KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berhak untuk membantah keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Kendati demikian, menurut dia, tantangan sumpah mubahalah yang diutarakan Azis kepada saksi dari unsur mantan anggota polisi Agus Susanto tidak dapat diterapkan dalam sistem hukum acara pidana.

Baca Juga

Azis Syamsuddin Tantang Saksi Sumpah Mubahalah

"Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut akan tetapi sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

Ali menyebut, saksi memberikan keterangan di persidangan berdasarkan apa yang diketahuinya. Terlebih sebelumnya telah diambil sumpah di hadapan majelis hakim.

Di sisi lain, kata Ali, KPK percaya diri dengan alat bukti yang telah dikantongi terkait dugaan perbuatan Azis Syamsuddin dalam perkara tersebut.

"Tim jaksa KPK akan membuktikan dakwaannya dengan kembali menghadirkan para saksi lainnya pada persidangan berikutnya," ujarnya.

Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12). ANTARA/Desca Lidya Natalia
Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12). ANTARA/Desca Lidya NataliaCaption

Sebelumnya, Azis Syamsuddin mengaku keberatan dengan kesaksian Agus Susanto, sopir mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju, dalam sidang kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Baca Juga

Perwira Polisi Bakal Bersaksi di Sidang Azis Syamsuddin

Azis mengakui beberapa keterangan yang disampaikan Agus di kursi pesakitan benar. Namun, ia menantang Agus untuk melakukan sumpah mubahalah terkait kesaksian Agus yang lain.

"Ada beberapa yang saya akui bahwa dia mengantar ke Brebes benar, tapi keterangan yang lainnya saya mengajak dia bersumpah secara mubahalah kepada saya," tegas Azis.

Salah satu kesaksian yang dibantah Azis yaitu kala Agus mengaku bertemu dengannya di kediamannya pada 6 April 2020. Dalam kesaksiannya, Agus menyebut Azis sudah menunggunya di depan teras rumah. Azis mengeklaim tidak pernah bertemu dengan Agus.

"Saya mau dicatat karena saya yakin saya tidak pernah bertemu saudara. Mohon dicatat," kata Azis.

Menanggapi itu, Agus pun bersumpah mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menunggunya kala mengantar Robin.

"Saya berani bersumpah karena dasar perintah Pak Robin bahwa Pak Azis menunggu," ujar Agus.

Sebelumnya Agus mengaku pernah diajak Robin berkunjung ke rumah Azis yang berlokasi di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, pada 6 April 2020. Agus menyebut Robin membawa uang yang dimasukkan ke dalam sebuah tas saat keluar dari rumah Azis.

Azis disebut memberikan uang ke Robin untuk 'amankan' namanya di persidangan. Uang itu diberikan Azis ke Robin untuk menutup namanya dalam persidangan kasus korupsi yang sedang diusut KPK. (Pon)

Baca Juga

Sidang Ungkap Lokasi Penyerahan Duit 'Amankan' Nama Azis Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat
Indonesia
KPK Amankan Sejumlah Uang dalam OTT Bupati Langkat

Selain mengamankan Terbit Rencana dan sejumlah pihak lainnya tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap yang digelar di Langkat, Sumatera Utara.

Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang
Indonesia
Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang

Setelah hampir dua tahun pandemi, penambahan kasus COVID-19 akhirnya di bawah 200-an pasien.

Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19
Indonesia
DPR Minta Prokes PON Papua Dievaluasi Setelah Ada Kasus COVID-19

Pemerintah diminta melakukan evaluasi protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan PON XX Papua.

Optimisme Tim Boling Bawa Pulang 2 Emas SEA Games 2021 ke Tanah Air
Indonesia
Optimisme Tim Boling Bawa Pulang 2 Emas SEA Games 2021 ke Tanah Air

Nomor yang berpeluang menyabet emas adalah nomor double putri, double putra dan perorangan.

Perintah Kapolri, Jerinx dan Adam Deni Diminta Lanjutkan Mediasi
Indonesia
Perintah Kapolri, Jerinx dan Adam Deni Diminta Lanjutkan Mediasi

Namun demikian, Polda Metro Jaya berencana untuk melakukan mediasi lanjutan, guna menerangi perkara dugaan pengancaman tersebut.

Pencurian Data Bank Indonesia Terus Berlanjut, Pakar: Ransomware Conti Sangat Berbahaya
Indonesia
Pencurian Data Bank Indonesia Terus Berlanjut, Pakar: Ransomware Conti Sangat Berbahaya

Unggahan data Bank Indonesia yang sebelumnya ukurannya 487 megabita, kemudian naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, hingga Minggu bertambah lagi menjadi 228 gigabita.

Dua RUU yang Sangat Erat dengan HAM Harus Jadi Prioritas di 2022
Indonesia
Dua RUU yang Sangat Erat dengan HAM Harus Jadi Prioritas di 2022

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerlukan pasal yang tegas

Gerindra Klaim Rakyat Jawa Barat Inginkan Prabowo Jadi Presiden
Indonesia
Gerindra Klaim Rakyat Jawa Barat Inginkan Prabowo Jadi Presiden

Dukungan dan kebanggaan rakyat Jabar kepada Gerindra serta Prabowo tidak perlu diragukan, karena partainya meraih sebanyak 18 kursi DPR RI.

Terima Kerja di Bareskrim, Novel Baswedan Cs Bakal Bersih dari 'Stempel' Tak Setia pada NKRI
Indonesia
Terima Kerja di Bareskrim, Novel Baswedan Cs Bakal Bersih dari 'Stempel' Tak Setia pada NKRI

Novel Baswedan ca bukan saja ahli dalam mengejar koruptor dan membongkar korupsinya