KPK Resmi Tetapkan Dua Anggota DPRD Banten Jadi Tersangka Plt Pimpinan KPK Johan Budi (tengah) saat konferensi pers terkait OTT kasus suap pembentukan Bank Banten, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/12). (Foto: MP/Bartolomeus Papu)

MerahPutih Hukum - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan anggota DPRD Provinsi Banten Tri Satria Santosa (TSS) dari PDIP dan Wakil Ketua DPRD SM Hartono (SMH) dari Golkar sebagai tersangka.

Selain anggota DPRD Banten tersebut, Direktur Perusahaan Daerah Banten Global Development (BGD) Ricky Tampinongkol (RT) juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sebuah restoran di Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Selasa (01/12).

Hal itu dilakukan KPK setelah ditemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten Tahun 2016 yang di dalamnya berkaitan dengan pembentukan Bank Banten.

"Setelah melalui pemeriksan intensif selama 1×24 jam, dan juga setelah dilakukan gelar perkara atau ekpose, maka ditemukan dua bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK menetapkan TSS, SMH, dan RT sebagai tersangka," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/12).

Masih kata Johan, dua orang dari pihak DPRD Banten tersebut diduga sebagai penerima, sementara Direktur Perusahaan BGD Ricky Tampinongkol sebagai pemberi.

"Dalam kasus ini, TSS dan SMH diduga sebagai penerima, sementara RT sebagai pemberi," paparnya.

Ada pun dalam penyidikan, tutur Johan, KPK menemukan sejumlah barang bukti berupa uang yang saat ini berhasil sita pihaknya. Uang yang berhasil disita dalam berbentuk pecahan dolar Amerika senilai US$11.000 dan Rp60 juta.

Kedua politisi PDIP dan politisi Golkar tersebut telah melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara, RT menjadi tersangka pemberi suap telah melanggar Pasal 5 Ayat 1 a atau b atau 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. (gms)

BACA JUGA:

  1. Transaksi Suap Pembentukan Bank Banten Terjadi Berkali-kali
  2. KPK: OTT di Serpong Terkait Pembentukan Bank Banten
  3. KPK Amankan 8 Orang saat OTT di Serpong
  4. Kasus Suap Dewie Yasin Limpo, KPK Periksa Staf DPR
  5. Rotasi Pimpinan MKD Diharap Bangun Marwah Antisuap
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Soroti Pengadaan yang Dilakukan Polri, DPR: Agak Samar-Samar
Indonesia
Soroti Pengadaan yang Dilakukan Polri, DPR: Agak Samar-Samar

Polri memastikan proses lelang tender pengadaan barang dilakukan secara transparan

Solusi Recovery Ekonomi Tanpa Nambah Utang ala Rizal Ramli
Indonesia
Solusi Recovery Ekonomi Tanpa Nambah Utang ala Rizal Ramli

Pertama, pemerintah bisa gunakan sisa-sisa anggaran lalu meliputi SAL

Keponakan Prabowo Minta Pelaku Pemerkosaan di Bintaro Dihukum Berat
Indonesia
Keponakan Prabowo Minta Pelaku Pemerkosaan di Bintaro Dihukum Berat

Pelaku pemerkosaan di Bintaro yang viral harus dihukum seberat-beratnya.

 Korban Penembakan Tentara Stres di Thailand Sudah Mencapai 21 Orang
Dunia
Korban Penembakan Tentara Stres di Thailand Sudah Mencapai 21 Orang

"Kami tidak tahu mengapa pelaku melakukan ini. Tampaknya ia gila," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Kongcheep Tantrawanit.

DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan
Indonesia
DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan

Rencana rapid test corona yang akan dijalani oleh anggota DPR, keluarga, dan staf mereka dianggap sebagai bentuk egoisme.

Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan
Indonesia
Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan

Didik berpandangan sikap DPR yang menginformasikan ke publik terkait rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.

PKS Minta Pemilihan Wagub DKI Ditunda
Indonesia
PKS Minta Pemilihan Wagub DKI Ditunda

Salah satunya kegiatan penyampaian visi-misi dan tanya jawab kedua cawagub DKI pada hari Jumat (3/4) yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat atau tertutup.

Anies Usahakan Ojol Masih Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB
Indonesia
Anies Usahakan Ojol Masih Bisa Angkut Penumpang Selama PSBB

"Kita sudah berkoordinasi dengan para operator mereka punya mekanismenya. Karena itu, kita merasa ojek selama mereka mengikuti protap itu bisa beroperasi bisa mengangkut orang dan barang," tuturnya.

Hotel Des Indes Pastikan Dua Pasien Virus Corona Pernah Berkunjung Kesana
Indonesia
Hotel Des Indes Pastikan Dua Pasien Virus Corona Pernah Berkunjung Kesana

Managemen membantah kecolongan dan tak memperhatikan pengunjung yang datang

Markas Polsek Tembagapura Diserang KKB, Satu Terluka
Indonesia
Markas Polsek Tembagapura Diserang KKB, Satu Terluka

Kantor Polsek Tembagapura diserang gerombolan bersenjata dari arah perbukitan yang berada di belakang