KPK Persilakan Taufik Hidayat Laporkan 'Tikus' di Kemenpora Taufik Hidayat usai menjalani pemeriksaan di KPK, Kamis (1/8) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Kprupsi (KPK) angkat bicara menanggapi pernyataan Taufik Hidayat yang menyebut ada banyak "tikus" di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sehingga lembaga tersebut harus dirombak total.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mempersilakan peraih medali emas Olimpiade 2004 itu melaporkan temuannya ke lembaga antirasuah jika memang memiliki bukti yang cukup.

Baca Juga

Saksi Sebut Taufik Hidayat Jadi Perantara Kasus Suap Dana Hibah KONI

"Jika yang bersangkutan mengetahui ada dugaan tindak pidana korupsi, silahkan laporkan kepada KPK dengan data yang dimiliki baik melalui Dumas maupun call center 198. Selanjutnya KPK akan melakukan telaahan dan verifikasi lebih lanjut terhadap data tersebut," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (14/5).

Sementara, terkait keterangan Taufik saat menjadi saksi di sidang perkara suap mantan Menpora Imam Nahrawi, Ali memastikan KPK akan mendalami lebih lanjut keterangan itu. Namun, Ali menekankan, pengembangan suatu perkara tindak pidana korupsi harus didasari bukti-bukti yang cukup.

Taufik Hidayat diperiksa KPK terkait suap Kemenpora
Taufik Hidayat diperiksa KPK terkait posisinya sebagai staf khusus Menpora Imam Nahrawi (MP/Ponco Sulaksono)

"KPK tentu akan mengembangkan lebih lanjut terkait perkataan tersebut, sepanjang berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum di persidangan setelah dilakukan analisa ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pihak lain sebagai tersangka," ungkap Ali.

Sebelumnya, Taufik mengatakan bahwa olahraga di Indonesia tidak akan maju siapa pun menterinya karena korupsi di Kemenpora sudah mendarah daging.

Hal itu disampaikan Taufik saat menjadi tamu dalam tayangan Buka Mata Loe! Semua Koruptor!? Taufik Hidayat Nekat Bicara!! di kanal YouTube Deddy Corbuzier pada Senin (11/5).

"Saya bilang, mau menteri siapa pun, kalau enggak diganti separuhnya, olahraga akan begini terus, enggak bakal bisa maju. Itu harus setengah gedung dibongkar, tikusnya banyak banget," ujar Taufik.

Baca Juga

KPK Dalami Peran Taufik Hidayat Sebagai Perantara Uang Rp1 Miliar Untuk Imam Nahrawi

Taufik, yang juga Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) periode 2016-2017 itu kemudian memberikan contoh soal akomodasi bagi atlet.

"Sekarang gini deh, ada atlet 500. Kita dipelatnasin di hotel. Harga, let's say per atlet jatahnya Rp 500.000. Kalau kita masukin orang banyak ke hotel itu, kan suka dapat diskon. Rp 100.000 kali 1.000 (500) atlet. Berapa duit? Per hari," ungkapnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenhub Batasi Frekuensi Penerbangan Saat Larangan Mudik
Indonesia
Kemenhub Batasi Frekuensi Penerbangan Saat Larangan Mudik

Pada periode sebelum dan sesudah pelarangan mudik, Kemenhub telah melakukan pengetatan syarat pelaku perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai 22 April – 5 Mei dan 18-24 Mei 2021.

Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina
Indonesia
Mudik Dilarang, Solo Buka Lagi Rumah Karantina

Rumah karantina tersebut berfungsi untuk menampung pemudik melakukan isolasi selama 14 hari.

Indikator Membaik, Indonesia Terhindar dari Resesi Ekonomi
Indonesia
Indikator Membaik, Indonesia Terhindar dari Resesi Ekonomi

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 mencapai 2,97 persen atau menurun dibandingkan pertumbuhan rata-rata di atas 5 persen.

KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa
Indonesia
KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya (Persero) Setiawan Andri.

THR Cair H-10, Gaji ke-13 Pada Juni 2021
Indonesia
THR Cair H-10, Gaji ke-13 Pada Juni 2021

Presiden Joko Widodo menyatakan sudah menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara.

KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Gubernur Bengkulu Terkait Kasus Suap Benur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur.

Klub Malam Jakarta Tutup Selama Pandemi, Dua Lokasi Ini Jadi Favorit Konsumsi Narkoba
Indonesia
Klub Malam Jakarta Tutup Selama Pandemi, Dua Lokasi Ini Jadi Favorit Konsumsi Narkoba

Polda Metro Jaya memastikan tidak ada tempat hiburan malam di wilayah hukumnya yang buka selama pandemi COVID-19.

Toa Banjir Tak Efektif, PSI: Ujung-ujungnya Anies Mengkritisi Kebijakan Ini
Indonesia
Toa Banjir Tak Efektif, PSI: Ujung-ujungnya Anies Mengkritisi Kebijakan Ini

Fraksi PSI menganggap Anies tidak konsisten atas kebijakan dan pernyataannya sendiri

Bareskrim Gandeng Kemenlu Hingga Interpol Buru Pembakar Bendera Merah Putih
Indonesia
Bareskrim Gandeng Kemenlu Hingga Interpol Buru Pembakar Bendera Merah Putih

Sementara yang bersangkutan ini sedang bekerja di Malaysia