KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan 6 Tahun Bui Wahyu Setiawan Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kanan) bersiap menjalani sidang dakwaan secara virtual, Kamis (28/5/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Langkah banding dipertimbangkan lembaga antirasuah lantaran dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa untuk mencabut hak politik Wahyu Setiawan selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Saat ini tim JPU KPK menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Berikutnya akan segera mengambil langkah hukum setelah mempelajari lebih dahulu salinan putusan lengkapnya, termasuk dalam hal ini tentu juga mengenai pencabutan hak politik dan permohonan JC oleh terdakwa," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (24/8).

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Jaksa Penuntut KPK, M. Takdir Suhan mengatakan masa tujuh hari untuk pikir-pikir akan dimanfaatkan tim Jaksa untuk menganalisis putusan Hakim. Untuk itu, Jaksa berharap dapat segera menerima salinan putusan.

"Atas putusan itu pun nantinya kami akan diskusikan dengan tim, langkah hukum apa yang akan kami lakukan dan pastinya salinan putusan yang tadi dibacakan pun itu kami masih menunggu. Karena tadi yang dibacakan adalah poin-poinnya," ujarnya.

Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)
Eks komisioner KPU Wahyu Setiawan jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/2) (MP/Ponco Sulaksono)

Takdir mengatakan, pihaknya tidak langsung menyatakan banding lantaran terdapat sejumlah hal yang diputuskan hakim sejalan dengan Jaksa. Salah satunya menolak permohonan JC Wahyu Setiawan.

Selain itu, pidana badan yang dijatuhkan hakim, yakni 6 tahun hanya kurang dua tahun dari yang dituntut Jaksa yakni 8 tahun. Demikian juga dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Agustiani Tio yang dituntut 4 tahun 6 bulan pidana penjara dan dijatuhi hukuman 4 tahun pidana.

"Makanya kami mesti menunggu salinan putusan lengkap untuk kami analisa kembali, untuk menentukan langkah apa yang bisa kami tempuh selanjutnya," kata Takdir.

Baca Juga

Penangkapan Wahyu Setiawan Penting untuk Bongkar "Dosa" Tak Terlihat KPU

Dalam putusannya, Hakim meyakini Wahyu bersama orang kepercayaannya yang juga kader PDIP Agustiani Tio Fridelina telah menerima suap agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Wahyu juga terbukti menerima uang Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025. Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Belum Bahas Sekolah Tatap Muka Juli, Wagub DKI: Yang Penting Siswa Dapat Internet
Indonesia
Belum Bahas Sekolah Tatap Muka Juli, Wagub DKI: Yang Penting Siswa Dapat Internet

Pemprov DKI Jakarta mengaku belum menggelar rapat terkait sekolah tatap muka yang direncanakan Jokowi berlangsung pada Juli 2021 mendatang.

Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan

Yustinus menyatakan RUU KUP harus didiskusikan di masa pandemi COVID-19 sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menyambut peluang setelah krisis kesehatan ini berakhir.

Ditlantas Polda Metro Gamang Soal Rencana Permanenkan Jalur Sepeda Thamrin
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Gamang Soal Rencana Permanenkan Jalur Sepeda Thamrin

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum berlakukan jalur sepeda di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat secara permanen.

Masuk Kerja Usai Lebaran, Gibran Soroti Munculnya Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Masuk Kerja Usai Lebaran, Gibran Soroti Munculnya Klaster Baru COVID-19

Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah mulai masuk kerja usai Lebaran, Senin (17/5).

PM Kroasia Andrej Plenkovic Terinfeksi COVID-19
Indonesia
PM Kroasia Andrej Plenkovic Terinfeksi COVID-19

Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenkovic terbukti positif terjangkit virus corona baru.

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun
Indonesia
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun

Penyelidikan kasus tewasnya pemimpin redaksi (pemred) media online, Mara Salem Harahap mulai menemui titik terang. Kepolisian mengklaim menangkap terduga pelaku pembunuh Mara.

Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Arahkan Broker Garap Proyek Bansos di Kemensos

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus mengarahkan Agustri Yogasmara alias Yogas saat akan ikut dalam proyek pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial (Kemensos).

KPK Sita Dokumen Penting Kasus Suap Benur dari Rumah Stafsus Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Dokumen Penting Kasus Suap Benur dari Rumah Stafsus Edhy Prabowo

KPK menggeledah rumah staf khusus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).

Jakarta Minta Rusun Kosong Milik Swasta Dijadikan Program DP 0 Rupiah
Indonesia
Jakarta Minta Rusun Kosong Milik Swasta Dijadikan Program DP 0 Rupiah

"Kalau misalnya memenuhi kualifikasi hunian terjangkau, bisa kita kerjasamakan program DP nol," ujar Sarjoko.

KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Periksa Eks Bupati Bulukumba Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Sukri akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).