KPK Sayangkan Kemendagri Hilangkan 'Filter' Pengajuan Dana PEN Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ANTARA/Fransiska Mariana Nuka)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta memberikan pertimbangan terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah guna mencegah korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegaskan, tahapan pertimbangan Kemendagri ini harus menjadi filter untuk menutup celah-celah korupsi.

"Sangat disayangkan jika proses filter ini justru ditiadakan," kata Nawawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/2).

Baca Juga:

KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

Kemendagri seharusnya bukan meminta tidak dilibatkan, namun meminta kecukupan waktu untuk memberikan pertimbangan berdasarkan data yang komprehensif soal pengajuan dana PEN itu.

"Terlebih sebelumnya, Irjen Kemendagri menyebut bahwa kasus eks Dirjen Kemendagri MAN (Mochamad Ardian Noervianto) adalah kasus individual. Janganlah mengusir tikus di geladak dengan membakar kapalnya," kata Nawawi.

Saat jumpa pers penahanan Ardian Noervianto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/2), Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Mendagri tidak perlu lagi memberikan pertimbangan soal pengajuan dana PEN.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka

"Berdasarkan mitigasi atas potensi-potensi risiko yang kami nilai dari setiap tahapan kemudian disimpulkan bahwa Mendagri tidak perlu memberikan pertimbangan karena SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) sudah melakukan itu," ucap Tumpak.

Atas hal tersebut, Mendagri juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan. Isinya, bahwa tidak perlu lagi keterlibatan Mendagri dalam memberikan pertimbangan yang hanya diberikan waktu tiga hari sebenarnya. Sehingga, tidak memungkinkan untuk melakukan kalkulasi dari berbagai aspek secara komprehensif.

"Oleh karena itu diputuskan, dikirimkan surat dari Mendagri ke Menkeu untuk tidak lagi ikut memberikan pertimbangan ini," kata dia menambahkan.

Baca Juga:

Geledah Perusahaan Bupati Langkat, KPK Amankan Bukti Transaksi Keuangan

Dalam kesempatan itu, Tumpak juga mengatakan Kemendagri akan memperkuat strategi pencegahan korupsi ke depan pasca ditetapkannya Ardian Noervianto sebagai tersangka.

"Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini pencegahan korupsi khususnya di lingkungan Kemendagri akan bisa semakin baik lagi kami lakukan ke depan,"

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021, yaitu mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Ardian Noervianto, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna Laode M Syukur Akbar (LMSA). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman
Indonesia
Jokowi Perintahkan TNI Sigap Hadapi Berbagai Spektrum Ancaman

Tujuannya, adalah untuk meletakkan fondasi kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini.

MPR Kritik Wacana Revisi UU TNI
Indonesia
MPR Kritik Wacana Revisi UU TNI

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mengkritik wacana revisi UU TNI, karena dinilai sebagai langkah mundur bagi reformasi dan semangat profesionalisme TNI.

Bupati Nonaktif Langkat Jadi Saksi di Sidang Kasus Suap Proyek
Indonesia
Bupati Nonaktif Langkat Jadi Saksi di Sidang Kasus Suap Proyek

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin, dalam sidang dengan terdakwa Muara Perangin Angin. Muara merupakan terdakwa penyuap Terbit. Terbit Rencana Perangin Angin bakal dihadirkan dalam sidang kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (30/5).

Jokowi Minta Relawan Bantu Pemerintah Hadapi Potensi Resesi
Indonesia
Jokowi Minta Relawan Bantu Pemerintah Hadapi Potensi Resesi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para relawan dan loyalis untuk tidak terburu-buru dalam menentukan langkah terkait Pemilihan Presiden 2024.

Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8
Indonesia
Kasus Omicron di Indonesia Bertambah 3, Total Jadi 8

Dengan demikian, saat ini varian Omicron di tanah air menjadi delapan kasus.

Munarman FPI Jalani Sidang Perdana Perkara Terorisme
Indonesia
Munarman FPI Jalani Sidang Perdana Perkara Terorisme

Munarman kini bakal menjalani sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme, Rabu (1/12).

DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH
Indonesia
DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH

Biaya uji emisi kendaraan roda empat Rp 150.000 dan kendaraan roda dua Rp 50.000 hingga Rp 60.000.

Seoul Dilanda Banjir, Tak Ada WNI yang Terdampak
Indonesia
Seoul Dilanda Banjir, Tak Ada WNI yang Terdampak

Hujan deras yang mengguyur Kota Seoul pada Senin (8/8) waktu setempat membuat stasiun kereta bawah tanah dan ruas jalanan utama di kota tersebut terendam banjir parah.

Kelakar Hendra Setiawan setelah Lawan Jokowi, Lebih Berat dari The Minions
Indonesia
Kelakar Hendra Setiawan setelah Lawan Jokowi, Lebih Berat dari The Minions

"Hahaha. Lebih berat lawan Pak Jokowi," ujar Hendra sambil tertawa.

Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas
Indonesia
Vaksin Booster Kedua Disiapkan, Boster Pertama Harus Jadi Prioritas

Legislator PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan capaian booster pertama bagi masyarakat juga mendesak untuk ditingkatkan.