KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, RUU tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Regulasi tersebut juga dapat memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat korupsi dan pencucian uang.

"Dengan menjadi UU, maka akan memberikan efek dan manfaat positif bagi dilakukannya asset recovery dari hasil tipikor (tindak pidana korupsi) maupun TPPU (tindak pidana pencucian uang)," kata Ali saat dikonfirmasi, Rabu (17/2).

Baca Juga:

Kejagung Titipkan Tersangka Korupsi ASABRI Jimmy Sutopo di Rutan KPK

Ali menyatakan, bagi KPK penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara saja.

Menurut Ali, penegakan hukum tindak pidana korupsi akan lebih memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi jika aset dan harta benda yang diperoleh dengan cara ilegal dirampas untuk kepentingan negara.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Akan lebih memberikan efek jera bagi para pelaku Tipikor maupun TPPU apabila juga dilakukan perampasan aset hasil tipikor yang dinikmati oleh para koruptor," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi

Setelah dirampas, Ali melanjutkan, aset-aset yang diperoleh melalui korupsi dan pencucian uang dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Perampasan aset dari para pelaku berbagai tindak pidana korupsi dan TPPU dapat memberikan pemasukan bagi kas negara yang bisa dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Deputi Penindakan KPK Pasang Badan untuk Novel Baswedan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rampung Pada HUT RI, Pos Lintas Batas Negara di Boven Digoel Mulai Dibangun
Indonesia
Rampung Pada HUT RI, Pos Lintas Batas Negara di Boven Digoel Mulai Dibangun

Pembangunan kawasan perbatasan oleh Kementerian PUPR tidak hanya pos lintas batas saja, namun juga jalan paralel perbatasan, jalan akses menuju pos lintas batas.

DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu
Indonesia
DKPP akan Pecat Penyelenggara yang Merekayasa Hasil Pemilu

“Itu termasuk kategori pelanggaran berat. Meski baru pertama diadukan (ke DKPP), pasti akan mendapat sanksi dipecat,” tegas Ida

PTPN Sangat Bisa Menuntut Rizieq Shihab Secara Perdata
Indonesia
PTPN Sangat Bisa Menuntut Rizieq Shihab Secara Perdata

Sejauh ini, langkah hukum yang sudah diambil PTPN VIII, yakni melaporkan Rizieq ke Bareskrim Polri

Industri Media Akan Diberi Insentif Cegah Ancaman Penutupan dan PHK
Indonesia
Industri Media Akan Diberi Insentif Cegah Ancaman Penutupan dan PHK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional.

Golkar DKI Siap Swab Test Mandiri
Indonesia
Golkar DKI Siap Swab Test Mandiri

"Kalau memang lama dari sekwan untuk mengatur swab kita masing-masing swab mandiri saja di puskesmas," papar Judistira

Masyarakat Tolak Tes COVID-19 Disertai Kekerasan, Siap-Siap Denda Rp 7 Juta
Indonesia
Masyarakat Tolak Tes COVID-19 Disertai Kekerasan, Siap-Siap Denda Rp 7 Juta

Pemprov DKI pun berjanji akan memfasilitasi keinginan warga yang mau menjalani rapid maupun swab test

[HOAKS atau FAKTA] Amien Rais: Kalau Jokowi Sampai Diturunkan akan Lebih Parah. Dia Terbaik untuk RI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Amien Rais: Kalau Jokowi Sampai Diturunkan akan Lebih Parah. Dia Terbaik untuk RI

“Jangan sampai kita nanti ada presiden turun di tengah jalan, ini kita hormati semarah-marah kita kepada presiden,” kata Amien Rais.

Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Warga Tunda Resepsi Pernikahan Selama PSBB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi, penyelenggaraan resepsi pernikahan belum dapat dilaksanakan di masa pandemi COVID-19.

Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas
Indonesia
Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas

Apa bisa kena UU Rl 6 dan UU No 4 atau KUHP

Tak Ada Indikasi Serangan Terorisme di Balik Penusukan Syekh Ali Jaber
Indonesia
Tak Ada Indikasi Serangan Terorisme di Balik Penusukan Syekh Ali Jaber

Polisi belum menemukan bukti keterlibatan jaringan teroris di balik peristiwa penusukan terhadap penceramah Syekh Ali Jaber.