KPK Perpanjang Penahanan Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel Edy Rahmat.

Keduanya merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi pengadaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun 2020-2021.

"Tim penyidik KPK telah memperpanjang masa penahanan tersangka NA dan tersangka ER masing-masing selama 30 hari berdasar penetapan pertama dari Ketua PN Makassar,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (26/4).

Baca Juga:

KPK Geledah Kantor Penyuap Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah

Masa penahanan Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat diperpanjang selama 30 hari ke depan. Keduanya bakal mendekam di sel tahanan hingga 27 Mei 2021.

Diketahui, Nurdin saat ini ditahan di Rutan KPK yang berada di Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Edy ditahan di Rutan KPK yang berada di bawah kantor Dewas KPK.

Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww
Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir /aww

"Perpanjangan ini diperlukan oleh tim penyidik KPK untuk melakukan pengumpulan alat bukti guna melengkapi berkas perkara dimaksud," ujar Ali.

Baca Juga:

Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah

Dalam kasus tersebut, Nurdin diduga menerima Rp5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp2 miliar yang diserahkan Agung melalui Edy, dan Nurdin diduga juga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar Rp200 juta.

Pada Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri pun diduga menerima uang Rp 1miliar dan Rp2,2 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Pegawai BUMN Hingga PNS Terkait Kasus Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK
Indonesia
Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK

Advokat Hotma Sitompul belum menyerahkan 'fee lawyer' yang diberikan tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Adi Wahyono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pegawai KPK Meninggal Karena COVID-19
Indonesia
Pegawai KPK Meninggal Karena COVID-19

Ferial meninggal pada usia 34 tahun

Vaksinasi COVID-19 Anak di Kota Bandung Masih Rendah
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Anak di Kota Bandung Masih Rendah

Namun, vaksinasi untuk usia 12-17 tahun masih rendah dikarenakan vaksin masih terbatas.

Seluruh Titik Banjir di Bekasi Diklaim Sudah Surut, Kecuali di Bumi Nasio Indah
Indonesia
Seluruh Titik Banjir di Bekasi Diklaim Sudah Surut, Kecuali di Bumi Nasio Indah

Hanya saja, di Perumahan Bumi Nasio Indah masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 30 cm

[HOAKS atau FAKTA]: Chat Kapolda Metro Siap 'Sikat' Rizieq Beserta Laskarnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Chat Kapolda Metro Siap 'Sikat' Rizieq Beserta Laskarnya

Ini upaya orang yang mau provokasi menyebarkan berita tidak benar.

Mensos Risma Bikin Rusunawa untuk Disabilitas, Tarifnya Hanya Rp 10 Ribu Per Bulan
Indonesia
Mensos Risma Bikin Rusunawa untuk Disabilitas, Tarifnya Hanya Rp 10 Ribu Per Bulan

Tujuan pembangunan rusun ialah agar mereka bisa memiliki tempat tinggal dan fokus untuk mencari penghasilan di dekat rumah mereka.

DPD: Pemerintah Harus Cepat Tanggap Atasi Banjir Kalsel
Indonesia
DPD: Pemerintah Harus Cepat Tanggap Atasi Banjir Kalsel

Dia juga meminta BNPB dan Kemensos segera bertindak cepat dalam mengatasi banjir yang terjadi, serta dapat segera mengirimkan bantuan yang diperlukan masyarakat.

Pemudik Lolos Masuk Jateng Diprediksi Capai 1 Juta Orang
Indonesia
Pemudik Lolos Masuk Jateng Diprediksi Capai 1 Juta Orang

Berdasarkan catatan yang masuk ke aplikasi Jogo Tonggo, baru sekitar 6-8 persen pemudik yang melapor.

Wali Kota Solo Klaim PPKM Mampu Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Wali Kota Solo Klaim PPKM Mampu Tekan Penyebaran COVID-19

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menyangkal pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Ia menyebut PPKM di Solo sudah berjalan sesuai harapan dan mampu menekan angka kasus COVID-19.

Dugaan Korupsi Jembatan, KPK Garap Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito
Indonesia
Dugaan Korupsi Jembatan, KPK Garap Dirut Wijaya Karya Agung Budi Waskito

Dalam perkara ini, ada tersangka diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai nilai kontrak.