KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo Nonaktif Puput Tantriana Pumpa terkait penetapan dan penahanan tersangka kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - KPK memperpanjang masa penahanan Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) bersama empat orang lainnya, terkait penyidikan kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten tahun 2021.

"Agar pengumpulan alat bukti lebih maksimal, tim penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka PTS dan kawan-kawan berdasarkan penetapan pertama dari Pengadilan Tipikor Surabaya untuk 30 hari pertama, terhitung sejak 30 Oktober 2021-28 November 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/10).

Tersangka lainnya yang diperpanjang penahanannya, yakni anggota DPR, Hasan Aminuddin (HA), yang juga suami dia dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK), selaku ASN/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga:

KPK Pastikan Kasus Stadion Mandala Krida Masih Proses Penyidikan

Ketiganya bersama Sari merupakan penerima suap kasus tersebut. Sedangkan satu tersangka lainnya, yaitu Sumarto (SO) selaku ASN Pemkab Probolinggo merupakan pemberi suap.

Sari saat ini ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Hasan Aminuddin di Rumah Tahanan KPK pada Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Doddy Kurniawan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat, Muhammad Ridwan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan, dan Sumarto di Rumah Tahanan KPK pada Polisi Militer Kodam Jaya di kawaan Guntur, Jakarta Selatan.

KPK total menetapkan 22 tersangka terkait kasus suap seleksi jabatan tersebut. Adapun 17 tersangka lainnya yang merupakan pemberi suap telah rampung penyidikannya.

KPK, Jumat (29/10), telah menyerahkan barang bukti dan 17 tersangka itu ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Purbolinggo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.
KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT Bupati Purbolinggo di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Tujuh belas tersangka adalah ASN Pemkab Probolinggo, yaitu Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO), Akhmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nurul Huda (NH), Hasan (HS), Sugito (SO), Sahir (SR), Samsuddin (SD), dan Maliha (MI).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 mengalami pengunduran jadwal.

Adapun terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat (pj) kepala desa (kades) yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat.

KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pj kades harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Sari dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon pj kades juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Baca Juga:

KPK Dorong Pemprov DKI Tertibkan Pengelolaan Hunian Eks Belanda di Jakarta

Adapun tarif untuk menjadi pj kades di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

Sebagai penerima, Sari dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, 18 orang disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Baca Juga:

Kasus Tanah Munjul, KPK Dalami Keterlibatan Boy Sadikin dan Enam Legislator DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BI Punya 2 Deputi Gubernur Anyar
Indonesia
BI Punya 2 Deputi Gubernur Anyar

Presiden Joko Widodo ini memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat dari jabatan Deputi Gubernur BI terhitung sejak 6 Januari 2022 kepada Sugeng dan Rosmaya Hadi.

Kapolri Minta Anak Buahnya Habisi Anggota Mujahidin Indonesia Timur
Indonesia
Kapolri Minta Anak Buahnya Habisi Anggota Mujahidin Indonesia Timur

Tindakan tegas terukur telah dilakukan terhadap pimpinan kelompok MIT, diharapkan seluruh upaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban dari ancaman kelompok teror.

Kemenhub Masih Kaji Wacana Ambil Alih Wewenang Penerbitan SIM dari Polri
Indonesia
Kemenhub Masih Kaji Wacana Ambil Alih Wewenang Penerbitan SIM dari Polri

Kemenhub, kata ia, berupaya meminimalisir munculnya polemik dan masalah dalam penyusunan dan pembahasan RUU LLAJ.

[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Sudah Ditemukan di Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Sudah Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI Jakarta terus melakukan analisa genome sequencing untuk mengantisipasi hal tersebut.

Berikan Ucapan Natal, Wapres Harap Umat Kristiani Tetap Semangat dalam Kondisi Pandemi
Indonesia
Berikan Ucapan Natal, Wapres Harap Umat Kristiani Tetap Semangat dalam Kondisi Pandemi

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan selamat Natal bagi umat kristiani di Indonesia.

Pakar Militer Baca 3 Kode Jokowi tentang Peluang Andika Jadi Panglima TNI
Indonesia
Pakar Militer Baca 3 Kode Jokowi tentang Peluang Andika Jadi Panglima TNI

Jokowi menawari Iriana mencoba naik kendaraan alutsista darat dengan bercanda akan disopiri Jenderal Andika

[HOAKS atau FAKTA]: Ekstrak Air Dari Pohon Pisang Sembuhkan Asam Lambung
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ekstrak Air Dari Pohon Pisang Sembuhkan Asam Lambung

Tidak ada penelitian di bawah pengobatan tradisional Thailand yang menyatakan bahwa air pisang mengobati refluks asam.

Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan
Indonesia
Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan

Komcad menjadi salah satu alternatif untuk menghemat anggaran pertahanan

Perhimpunan INTI Bali Salurkan Bantuan 5 Ton Beras untuk Masyarakat Badung
Indonesia
Perhimpunan INTI Bali Salurkan Bantuan 5 Ton Beras untuk Masyarakat Badung

Masyarakat Tionghoa Bali bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Bali Peduli Bangsa memberi bantuan lima ton beras kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang akan disalurkan kepada masyarakat.

Penyakit Hepatitis Akut Serang Saluran Cerna dan Pernapasan, Berikut Gejalanya
Indonesia
Penyakit Hepatitis Akut Serang Saluran Cerna dan Pernapasan, Berikut Gejalanya

Penyakit hepatitis akut yang sedang melanda dunia diduga telah masuk ke Indonesia, setelah tiga anak dilaporkan meninggal dunia akibat terinfeksi penyakit misterius ini.