KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY), tersangka kasus tindak pidana korupsi pemotongan uang dan gratifikasi.

"Hari ini, penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka RY berdasarkan penetapan Ketua PN Bandung untuk 30 hari ke depan terhitung mulai 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan perpanjangan penahanan terhadap Rachmat dilakukan guna menyelesaikan proses penyidikan dan pemberkasan perkara dimaksud.

Baca Juga

Mabes Polri Angkat Bicara soal Penangkapan Wartawan saat Liput Demo UU Cipta Kerja

KPK telah mengumumkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019. Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor dan mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diketahui, dilansir Antara, Rachmat sebelumnya telah bebas pada 8 Mei 2019 dari Lapas Sukamiskin, Bandung setelah menjalani masa hukuman terkait perkara korupsi lainnya.

Dalam pokok perkara yang diawali tangkap tangan pada 7 Mei 2014, KPK memproses empat tersangka, yaitu Rachmat Yasin, FX Yohan Yap dari unsur swasta, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M Zairin, dan Komisaris Utama PT Jonggol Asri dan Presiden Direktur PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala.

Empat orang tersebut telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan telah selesai menjalani hukuman.

Baca Juga

Polisi Tangkap Wanita asal Makassar Sebar Hoaks UU Cipta Kerja

Rachmat saat itu divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta karena menerima suap senilai Rp4,5 miliar guna memuluskan rekomendasi surat tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri seluas 2.754 hektare. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar
Indonesia
Pemprov DKI Klaim Tak Berwenang Kembalikan Lebih Bayar Alat Damkar

Setidaknya ada empat paket pengadaan yang pembayarannya melebih nilai uang yang seharusnya disetorkan dalam laporan BPK

Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis
Indonesia
Kimia Farma Jual Vaksin COVID-19 Individu, DPR: Seharusnya Gratis

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh

Ini Kata Politisi Jabar Soal Ridwan Kamil Kandidat Ketua Umum Demokrat
Indonesia
Ini Kata Politisi Jabar Soal Ridwan Kamil Kandidat Ketua Umum Demokrat

Sosok Gubernur Jabar M Ridwan Kamil tak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat.

[Hoaks atau Fakta]: Tim Covid Hunter Cari Warga Yang Berkeliaran di Malam Hari
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tim Covid Hunter Cari Warga Yang Berkeliaran di Malam Hari

“Kami dari tiga pilar (Kodam Jaya-Polda Metro-Pemprop DKI) tidak pernah mengeluarkan instruksi seperti berita tersebut,” jawab Herwin.

Kantor TNI dan Polri Diusulkan Jadi Tempat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kantor TNI dan Polri Diusulkan Jadi Tempat Vaksinasi COVID-19

Penggunaan kantor-kantor milik TNI dan Polri tersebut bisa digunakan sebagai langkah pencegahan

Tax Amnesty Jilid 2, Prima: Negara Seolah Mau Berunding Sama Maling
Indonesia
Tax Amnesty Jilid 2, Prima: Negara Seolah Mau Berunding Sama Maling

Rencana pemerintah ini sungguh menciderai rasa keadilan

Kapolri Copot Dirkrimsus Polda Aceh dan Kapolres Aceh Tenggara
Indonesia
Kapolri Copot Dirkrimsus Polda Aceh dan Kapolres Aceh Tenggara

“Ya, karena ada masalah,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Kasus COVID-19 Turun, Pemprov DKI: Kemenangan Lawan Pandemi di Depan Mata
Indonesia
Kasus COVID-19 Turun, Pemprov DKI: Kemenangan Lawan Pandemi di Depan Mata

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menyebut kasus COVID-19 di Jakarta mengalami perkembangan baik.

Gunung Semeru Masih Waspada, Masyarakat Diminta Waspadai Awan Panas Guguran
Indonesia
Gunung Semeru Masih Waspada, Masyarakat Diminta Waspadai Awan Panas Guguran

Masyarakat juga perlu mewaspadai awan panas guguran, guguran lava, dan lahar

Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop
Indonesia
Pimpinan DPRD Tak Setuju DKI Tarik Rem Darurat, Pajak Drop

DPRD DKI Jakarta menganggap keputusan tarik rem darurat atau kembali ke pengetatan kegiatan masyarakat bukan solusi untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19.