KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, RUU tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Regulasi tersebut juga dapat memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi dan pencucian uang.

"Dengan menjadi UU, maka akan memberikan efek dan manfaat positif bagi dilakukannya asset recovery dari hasil tipikor (tindak pidana korupsi) maupun TPPU (tindak pidana pencucian uang)," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Kejagung Titipkan Tersangka Korupsi ASABRI Jimmy Sutopo di Rutan KPK

Ali menyatakan, bagi KPK penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara saja.

Menurut Ali, penegakan hukum tindak pidana korupsi akan lebih memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi jika aset dan harta benda yang diperoleh dengan cara ilegal dirampas untuk kepentingan negara.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Akan lebih memberikan efek jera bagi para pelaku Tipikor maupun TPPU apabila juga dilakukan perampasan aset hasil tipikor yang dinikmati oleh para koruptor," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi

Setelah dirampas, Ali melanjutkan, aset-aset yang diperoleh melalui korupsi dan pencucian uang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara yang bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Deputi Penindakan KPK Pasang Badan untuk Novel Baswedan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Setelah Dihentikan 10 Hari, Sekolah di Depok Kembali Gelar PTM
Indonesia
Setelah Dihentikan 10 Hari, Sekolah di Depok Kembali Gelar PTM

Berdasarkan asesmen dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 diantaranya berada di wilayah Jabodetabek.

Penyuap Edhy Prabowo Dituntut 3 Tahun Bui
Indonesia
Penyuap Edhy Prabowo Dituntut 3 Tahun Bui

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Ridwan Kamil Larang Perayaan Tahun Baru 2022 di Jawa Barat
Indonesia
Ridwan Kamil Larang Perayaan Tahun Baru 2022 di Jawa Barat

"Di Jawa Barat tetap dilarang perayaan tahun baru. Di hotel, di destinasi wisata, di keramaian, arak-arakan, pawai itu enggak boleh," ucap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil

Rio Waida Terhenti di Babak 16 Besar Corona Open Mexico 2021
Indonesia
Rio Waida Terhenti di Babak 16 Besar Corona Open Mexico 2021

Upaya peselancar Indonesia Rio Waida untuk masuk ke perempat final turnamen Corona Open Mexico 2021 harus terhenti.

Densus 88 Diminta Transparan Soal Sepak Terjang Munarman di Jaringan Teror
Indonesia
Densus 88 Diminta Transparan Soal Sepak Terjang Munarman di Jaringan Teror

Dugaan keterlibatan eks petinggi Front Pembela Islam (FPI) Munarman dalam jaringan terorisme belum sepenuhnya terbuka.

Penyebaran Ratusan Ribu Personel Polri di Titik Keramaian Saat Nataru
Indonesia
Penyebaran Ratusan Ribu Personel Polri di Titik Keramaian Saat Nataru

Polri juga akan membentuk pos pengamanan yang tersebar di 34 provinsi

Masuk Wisata Alam di Gunung Kidul Wajib Tunjukkan Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Masuk Wisata Alam di Gunung Kidul Wajib Tunjukkan Surat Bebas COVID-19

Kebijakan ini berlaku untuk destinasi wisata alam seperti pantai, goa, embung, lokasi wisata buatan dan desa wisata

Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB
Indonesia
Pemerintah Diminta Enggak Setengah-Setengah Berantas KKB

Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan

Satgas COVID-19 Ungkap Mobilitas Penduduk Terus Meningkat Sejak Juli 2021
Indonesia
Satgas COVID-19 Ungkap Mobilitas Penduduk Terus Meningkat Sejak Juli 2021

Protokol kesehatan merupakan hal paling penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19
Indonesia
Jokowi Apresiasi Temuan dan Inovasi Buat Tangani Pandemi COVID-19

Dengan terus mengembangkan inovasi dan teknologi, BPPT dapat menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi nasional.