KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polri, Jumat (11/9). Dari hasil gelar perkara ini, KPK mengaku belum bisa melihat kasus ini secara utuh.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya bersama Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto dan jajarannya memulai gelar perkara pada pukul 09.00. KPK, kata Alex, ingin melakukan koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara Djoko Tjandra.

"Tadi sudah kami lakukan gelar perkara atau ekspos terkait dengan perkembangan pnanganan perkara Djoko Tjandra yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. Kami ingin melihat sejauh mana penanganan perkara di Bareskrim, apakah sudah menggambarkan kasus secara besarnya atau klaster-klasternya," kata Alex.

Baca Juga:

KPK Undang Bareskrim dan Kejagung Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra

Bareskrim, kata Alex, menyampaikan bahwa mereka hanya menangani terkait perkara yang menyangkut penghapusan red notice juga menghilangkan status DPO Djoko Tjandra. Alex menambahkan, upaya itu diperlancar dengan adanya suap dari Djoko kepada pejabat-pejabat di kepolisian.

"Itu yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. Jadi belum menyentuh, apakah tujuan penghapusan itu. Apakah nanti akan mengarah kepada upaya-upaya untuk pengajuan PK dan seterusnya," ujar Alex.

Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Meski demikian, Alex optimistis KPK akan mendapat gambaran luasnya dari hasil gelar perkara bersama Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Alex menduga kasus yang ditangani dua instansi hukum itu saling berkaitan.

"Djoko Tjandra ini ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan di Kejaksaan. Nanti kami akan lihat keterkaitannya. Kami tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan, jangan sampai satu perkara yang besar itu dilihat per bagian-bagian atau klaster-klaster," jelas dia.

Alex masih ingin mengetahui tujuan besar Djoko Tjandra melakukan suap kepada oknum pejabat kepolisian dan kejaksaan. "Ini yang sebetulnya tujuan dari pada kegiatan koordinasi supervisi yang dilakukan KPK," kata Alex.

Baca Juga:

KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung

Seperti diketahui, Kejagung dan Bareskrim Polri sedang mengusut skandal Djoko Tjandra yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum di internalnya masing-masing.

Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, pengusaha Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra terkait dugaan suap pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permintaan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Sementara, Bareskrim telah menetapkan status tersangka terhadap mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte serta advokat Anita Kolopaking. Mereka menjadi tersangka suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Djoko Tjandra ke Bareskrim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Penjara, Rizieq Shihab Pilih Fokus Selesaikan Tesis
Indonesia
Di Penjara, Rizieq Shihab Pilih Fokus Selesaikan Tesis

Pimpinan FPI Rizieq Shihab telah sepekan berada di rumah tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri
Indonesia
Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Febrie mengatakan dalam dua kali pemeriksaan terhadap Tan Kian, penyidik masih menelusuri terkait kerja sama dengan Benny Tjokro tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencari alat bukti perbuatan melawan hukum Tan Kian di kasus Asabri.

Jadi Buron, Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Diminta Serahkan Diri
Indonesia
Jadi Buron, Pelaku Tabrak Lari Pesepeda di Bundaran HI Diminta Serahkan Diri

Kepolisian sudah mengantongi identitas pengemudi mobil jenis Mercy series C300 penabrak pesepeda di kawasan Bundaran HI pagi tadi.

Asyik Mandi di Laut, Puluhan Wisatawan Pantai Selatan Tersengat Ubur-Ubur
Indonesia
Asyik Mandi di Laut, Puluhan Wisatawan Pantai Selatan Tersengat Ubur-Ubur

Meski demikian, para korban tidak mengalami luka serius dan sudah diobati oleh anggota SAR Satlinmas Wilayah II DIY.

Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen
Indonesia
Cara Mendagri Kejar Target Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak 77,5 Persen

Tito sudah memerintahkan bahwa dalam waktu dua minggu kepala dinas kependudukan dan catatan sipil harus berada di daerah-daerah

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada

Politikus Demokrat Sindir Jenderal Gagal Mengudeta Mayor
Indonesia
Politikus Demokrat Sindir Jenderal Gagal Mengudeta Mayor

Andi membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut pertemuan dengan kader Partai Demokrat sekadar ngopi-ngopi.

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Kuartal II 2020 Turun 8,22 Persen
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Jakarta di Kuartal II 2020 Turun 8,22 Persen

Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada periode kuartal II 2020 mengalami penurunan 8,22 persen dibandingkan tahun lalu.

Begini Fase Pemulihan UMKM Yang Terimbas Dampak COVID-19
Indonesia
Begini Fase Pemulihan UMKM Yang Terimbas Dampak COVID-19

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UMKM.

  KPK Kejar Buron Nurhadi yang Disebut Kerap Berpindah Masjid
Indonesia
KPK Kejar Buron Nurhadi yang Disebut Kerap Berpindah Masjid

"Setiap informasi yang kami terima dari masyarakat terkait keberadaan para DPO, KPK pastikan akan menindaklanjutinya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri