KPK Pertahankan Predikat WTP dari BPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2021.

Hal ini disampaikan langsung oleh Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Tahun 2021 di gedung KPK pada Jumat (24/6).

Hadir pada kegiatan ini pimpinan KPK Firli Bahuri dan Alexander Marwata, anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris, serta para pejabat struktural KPK. Kemudian Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Novy G.A. Pelenkahu, beserta tim Pemeriksa Laporan Keuangan KPK Tahun 2021.

Baca Juga:

Eks Dirut PNRI Kooperatif Bantu KPK dalam Kasus e-KTP

Dalam sambutannya, Firli menyampaikan predikat atau opini ini merupakan buah dari komitmen KPK dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“KPK mendapatkan predikat WTP dari BPK atas pemeriksaan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal penting yang harus dipetik ialah bagaimana kita bisa bekerja profesional, efektif, dan efisien dengan tetap mengedepankan pertanggungjawaban transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan hukum,” kata Firli.

Pada tahun 2021, realisasi anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) KPK mencapai Rp 246,29 miliar atau 243,98 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 100,94 miliar. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 1,003 triliun atau mencapai 95,76 persen dari anggaran belanja sebesar Rp 1,048 triliun.

Sementara itu, pendapatan uang sitaan hasil korupsi dan pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kontribusi terbesar bagi pencapaian realisasi PNBP yaitu berjumlah Rp 194,39 miliar atau 78,92 persen dari total realisasi PNBP.

Dari sisi belanja, penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi, kampanye antikorupsi, dan pengembangan; pemeliharaan sistem dan teknologi informasi; serta bidang kesekretariatan adalah tiga kegiatan terbesar yang merealisasikan belanja KPK yaitu Rp 898,73 miliar atau 89,54 persen dari total realisasi belanja.

“Kami akan tutup celah kekurangan dengan cara perbaikan. Untuk itu semua temuan yang sudah disampaikan BPK akan kami tindak lanjuti dan pada saatnya sesuai ketentuan akan kami laporkan tindak lanjut dan realisasinya,” jelas Firli.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Adik Bupati Muna Tersangka Suap Dana PEN

Sementara itu, Nyoman menjelaskan BPK tidak menemukan permasalahan siginifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian Laporan Keuangan KPK. Laporan Keuangan KPK pada tanggal 31 Desember 2021 menyajikan secara wajar dalam semua hal material, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan apresiasi karena KPK mempertahankan opini WTP. Hal tersebut merupakan kerja keras dari seluruh jajaran KPK dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” kata Nyoman.

Predikat WTP yang didapatkan KPK, menurut Nyoman ialah bentuk komitmen Insan KPK dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Sebabnya, akuntabilitas bukan saja kewajiban pengelola keuangan negara tetapi merupakan suatu budaya yang harus dibangun bersama-sama oleh seluruh pihak.

Di sisi lain dengan semakin meningkatnya anggaran KPK, BPK melihat banyak pencapaian kinerja KPK pada tahun 2021. Misalnya, pada Bidang Koordinasi dan Supervisi, KPK menyelamatkan keuangan negara yang berasal dari aset negara dan piutang pajak sebesar Rp 114,29 triliun. Sementara pada Bidang Penindakan dan Eksekusi dengan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 416,94 miliar.

Dengan pencapaian ini, BPK berharap KPK tetap konsisten dalam memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Juga, KPK diharapkan bisa mendorong stabilitas nasional agar tetap kondusif supaya pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi LNG di Pertamina

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Janji Dalam Tiga Bulan Pemerintah dan DPR Bahas Revisi UU ITE
Indonesia
Mahfud MD Janji Dalam Tiga Bulan Pemerintah dan DPR Bahas Revisi UU ITE

Saat ini pemerintah sudah mengirimkan draf revisi UU ITE kepada DPR. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.

 IPW Minta Polisi Cari Penyebar Sertifikat Vaksin Jokowi
Indonesia
IPW Minta Polisi Cari Penyebar Sertifikat Vaksin Jokowi

Ada berbagai kasus kebocoran data lainnya yang muncul serta meresahkan publik

Jokowi Hadiri Rakernas PDIP
Indonesia
Jokowi Hadiri Rakernas PDIP

Rakernas ini merupakan rapat DPP yang diperluas dengan melibatkan peserta dari ketua, sekretaris, serta bendahara DPD PDIP.

KPK Ajukan Banding atas Vonis Eks Walkot Dumai
Indonesia
KPK Ajukan Banding atas Vonis Eks Walkot Dumai

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding atas vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap eks Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah.

Pastikan Formula E Tak Pakai Pawang Hujan, Anies: Kita Selalu Gunakan Ilmu Pengetahuan
Indonesia
Pastikan Formula E Tak Pakai Pawang Hujan, Anies: Kita Selalu Gunakan Ilmu Pengetahuan

Pemerintah DKI akan terus berkoordinasi dengan BMKG mengenai cuaca.

Waspada, Puncak COVID-19 Omicron Segera Tiba
Indonesia
Waspada, Puncak COVID-19 Omicron Segera Tiba

Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang ketiga COVID-19 varian Omicron.

Update COVID-19 Nasional, Kasus Harian Bertambah 2.400
Indonesia
Update COVID-19 Nasional, Kasus Harian Bertambah 2.400

Pemerintah mendeteksi 2.400 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir hingga Rabu (6/4) pukul 12.00 WIB.

Bentrokan di Sorong dan Maluku Dipastikan Bukan Persoalan SARA
Indonesia
Bentrokan di Sorong dan Maluku Dipastikan Bukan Persoalan SARA

Media massa dihiasi berita soal konflik yang terjadi di Pulau Haruku, Maluku dan Sorong, Papua Barat.

Gunakan Pakaian Adat Suku Mandar, Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR
Indonesia
Gunakan Pakaian Adat Suku Mandar, Ma'ruf Amin Hadiri Sidang Tahunan MPR

Wapres juga mengenakan penutup kepala yang disebut songkok tabone

Wapres Berikan Bansos Rp 456 Miliar untuk Warga di NTB
Indonesia
Wapres Berikan Bansos Rp 456 Miliar untuk Warga di NTB

Ma'ruf Amin menyerahkan bantuan sosial (bansos) berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berupa sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng senilai total Rp 456.905.835.857 kepada Pemerintah Provinsi NTB.