Kasus Korupsi
 KPK Perpanjang Penahanan Bos PT CMIT Tersangka Korupsi Proyek Bakamla Bos PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno diperpanjang masa tahanannya oleh KPK (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bos PT CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno. Rahardjo merupakan tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan Rahardjo diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 14 Maret 2020. Dengam demikian, Rahardjo setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 12 April 2020.

Baca Juga:

Usut Kasus Suap Bakamla, KPK Koordinasi dengan POMAL

"Penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka RP (Rahardjo Pratjinho) selama 30 hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 12 April 2020 di di rumah tahanan klas 1 Jakarta Timur cabang KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat (13/3).

Plt Jubir KPK Ali Fikri benarkan KPK perpanjang masa tahanan Bos CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan keterangan kepada awak media di Gedung KPK (Foto: antaranews)

Diketahui, KPK menetapkan Rahardjo Pratjihno sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla tahun 2016. Tak hanya Rahardjo, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Direktur Data Informasi Bakamla yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Udoyo; Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan; dan Juli Amar Ma'ruf selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan.

Kasus ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla tahun 2016 yang menjerat sejumlah pihak termasuk Bambang Udoyo. Dalam kasus tersebut, Bambang Udoyo telah divonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi Militer Jakarta.

Kasus ini bermula pada 2016. Saat itu terdapat usulan anggaran untuk pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) sebesar Rp400miliar yang bersumber pada APBN-P 2016 di Bakamla. Pada awalnya anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS belum dapat digunakan.

Meski demikian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan. Pada 16 Agustus 2016 ULP Bakamla mengumumkan Lelang Pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS dengan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp399,8 miliar.

Selanjutnya pada 16 September 2016 PT CMI Teknologi ditetapkan selaku pemenang dalam pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS. Dalam perjalananya, pada awal Oktober 2016 terjadi pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Meskipun anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk pengadaan ini kurang dari nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) pengadaan, ULP Bakamla tidak melakukan lelang ulang. ULP Bakamla melakukan negosiasi dalam bentuk Design Review Meeting (DRM) antara Pihak Bakamla dan PT CMI Teknologi terkait dengan pemotongan anggaran untuk pengadaan tersebut.

Baca Juga:

Korupsi Suap Bakamla, Politisi NasDem Mangkir Panggilan KPK

Negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi biaya untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan. Hasil negosiasi yaitu harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp170,57 miliar dan waktu pelaksanaan dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender.

Pada 18 Oktober 2016, kontrak pengadaan ditandatangani Bambang Udoyo selaku PPK dan Rahardjo Pratjihno selaku Dirut PT CMI Teknologi dengan nilai kontrak Rp170,57 miliar termasuk PPN. Kontrak tersebut anggarannya bersumber dari APBN-P TA 2016 dan berbentuk lump sum atau pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Para tersangka diduga menggelembungkan harga yang menyebabkannya kerugian keuangan negara sekitar Rp 54 miliar.(Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Dua Saksi Untuk Tersangka Suap Bakamla Fayakhun Andriadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Klaster Secapa COVID TNI-AD Terus Berkurang
Indonesia
Klaster Secapa COVID TNI-AD Terus Berkurang

Berkurangnya pasien positif tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium polymerase chain reaction (PCR) pada swab test lanjutan yang memperlihatkan bahwa mereka negatif.

Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT 2019 di Tengah COVID-19
Indonesia
Relaksasi Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT 2019 di Tengah COVID-19

Penyampaian SPT tahunan orang pribadi mundur dari 31 Maret 2020. Batas waktu penyampaian menjadi tanggal 30 April 2020.

Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan
Indonesia
Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan

Perda PSBB mendesak diterbitkan karena sisi penegakan hukumnya sangat kuat.

Dishub DKI Putar Balik 2.900 Kendaraan tak Miliki SIKM
Indonesia
Dishub DKI Putar Balik 2.900 Kendaraan tak Miliki SIKM

ribuan kendaraan yang diperintahkan untuk memutar arah di check point itu ialah mobil pribadi dan angkutan umum.

Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana
Indonesia
Belum Pencoblosan, Pilkada Serentak 2020 Sudah Hasilkan Puluhan Perkara Pidana

Polri menangani 28 perkara dugaan tindak pidana pemilu pada Pilkada 2020

Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus
Indonesia
Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya mengangkat Andreau Misanta Pribadi, sebagai Staf khusus.

BPIP Sebut Generasi Milenial Paling Bertanggungjawab Rubah Masa Depan Bangsa
Indonesia
IPW: Firli Cs Kerja Senyap, Beda dengan Era Sebelumnya yang Merasa Superior
Indonesia
IPW: Firli Cs Kerja Senyap, Beda dengan Era Sebelumnya yang Merasa Superior

Penangkapan Ketua DPRD dan eks Kepala Dinas PUPR ini adalah hasil kerja apik intelijen KPK dan Polri

Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu
Indonesia
Mensesneg Pastikan Pemerintah Tidak Ingin Revisi UU Pemilu

Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

KPK Dalami Pemberian Uang ke Edhy Prabowo Lewat Bos PT Dua Putra Perkasa
Indonesia
KPK Dalami Pemberian Uang ke Edhy Prabowo Lewat Bos PT Dua Putra Perkasa

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami dugaan pemberian uang kepada bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Suharjito merupakan tersangka pemberi suap kepada Edhy Prabowo.