KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Kelima tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Arryani; Mantan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman.

Baca Juga

KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur

Kemudian, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan kelima tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2020. Dengam demikian, mereka setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 20 September 2020.

"Penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan untuk 5 tersangka tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (12/8).

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Fakih dan Yuly ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Fathur ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Desi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, sedangkan Jarot ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

"Perpanjangan penahanan ini diperlukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi dan pengumpulan alat bukti serta pemberkasan perkara," ujar Ali Fikri.

Dalam perkara ini, kelima tersangka diduga secara bersama-sama turut menerima uang korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yaitu sebesar Rp202 miliar. Kerugian negara itu akibat penandatanganan dan kesepakatan jahat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek Waskita Karya.

Baca Juga

Korek GM Waskita Beton, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Proyek Fiktif

Atas perbuatannya, kelima tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puluhan Sepeda Motor Pedemo di Kawasan Monas Diangkut Polisi
Indonesia
Puluhan Sepeda Motor Pedemo di Kawasan Monas Diangkut Polisi

Polisi membawa puluhan sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya setelah terjadi kerusuhan demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pelimpahan Berkas Jaksa Pinangki Diduga untuk Tutupi 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Pelimpahan Berkas Jaksa Pinangki Diduga untuk Tutupi 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menduga, langkah terburu-buru tersebut dilakukan untuk melokalisir perkara hanya pada Pinangki.

Tiga 'Mobile Storage' Pertamina disiapkan di Tol Purbaleunyi dan Tol Cipali
Indonesia
Tiga 'Mobile Storage' Pertamina disiapkan di Tol Purbaleunyi dan Tol Cipali

Mobile Storage adalah mobil tangki berisi BBM yang bersiaga untuk mengisi tangki BBM di SPBU

PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi
Indonesia
PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi

Kerja dari rumah bagi para ASN Solo, sudah pernah diterapkan saat Pemkot Solo saat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 pada 13 Maret 2020.

Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Indonesia
Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

tertangkapnya dua menteri ini justru mendegradasi pemerintahan Jokowi-Maruf.

Sidang Lanjutan Jiwasraya, Dakwaan JPU Terkait Pembelian Saham PT SMRU Dinilai Tidak Tepat
Indonesia
Sidang Lanjutan Jiwasraya, Dakwaan JPU Terkait Pembelian Saham PT SMRU Dinilai Tidak Tepat

Di dakwaan, Jiwasraya melakukan pembelian saham SMRU secara direct baru sejak Maret 2018

91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional
Indonesia
91 Ribu Prajurit TNI Diturunkan Kawal Vaksinasi Nasional

Mabes TNI mengerahkan 91.817 personel dan menyiapkan 109 Rumah Sakit TNI di 34 Provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung Program Vaksinasi Nasional COVID-19.

Korban Penyerangan Polsek Ciracas Alami Pecah di Pembuluh Darah
Indonesia
Korban Penyerangan Polsek Ciracas Alami Pecah di Pembuluh Darah

Bambang menjelaskan, pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan CT scan di kepala M tidak didapatkan tanda-tanda kelainan di otaknya.

Jelang Perayaan Malam Natal, Polisi Semprotkan Disinfektan di Gereja GPIB Immanuel
Indonesia
Jelang Perayaan Malam Natal, Polisi Semprotkan Disinfektan di Gereja GPIB Immanuel

Polisi melakukan penyisiran dan penyemprotan disinfektan sejumlah gereja di Jakarta, jelang perayaan malam Natal.

Upaya Kudeta di Demokrat Diduga Ulah Kelompok Barisan Sakit Hati terhadap SBY
Indonesia
Upaya Kudeta di Demokrat Diduga Ulah Kelompok Barisan Sakit Hati terhadap SBY

Orang-orang tersebut merasa kecewa dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mantan ketua umum sekaligus pendiri partai.