KPK: Proses Penyidikan Tersangka Setya Novanto Rampung Ketua DPR Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

MerahPutih.com - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha resmi mengumumkan perkembangan proses penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah rampung dan dinyatakan lengkap atau P21.

"Perkembangan proses penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka SN sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21," ujar Priharsa kepada wartawan, Selasa (5/12) malam.

Priharsa menambahkan, aspek formil penyerahan tersangka dan berkas kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut bakal diproses lebih lanjut.

"Selanjutnya aspek formil penyerahan tersangka dan berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum (JPU) akan diproses lebih lanjut," ungkap Priharsa.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengaku sempat diminta oleh penyidik KPK untuk datang mendampingi kliennya menandatangani berkas yang telah lengkap alias P21.

"Penyidik KPK tadi jam 17.30 WIB telepon saya, minta saya harus hadir ke KPK untuk dampingi SN dalam rangka P21," ucap Fredrich saat dikonfirmasi wartawan.

Fredrich mengatakan dirinya tak bisa hadir untuk mendampingi Setnov. Dia meminta penandatangan berkas tersebut dilakukan esok hari. Namun, Fredrich menyebut, penyidik KPK meminta tim kuasa hukum Setnov lainnya untuk hadir mendampingi.

Sebagai informasi, Setnov kini berstatus sebagai tersangka korupsi e-KTP. Mantan Ketua Fraksi Golkar ini telah mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak Minggu (19/11) malam.

Dalam kasus ini, mantan Bendahara Umum Partai Golkar itu bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Diduga akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara dirugikan Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.

Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita lainnya terkait Setya Novanto dalam artikel: KPK Bantah Setya Novanto Diisolasi

Kredit : ponco


Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH