KPK Pindahkan 18 Tahanan Kasus Suap Probolinggo ke Surabaya KPK memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tujuan pemindahan tahanan karena berkas perkara mereka akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

"Tim jaksa KPK melakukan pemindahan penahanan para terdakwa Samsudin dkk dalam rangka persiapan untuk melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Ali dalam keterangannya, Senin (8/11).

Baca Juga:

Eks Ketua WP KPK: Pelaku Korupsi jadi Buron Diduga untuk Lindungi Aktor Intelektual

Adapun 18 tersangka itu diangkut KPK menggunakan satu unit bus. Waktu pemberangkatan dari Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB dan tiba di Surabaya sekitar pukul 07.00 WIB.

"Selama proses perjalanan dilakukan pengawalan ketat oleh petugas pengawal tahanan KPK bersama dengan aparat kepolisian," ujar Ali.

Sebanyak 14 tahanan, yang terdiri atas nama Sumarto, Maliha, Sugito, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Ko'im, Abdul Wafi, Masruhen, M. Bambang, Ahmad Saifulloh, Nurul Hadi, Jaelani, dan Uhar dititipkan di Rutan Kejaksaan Tinggi Surabaya.

Sedangkan empat tahanan lainnya atas nama Samsudin, Hasan, Nurul Huda, dan Sahir dititipkan di Rutan Medaeng.

Selain itu, tim jaksa KPK turut melimpahkan satu berkas perkara beserta surat dakwaan dengan terdakwa Sumarto ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nantinya, penahanan terdakwa Sumarto telah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor.

"Selanjutnya tim JPU menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," kata Ali.

KPK memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK memindahkan 18 tahanan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 dari Jakarta ke Surabaya. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Sumarto akan didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor dan Pasal 13 UU Tipkor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

"Untuk para terdakwa lainnya akan segera pula dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Ali.

KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Sebagai penerima, yakni Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA).

Baca Juga:

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kuansing Andi Putra

Kemudian, Doddy Kurniawan (DK), aparatur sipil negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sementara 18 orang sebagai pemberi merupakan ASN Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).

Selanjutnya, Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD). (Pon)

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Ultah, MAKI: Semoga Makin Hebat Memberantas Korupsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Delapan Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Kembali Teridentifikasi, Salah Satunya WNA
Indonesia
Delapan Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Kembali Teridentifikasi, Salah Satunya WNA

Total jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang berhasil teridentifikasi berjumlah 18 orang

Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia
Indonesia
Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia

Pangsa pasar Indonesia mencapai 23,11 persen dari total penerbitan global sebesar USD 23,65 miliar.

101,80 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
101,80 Juta Penduduk Indonesia Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua

Pemerintah terus menggenjot vaksinasi nasional COVID-19 untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

[HOAKS atai FAKTA]: Putin Ultimatum Jokowi Agar Tidak Campuri Urusan Rusia-Ukraina
Indonesia
[HOAKS atai FAKTA]: Putin Ultimatum Jokowi Agar Tidak Campuri Urusan Rusia-Ukraina

Dalam postingan yang disebarkan oleh akun bernama Senandung Azeizza Zhian ini juga menyertakan narasi yang menjelaskan bahwa Presiden Putin secara khusus memperingati Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut campur dengan masalah antara Rusia dengan Ukraina.

Luhut Sebut Sawit Jatuh karena Ukraina, Anggota DPR: Jangan Buang Badan
Indonesia
Luhut Sebut Sawit Jatuh karena Ukraina, Anggota DPR: Jangan Buang Badan

Luhut Binsar Panjaitan diminta tidak "buang badan" soal anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit dan crude palm oil (CPO).

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,59 Persen
Indonesia
Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Tersisa 2,59 Persen

128. 415 orang telah keluar dari RSDC Wisma Atlet Kemayoran

Layanan Internet Telkom Diklaim Kembali Normal
Indonesia
Layanan Internet Telkom Diklaim Kembali Normal

Gangguan teridentifikasi berasal dari titik sekitar 1,5 km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 meter bawah permukaan laut.

Bupati Ade Yasin: Saya Dipaksa Untuk Bertanggung Jawab
Indonesia
Bupati Ade Yasin: Saya Dipaksa Untuk Bertanggung Jawab

Ade mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral
Indonesia
Jaga Marwah KPU-Bawaslu, PKS: Tim Pansel Sebaiknya Diisi Figur Netral

PKS menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Juri Ardiantoro sebagai ketua tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

PKS Nilai Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Pangan
Indonesia
PKS Nilai Pemerintah Gagal Kendalikan Harga Pangan

Gejolak harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri merupakan persoalan yang selalu berulang setiap tahun, seharusnya bisa diantisipasi sejak dini. Pemerintah dinilai gagal mengendalikan gejolak harga sejumlah komoditas pangan padahal sinyal kenaikan telah muncul sejak November 2021 lalu.