuhan LHKPN Terendah di DPRD DKI, Nasdem Minta Maaf

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target
Indonesia
Polda Metro Akui Vaksinasi Merdeka di Willayah Penyangga Tak Capai Target

Program vaksinasi merdeka di wilayah penyangga atau aglomerasi seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Tangerang Kota dan Tangerang Selatan telah berakhir. Sayangnya, kegiatan ini tidak mencapai target.

Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten
Indonesia
Besok, Jokowi Berencana Jajal KRL Yogyakarta-Klaten

Setelah melakukan peninjauan vaksinasi massal, mantan Wali Kota Solo ini berencana menjajal Kereta Rel Listrik (KRL) relasi Yogyakarta-Klaten.

Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa
Indonesia
Kejari Halmahera Selatan Lakukan Inovasi Cegah Tipikor di Sektor Desa

Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan terutama di Bidang Intelijen dapat memonitor seluruh penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pencarian Korban Tanah Longsor Nganjuk Kembali Dilanjutkan
Indonesia
Pencarian Korban Tanah Longsor Nganjuk Kembali Dilanjutkan

Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Nganjuk, TNI/polri, serta relawan melanjutkan pencarian korban tanah longsor di Desa Ngetos yang belum ditemukan.

IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang
Dunia
IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang

Metode penilaian saat ini, memberikan banyak indikator area bahaya potensial bagi negara tetapi meninggalkan banyak keleluasaan bagi staf IMF untuk menilai.

Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran
Indonesia
Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran

Pemerintah pusat, pemda dan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, diminta berkomitmen menjalankan kebijakan larangan mudik.

[HOAKS atau FAKTA]: Positif COVID-19 Bukan karena Virus, tapi Kurang Vitamin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Positif COVID-19 Bukan karena Virus, tapi Kurang Vitamin

Telah beredar sebuah unggahan dalam Twitter oleh akun @LsOwien yang mengatakan bahwa COVID-19 bukan disebabkan oleh virus, melainkan karena kekurangan vitamin C, vitamin B serta zinc.

Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi
Indonesia
Edhy Prabowo dan Nasib Hubungan Prabowo-Jokowi

“Peristiwa ini bisa mengganggu relasi politik Prabowo dan Jokowi," kata Karyono

H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan
Indonesia
H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan

Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa/kelurahan pada 30 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serenrak 2020.

Geledah Bekas Markas FPI, Densus 88 Temukan Benda Mencurigakan
Indonesia
Geledah Bekas Markas FPI, Densus 88 Temukan Benda Mencurigakan

Densus 88 Antiteror menemukan beberapa barang bukti mencurigakan dari bekas markas FPI di Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pasca penangkapan Munarman.