KPK Sayangkan Data ICW Soal Tren Penindakan Korupsi Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan data yang digunakan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam menggambarkan tren penindakan kasus korupsi tahun 2020 oleh lembaga antirasuah.

Dalam laporannya, ICW menyebut KPK hanya menangani sebanyak 15 kasus selama 2020 atau 13 persen dari target penanganan sejumlah 120 kasus.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, data tersebut berasal hanya dari publikasi KPK bidang penindakan pada semester pertama 2020 pada Juni 2020 lalu.

Baca Juga:

ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar

"Kami menyayangkan data yang dipakai ICW untuk menarik kesimpulan dan telah dipublikasikan tersebut," kata Ali dalam keterangannya, Senin (19/4).

Ali mengatakan, KPK memiliki target penanganan perkara sebanyak 120 kasus sebagaimana yang telah disampaikan pada laporan tahunan 2020 pada 30 Desember 2020 lalu.

Dari jumlah target tersebut, lanjutnya, telah terealisasi sebanyak 111 penyelidikan, 91 penyidikan dengan jumlah tersangka 109 orang, 75 penuntutan, 92 perkara yang berkekuatan hukum tetap, dan 108 perkara telah dilakukan eksekusi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

Karena itu, Ali menegaskan, jumlah perkara baru yang ditangani KPK pada 2020 sebanyak 91 perkara. Jumlah tersebut belum termasuk sisa perkara yang sedang berjalan dan ditangani KPK sebelum 2020 sebanyak 117.

"Dengan demikian di tahun 2020 jumlah total perkara yang ditangani KPK sebanyak 208 perkara," ujar Ali.

Baca Juga:

ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata

Lebih lanjut, Ali mengatakan, pada 2020 KPK dihadapkan tantangan dalam menjalankan fungsi penindakan dengan adanya pandemi COVID-19.

Kebijakan adanya pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah, imbuh Ali, mengharuskan KPK untuk membatasi para pegawai dalam melaksanakan tugas.

"Kebijakan ini sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap insan KPK dari penyebaran wabah COVID-19," tutup Ali. (Pon)

Baca Juga:

ICW Desak KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat
Indonesia
Kapolri dan Panglima Minta Taruna Dekat dengan Rakyat

Latihan digelar di beberapa lokasi

Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19
Indonesia
Berikut Aturan Baru dalam PSBB Ketat Respons Lonjakan Angka COVID-19

Pemerintah memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar lebih ketat untuk menghadapi lonjakan angka COVID-19 yang semakin tinggi.

[HOAKS atau FAKTA]: Brimob Seluruh Indonesia ke Jakarta untuk Perangi Warga
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Brimob Seluruh Indonesia ke Jakarta untuk Perangi Warga

Melalui media sosial Facebook, akun Ry Chandra mengunggah sebuah foto yang memvisualisasikan anggota Polri yang memenuhi jalan di Jakarta.

Istana Jawab Tudingan Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Naikkan Gibran
Indonesia
Istana Jawab Tudingan Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Naikkan Gibran

"Nggak ada hubungannya lah itu, sama sekali nggak ada hubungannya," kata Pratikno

FX Rudy-Gibran Kompak, Siap Tempur Menangkan Pilwalkot Solo Siapapun Lawannya
Indonesia
FX Rudy-Gibran Kompak, Siap Tempur Menangkan Pilwalkot Solo Siapapun Lawannya

Gibran juga menyikapi adanya calon lawan dari jalur independen

Kejagung Usut Tindak Pidana Jaksa Pinangki di Kasus Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Usut Tindak Pidana Jaksa Pinangki di Kasus Pelarian Djoko Tjandra

"Kami dalami adanya dugaan tersebut, apakah nanti jadi peristiwa pidana atau bukan," tutur Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono

Editor Metro TV Tewas Dibunuh, Polisi Korek Rekan-Rekan Sekantor Korban
Indonesia
Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo
Indonesia
Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo

Abu Janda dilaporkan dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye
Indonesia
Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya 1.874 pelanggaran baik dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya.

Jamin Kehalalan Vaksin, Pemerintah Ingin Ada Keterbukaan Informasi
Indonesia