KPK Prihatin 3 Wali Kota Cimahi Berturut-turut Jadi Tersangka Korupsi Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna. (Foto: Istimewa).

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku prihatin Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna menjadi tersangka korupsi. Sebab, sebelum Ajay, sudah ada dua Wali Kota Cimahi yang juga telah dijerat KPK sebagai tersangka.

"KPK sungguh prihatin atas korupsi yang terus dilakukan para kepala daerah. Bahkan untuk Kota Cimahi telah 3 kepala daerahnya berturut-turut menjadi tersangka KPK," kata Firli dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Sabtu (28/11).

Baca Juga:

KPK Tetapkan Wali Kota Cimahi Tersangka Suap Rp3,2 Miliar

Diketahui, dua Wali Kota Cimahi yang juga terjerat kasus suap adalah, Itoc Tochija dan Atty Suharti Tochija. Itoc Tochija merupakan Wali Kota pertama Cimahi. Ia terjerat kasus korupsi pasar Cimahi. Sedangkan Atty Suharty yang merupakan istri dari Itoc Tochija, juga terjerat kasus yang sama dengan suaminya.

Firli berharap, kasus Ajay Priatna menjadi pembelajaran para kepala daerah agar tidak melakukan korupsi. Jenderal bintang dua ini mengingatkan, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi.

"Jangan khianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki sebagai amanah jabatan, diharapkan membuat kebijakan yang semata-mata berfokus pada kesejahteraan warganya," tegas dia.

Untuk itu, Firli mengingatkan, jangan sampai menyimpangkan kewenangan dan tanggung jawab tersebut hanya demi memperkaya diri sendiri atau untuk kepentingan kelompok. KPK berharap apa yang dilakukan Ajay Priatna menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

kpk
Kompres Ketua KPK Firli soal OTT Wali Kota Cimahi. (Foto: Antara).

"KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK. Undang-Undang menjamin perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi," tutup Firli.

Ajay diduga telah menerima suap sebesar Rp1,66 miliar dari Hutama Yonathan secara bertahap dari kesepakatan suap sebesar Rp3,2 miliar. Suap sebesar Rp3,2 miliar yang disepakati Ajay dan Hutama merupakan 10 persen dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung tambahan RS Kasih Bunda.

Suap itu untuk memuluskan perizinan proyek pembangunan gedung tambahan RS Kasih Bunda dengan mengajukan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi. (Pon)

Baca Juga:

Ditangkap KPK, Wali Kota Cimahi Punya Harta Segini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Brenton Tarrant, Pelaku Penembakan Massal di Masjid Christchurch Divonis Seumur Hidup
Dunia
Brenton Tarrant, Pelaku Penembakan Massal di Masjid Christchurch Divonis Seumur Hidup

Hukuman semacam itu merupakan pertama kalinya di Selandia Baru.

Buntut Kasus Surat ke Camat, Andi Taufan Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi
Indonesia
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Tinggalkan Sejumlah Beban Menumpuk
Indonesia
Jelang Pensiun, Kapolri Idham Azis Tinggalkan Sejumlah Beban Menumpuk

Masa pensiun Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri tinggal 20 hari lagi.

Pelesetkan Marga 'Latuconsina', Andre Taulany dan Rina Nose Dipolisikan Pakai UU ITE
Indonesia
Pelesetkan Marga 'Latuconsina', Andre Taulany dan Rina Nose Dipolisikan Pakai UU ITE

Sekarang laporannya sudah diterima di Polda Metro Jaya

Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia
Indonesia
Harlah Pancasila, AHY Soroti Ancaman Terhadap Jurnalis dan Akademisi di Indonesia

AHY meminta seluruh masyarakat buat menjaga Pancasila dengan utuh.

Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum
Indonesia
Komisi B Sebut Jalur Sepeda di Jalan Tol Berpotensi Cacat Hukum

Secara jelas rencana kebijakan tersebut menyalahi aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

Wakil Ketua DPR Khawatir Proses Pendaftaran Cakada Berpotensi jadi Penyebaran COVID-19
Indonesia
Wakil Ketua DPR Khawatir Proses Pendaftaran Cakada Berpotensi jadi Penyebaran COVID-19

Diapun meminta lembaga penyelenggara pemilu bertindak tegas dengan membatasi jumlah pendamping pasangan calon yang masuk saat pendaftaran.

Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law
Indonesia
Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law

Dia mencontohkan agenda-agenda parlemen yang perlu komunikasi intensif sehingga terjadi kesepahaman antara lain soal rencana pembahasan omnibus law

KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya

Penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari untuk tersangka NHD (Nurhadi) dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono).

Pemkot Tutup Pedestrian Lingkar Kebun Raya Bogor
Indonesia
Pemkot Tutup Pedestrian Lingkar Kebun Raya Bogor

Pemerintah Kota Bogor segera menutup pedestrian yang melingkari Kebun Raya Bogor atau jalur sistem satu arah (SSA) dari aktivitas warga.