KPK Punya Sadapan Aliran Uang dari Kemenpora ke Pejabat Kejagung dan BPK Kuasa hukum Miftahul Ulum, Wa Ode Nur Zainab (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Asisten pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum sempat meminta maaf lantaran telah menuding mantan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menerima aliran uang.

Dalam persidangan Jumat (15/5), Ulum menuding Adi Toegarisman kecipratan Rp 7 miliar terkait penanganan kasus di Kejaksaan Agung dan Achsanul Qosasi kecipratan Rp 3 miliar terkait temuan BPK terhadap Kemenpora. Namun Ulum telah minta maaf atas pernyataannya tersebut.

Baca Juga:

Kuasa Hukum Imam Nahrawi Ingatkan Taufik Hidayat Tidak Sok Suci

Kuasa hukum Ulum, Wa Ode Nur Zainab menyebut kliennya memang membeberkan fakta-fakta pemberian uang tersebut saat diperiksa di pengadilan. Hanya saja, menurut dia, Ulum meminta maaf karena menyebutkan identitas personal keduanya saat di persidangan.

Dengan demikian, kata Wa Ode, permohonan maaf Ulum bukan berarti mencabut pernyataan dirinya, baik di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun di persidangan. Meteri tersebut bahkan merupakan bagian dari pengajuan Justice Collaborator yang diajukan Ulum.

"Waktu di penyidikan itu saya mendampingi beliau (Ulum), beberapa kali saya ketemu, beliau itu sebenarnya dengan gamblang sekali bercerita, kepada saya, bagaimana beliau tahu ada uang yang diberikan ke penegak hukum ’sebelah’, bahkan disebutkan orang-orangnya siapa, yang mengantarkan uangnya siapa,” kata Wa Ode di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6).

Miftahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Tak hanya itu, kata Wa Ode, Ulum juga menjelaskan ihwal waktu pemberiam uang-uang itu. Bahkan, Wa Ode mengungkapkan bahwa Ulum sampai pernah diancam agar seolah-olah uang tersebut diterimanya sendiri. Hal itu, kata dia, dilakukan agar opini yang berkembang justru ke Menpora Imam Nahrawi.

“Ada tapping (sadapan) pembicaraan soal uang itu sebenarnya. Tanya ke KPK, dan padahal ada buktinya, tapi itu tidak pernah didalami,” ungkapnya.

Atas sederet kejanggalan tersebut, kata Wa Ode, Ulum dan Imam kecewa. Pasalnya, Ulum dan Imam sudah menyampaikan hal tersebut sejelas-jelasnya kepada KPK, namun tidak ditindaklanjuti lebih dalam. Sehingga, lanjut Wa Ode, Ulum membuka masalah tersebut di persidangan. “Saksinya ada, yang mengatakan itu ada, ke pemeriksa keuangan itu ada. Kemarin itu mas Ulum kan minta maaf, itu minta maaf bukan berati tidak benar, tetapi minta maaf karena personal. Dia (Ulum) juga pernah diancam oleh Ending dan pengacaranya, 'kamu akui saja deh duit itu, karena kamu kan bukan pegawai negeri' jadi sejak awal ada skenario besar, uang-uang itu seolah-olah diterima Ulum, kalau Ulum ini asisten pribadi, berati kan diterima oleh menteri," beber Wa Ode.

"Jadi skenarionya sudah dirancang sedemikian rupa sejak awal dan sesungguhnya itu bisa didalami KPK,” kata dia menambahkan.

Baca Juga:

Kejagung Periksa Aspri Imam Nahrawi Terkait Aliran Dana Suap KONI ke Eks Jampidsus

Tidak hanya Ulum, menurut Wa Ode, Imam Nahrawi juga sangat kecewa mengenai hal itu. Wa Ode mengatakan Imam sempat mengajukan JC ke KPK untuk membongkar dugaan aliran uang-uang tersebut. Hanya saja, kata Wa Ode, Imam tidak tahu kalau mengajukan JC berarti turut mengakui menerima.

