KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Bank Panin dalam Kasus Suap Pajak Ilustrasi. KPK (Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya tengah mempertajam bukti keterlibatan pihak lain dan koorporasi dalam kasus dugaan suap penurunan nilai pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

Diketahui, KPK menjerat konsultan dan kuasa wajib pajak beberapa perusahaan, di antaranya Veronika Lindawati (VL) yang merupakan kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, kemudian Agus Susetyo (AS) selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama, serta Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM) selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, sepanjang ditemukan alat bukti keterlibatan pihak lain maupun koorporasi dalam kasus ini, pihaknya pasti akan menjerat mereka.

Baca Juga:

KPK Dalami Aliran Suap Pejabat Pajak Lewat Lima Pegawai Bank Panin

"Sepanjang ada alat bukti yang cukup pasti akan dikembangkan lebih lanjut apabila ada dugaan keterlibatan pihak lain," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (3/8).

Ali memastikan, penyidikan kasus ini terus berjalan. Apalagi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak gugatan praperadilan yang diajukan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji (APA), salah satu tersangka dalam kasus ini.

Penolakan gugatan praperadilan Angin menguatkan adanya tindak pidana yang melibatkan Angin dan konsultan maupun wajib pajak Bank Panin, PT Jhonlin Baratama, dan PT Gunung Madu Plantations.

"Penyidikan perkara ini masih berlanjut dengan melengkapi pembuktian baik keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain. Pemberkasan juga segera dilakukan. Berikutnya akan diserahkan kepada jaksa peneliti untuk dikaji kelengkapan formil dan materiilnya," kata Ali.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

KPK telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Keenam tersangka tersebut yaitu Angin Prayitno Aji (APA) selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019, Dadan Ramdani (DR) selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga:

KPK Korek Keterangan Chief of Finance Officer Bank Panin Terkait Kasus Pajak

Kemudian Ryan Ahmad Ronas (RAR) dan Aulia Imran Maghribi (AIM) selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations, dan Veronika Lindawati (VL) kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, dan terakhir Agus Susetyo (AS) selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.

Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar Rp 15 miliar dari PT Gunung Madu Plantations, kemudian sebesar SGD 500 ribu dari Bank Panin dari komitmen fee senilai Rp 25 miliar, dan SGD 3 juta dari PT Jhonlin Baratama. (Pon)

Baca Juga:

Periksa Petinggi Bank Panin, KPK Sita Barbuk Kasus Suap Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspadai Aksi Unras Berujung Tindakan Inkonstitusional
Indonesia
Waspadai Aksi Unras Berujung Tindakan Inkonstitusional

Kebebasan harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan

Sungai Bengawan Solo Meluap, Banjir Terjang 3 Wilayah Soloraya
Indonesia
Sungai Bengawan Solo Meluap, Banjir Terjang 3 Wilayah Soloraya

Curah hujan tinggi di wilayah hulu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu membuat Sungai Bengawan Solo naik dan menyebabkan banjir, Kamis (4/2).

Pelaku Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Pernah Bawa Kabur Perempuan
Indonesia
Pelaku Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Pernah Bawa Kabur Perempuan

Kasusnya, membawa lari wanita yang kini diakui oleh EFY sebagai istrinya.

Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS
Indonesia
Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS

korban MS mengadu sekitar Agustus 2017 ke Komnas HAM.

Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu
Indonesia
Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

150 Penyandang Disabilitas di Kota Bandung Dapat Vaksin COVID-19
Indonesia
150 Penyandang Disabilitas di Kota Bandung Dapat Vaksin COVID-19

Sebanyak 150 orang penyandang disabilitas di Kota Bandung mendapatkan vaksin COVID-19 dosis pertama.

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Banprov Indramayu
Indonesia
Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Banprov Indramayu

Dedi Mulyadi diketahui pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat

Jokowi Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat Yang Ambruk
Indonesia
Jokowi Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat Yang Ambruk

Sementara itu, berdasarkan laporan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB per 18 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, tercatat 84 orang meninggal dunia akibat gempa ini.

Wagub Riza Pastikan Tidak Ada Lockdown Akhir Pekan di Jakarta
Indonesia
Wagub Riza Pastikan Tidak Ada Lockdown Akhir Pekan di Jakarta

"Tidak ada program lockdown di akhir pekan," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Menkes Sebut Pengorbanan Tenaga Medis yang Meninggal Tak Boleh Sia-Sia
Indonesia
Menkes Sebut Pengorbanan Tenaga Medis yang Meninggal Tak Boleh Sia-Sia

Angka tersebut memberikan dua makna yang harus disadari oleh masayarakat Indonesia