KPK: Remisi Merupakan Hak Seorang Terpidana KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara menanggapi 214 koruptor mendapat remisi atau diskon masa hukuman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada peringatan HUT ke-76 RI.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, remisi merupakan hak seorang terpidana. Ranah KPK dalam menangani perkara korupsi hanya sebatas menyelidik, menyidik, dan menuntut sesuai fakta, analisis, serta pertimbangan hukum.

Baca Juga:

ICW Kritik Kemenkumham Beri Remisi ke Djoko Tjandra

"Remisi merupakan hak seorang narapidana untuk mendapat pengurangan pidana, namun tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan," kata Ali dalam keterangannya, ditulis Minggu (22/8).

Ali menegaskan, korupsi merupakan extraordinary crime yang berimbas buruk pada multi-aspek sekaligus dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

Sehingga selain hukuman pidana pokok, KPK juga fokus pada optimalisasi asset recovery sebagai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor.

"KPK berharap agar setiap hukuman pokok dan tambahan kepada para pelaku korupsi ini bisa memberikan efek jera dengan tetap menjunjung azas keadilan hukum," ujarnya.

Lapas. (Foto: MP/Ismail)
Lapas. (Foto: MP/Ismail)

Hal tersebut, lanjut dia, sekaligus menjadi pembelajaran bagi publik agar kejahatan serupa tak terulang. Oleh sebab itu, Ali mengatakan, agar korupsi tidak menjadi kejahatan yang terus terjadi, KPK juga secara simultan menjalankan strategi upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

"Dengan harapan besar, kelak negeri ini bersih dari korupsi," imbuhnya.

Kemenkumham memberikan 214 narapidana korupsi remisi dari total narapidana korupsi yang berjumlah 3.496 orang. Pemberian remisi ini berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi. (Pon)

Baca Juga:

Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Interpelasi PSI Pada Anies Bakal Gagal
Indonesia
Interpelasi PSI Pada Anies Bakal Gagal

Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD.

Baru Datang Jakarta, Pemudik Diminta Segera Tes Swab Gratis di Kantor Polisi
Indonesia
Baru Datang Jakarta, Pemudik Diminta Segera Tes Swab Gratis di Kantor Polisi

Lonjakan kasus positif COVID-19 harus diantisipasi dengan adanya arus balik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang diperkirakan sudah mulai Senin (17/5).

Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman
Indonesia
Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman

Tak akan ragu menghabisi segala aksi premanisme, radikalisme dan intoleransi

Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK Pegawai KPK
Indonesia
Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK Pegawai KPK

Najih mengatakan pihaknya akan menyampaikan dugaan maladministrasi ini kepada Ketua KPK Firli Bahuri

Kasus Suap Benur, Bupati Kaur Bengkulu Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Benur, Bupati Kaur Bengkulu Mangkir dari Panggilan KPK

"Gusril Pausi, tidak hadir tanpa ada konfirmasi dan akan diagendakan untuk pemanggilan kembali," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (12/1).

Mudahkan Pelancong Libur Nataru, Bandara Soetta Bikin Tes COVID-19 Drive Thru
Indonesia
Mudahkan Pelancong Libur Nataru, Bandara Soetta Bikin Tes COVID-19 Drive Thru

Lokasi SMMILE Center dipilih agar turis dapat semakin merasa nyaman ketika melakukan tes.

Kasus Anak Akidi Tio di Polda Metro Tak Berhubungan dengan Sumbangan Rp 2 Triliun
Indonesia
Kasus Anak Akidi Tio di Polda Metro Tak Berhubungan dengan Sumbangan Rp 2 Triliun

Ada kerjasama untuk orderan songket, orderan AC dan interior

Kapolda Metro Jaya: Sia-sia Penyekatan jika Atasan Tetap Suruh Karyawan Ngantor
Indonesia
Kapolda Metro Jaya: Sia-sia Penyekatan jika Atasan Tetap Suruh Karyawan Ngantor

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menginstruksikan untuk memperluas pemeriksaan ke gedung perkantoran.

[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Pecat Anies dari Jabatan Gubernur DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Jokowi Pecat Anies dari Jabatan Gubernur DKI

Gubernur Anies Baswedan pun saat ini masih melaksanakan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta

Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi
Indonesia
Risma Ungkap Kinerja Calon Penggantinya Eri Cahyadi

"Ke depan itu semua harus diteruskan, diperbaiki apa yang masih kurang, misalnya masih ada beberapa spot yang banjir," katanya.