“Ini yang Pak Imam betul-betul tidak terima, sampai-sampai beliau mengatakan saya siap jadi JC, karena dia ga tahu kalau JC itu harus terlibat. Fakta itu sudah ada, Ulum itu diancam seolah-olah dia terima uang (yang mengalir ke penegak hukum) ke ‘sebelah’ itu,” pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 TGUPP Era Anies Dikritik Lantaran Kinerjanya Tidak Jelas
Indonesia
TGUPP Era Anies Dikritik Lantaran Kinerjanya Tidak Jelas

"Kalau ini dikasih (anggaran) 18,9 miliar uangnya buat apa saja? Kalau mau tetap hidup silakan pakai dana operasional gubernur," ujar Prasetyo

Pengamat Nilai Wibawa Negara Bisa Runtuh Jika Jokowi Diamkan Upaya Pelemahan KPK
Indonesia
Pengamat Nilai Wibawa Negara Bisa Runtuh Jika Jokowi Diamkan Upaya Pelemahan KPK

Hikam menambahkan, dugaan keterlibatan parpol penguasa dalam perkara ini makin menambah kesan ada upaya pelemahan terhadap KPK.

  Transparency International Indonesia Pesimistis KPK Bisa Tangkap Harun Masiku
Indonesia
Transparency International Indonesia Pesimistis KPK Bisa Tangkap Harun Masiku

"Sistem hukum mulai tak berdaya menjangkau orang-orang tertentu dengan alasan tertentu," ujar Dadang.

Wartawan Se-Gorontalo Boikot Pemberitaan Polda Gorontalo
Indonesia
Wartawan Se-Gorontalo Boikot Pemberitaan Polda Gorontalo

Aksi damai wartawan se-Gorontalo ini terjadi sebagai bentuk protes kepada Polda Gorontalo akibat adanya dugaan intimidasi dan pembungkaman kerja-kerja jurnalistik

PA 212 Kaitkan Wabah Virus Corona dengan Penyiksaan Etnis Uighur
Indonesia
PA 212 Kaitkan Wabah Virus Corona dengan Penyiksaan Etnis Uighur

Menurutnya, virus tersebut merupakan peringatan terhadap pemerintah Tiongkok untuk tidak melakukan penindasan terhadap muslim Uighur.

Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar
Indonesia
Anies Tiadakan Aturan Ganjil Genap di Pasar

"Ganjil genap ditiadakan, tapi jumlah orang masuk pasar akan dikendalikan," tutupnya.

Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua
Indonesia
Pemerintah Diminta Bikin Formula Tepat Selesaikan Polemik di Papua

Negara harus memberikan rasa aman dan nyaman agar mereka dapat memiliki kehidupan yang layak.

 PKS Jelaskan Alasan Tak Hadir Umumkan Cawagub DKI Jakarta
Indonesia
PKS Jelaskan Alasan Tak Hadir Umumkan Cawagub DKI Jakarta

"Kondisinya pak Abdurahman Suhaimi itu, kan sedang ibadah umroh, pak Arifin dan saya juga sudah ada agenda. makanya kenapa kemudian kami berdiskusi.

20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA
Indonesia
20 Koruptor Dapat Potongan Hukuman dari MA

Catatan ICW, sepanjang 2019 rata-rata vonis untuk terdakwa kasus korupsi hanya dua tahun tujuh bulan.

Termasuk Cucu Ma'ruf Amin, Ini Daftar Calon Kepala Daerah Gelombang IV PDIP
Indonesia
Termasuk Cucu Ma'ruf Amin, Ini Daftar Calon Kepala Daerah Gelombang IV PDIP

Sebelumnya, PDIP sudah mengumumkan Gelombang I pada 19 Februari, lalu Gelombang II pada 17 Juli, dan Gelombang III pada 11 Agustus 2020 lalu.