Frengky Aruan
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyodorkan tiga poin penting kepada Komisi III DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
"Ya, jadi ada tiga hal yang kami bahas," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8).
Setyo menyampaikan, poin pertama yang menjadi perhatian adalah kinerja tentang penindakan. Menurutnya, hal itu sudah disampaikan dan mendapatkan respons dari Komisi III.
Kemudian, poin kedua, KPK menyoroti masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan organisasi. Kata Setyo, lembaganya tidak hanya fokus pada bidang penindakan, melainkan juga soal Kedeputian Pencegahan, Kedeputian Pendidikan Masyarakat, dan Kedeputian Korsup.
Baca juga:
Minta KPK Tangani Kasus Tambang Nikel di Halmahera Timur, OC Kaligis: Saya Khawatir Ada Permainan
"Secara jelas sudah saya sampaikan bahwa KPK itu dalam rangka melakukan pemerantasan korupsi, tidak hanya di sisi penindakan saja, tidak hanya di sisi penegakan hukum, tapi ada di sisi pencegahan dan monitoring, kemudian korsup untuk pemerintah daerah, dan juga pendidikan masyarakat dalam hal sosialisasi dan kampanye," tuturnya.
Dan, poin terakhir yang disampaikan Setyo adalah pentingnya sinkronisasi RUU KUHAP dengan kewenangan KPK yang sudah diatur Undang-Undang KPK.
"Nah, harapannya sampai dengan nanti Undang-Undang tersebut diundangkan, itu tidak ada satu pasal pun yang melemahkan, merugikan, atau bahkan menghilangkan kewenangan KPK," pungkasnya. (Pon)
