KPK Sadari Ada Sisi Gelap yang Belum Terungkap di Skandal Djoko Tjandra Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan gelar perkara skandal Djoko Tjandra bersama Bareskrim Polri, Jumat (11/9). Dari hasil gelar perkara ini, KPK mengaku belum bisa melihat kasus ini secara utuh.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya bersama Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto dan jajarannya memulai gelar perkara pada pukul 09.00. KPK, kata Alex, ingin melakukan koordinasi dan supervisi terkait penanganan perkara Djoko Tjandra.

"Tadi sudah kami lakukan gelar perkara atau ekspos terkait dengan perkembangan pnanganan perkara Djoko Tjandra yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. Kami ingin melihat sejauh mana penanganan perkara di Bareskrim, apakah sudah menggambarkan kasus secara besarnya atau klaster-klasternya," kata Alex.

Baca Juga:

KPK Undang Bareskrim dan Kejagung Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra

Bareskrim, kata Alex, menyampaikan bahwa mereka hanya menangani terkait perkara yang menyangkut penghapusan red notice juga menghilangkan status DPO Djoko Tjandra. Alex menambahkan, upaya itu diperlancar dengan adanya suap dari Djoko kepada pejabat-pejabat di kepolisian.

"Itu yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim. Jadi belum menyentuh, apakah tujuan penghapusan itu. Apakah nanti akan mengarah kepada upaya-upaya untuk pengajuan PK dan seterusnya," ujar Alex.

Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Arsip. Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Meski demikian, Alex optimistis KPK akan mendapat gambaran luasnya dari hasil gelar perkara bersama Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Alex menduga kasus yang ditangani dua instansi hukum itu saling berkaitan.

"Djoko Tjandra ini ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan di Kejaksaan. Nanti kami akan lihat keterkaitannya. Kami tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan, jangan sampai satu perkara yang besar itu dilihat per bagian-bagian atau klaster-klaster," jelas dia.

Alex masih ingin mengetahui tujuan besar Djoko Tjandra melakukan suap kepada oknum pejabat kepolisian dan kejaksaan. "Ini yang sebetulnya tujuan dari pada kegiatan koordinasi supervisi yang dilakukan KPK," kata Alex.

Baca Juga:

KPK Gelar Perkara Skandal Djoko Tjandra Bersama Bareskrim dan Kejagung

Seperti diketahui, Kejagung dan Bareskrim Polri sedang mengusut skandal Djoko Tjandra yang menyeret sejumlah aparat penegak hukum di internalnya masing-masing.

Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, pengusaha Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra terkait dugaan suap pengurusan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan permintaan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Sementara, Bareskrim telah menetapkan status tersangka terhadap mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte serta advokat Anita Kolopaking. Mereka menjadi tersangka suap terkait surat jalan dan hapusnya nama Djoko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Djoko Tjandra ke Bareskrim

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahasiswa Papua APN Dukung Perdamaian di Bumi Cendrawasih
Indonesia
Mahasiswa Papua APN Dukung Perdamaian di Bumi Cendrawasih

Koordinator deklarasi, Musa Matias Rumere (20) menegaskan aksi itu digelar atas nama internal mahasiswa APN Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bukan dari mahasiswa Papua di Soloraya. Dengan demikian, ia berharap persoalan bisa dipahami dengan baik.

BUMD DKI Tersandung Korupsi, DPRD: Tangan Dewan Relatif Terbatas
Indonesia
BUMD DKI Tersandung Korupsi, DPRD: Tangan Dewan Relatif Terbatas

DPRD DKI Jakarta mengaku tak bisa secara maksimal mengawasi kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Jokowi Perintahkan Cegah Lonjakan COVID-19 Saat Libur Panjang Oktober
Indonesia
Jokowi Perintahkan Cegah Lonjakan COVID-19 Saat Libur Panjang Oktober

Lonjakan kenaikan kasus COVID-19 saat musim libur panjang di akhir Agustus 2020 lalu jangan sampai terulang.

Libur Idul Adha, Penumpang Bandara YIA Naik 31 Persen
Indonesia
Libur Idul Adha, Penumpang Bandara YIA Naik 31 Persen

Sementara jumlah penumpang rata-rata hari normal sejumlah 2.785 penumpang

PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Beli Mobil Pemadam Rp6,5 Miliar
Indonesia
PSI Sebut Pemprov DKI Ceroboh Beli Mobil Pemadam Rp6,5 Miliar

Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama

8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak
Indonesia
8.237 Surat Suara Pilwakot Solo Dinyatakan Rusak

sebanyak 8.237 surat suara dinyatakan rusak tidak layak pakai.

6 Ribu Orang Sudah Keluar Jakarta Gunakan Kereta
Indonesia
6 Ribu Orang Sudah Keluar Jakarta Gunakan Kereta

Menjelang Natal 2020, ribuan orang telah melakukan perjalanan ke daerah tujuan dengan moda kereta api.

Kabupaten Cirebon Terima 1,5 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Kabupaten Cirebon Terima 1,5 Juta Vaksin COVID-19

Untuk pelaksanaan vaksinasi, diperkirakan akan dimulai pada Februari nanti. Saat ini, ujar Imron, vaksin tersebut belum tiba di Kota Udang.

10 Instansi Pemerintah Masih Sepi Peminat, Kabupaten Paniai 0 Pelamar
Indonesia
10 Instansi Pemerintah Masih Sepi Peminat, Kabupaten Paniai 0 Pelamar

Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini Senin (26/7) menutup pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Dukung KTT Asean 2021, TransJakarta Hentikan Operasi Rute Ciledug-Tendean
Indonesia
Dukung KTT Asean 2021, TransJakarta Hentikan Operasi Rute Ciledug-Tendean

Saat ini moda transportasi sudah terintegrasi dengan baik