KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan lima tersangka kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Kelima tersangka tersebut yakni, mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Desi Arryani; Mantan Dirut PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya, Fakih Usman.

Baca Juga

KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur

Kemudian, mantan Kepala Divisi (Kadiv) II PT Waskita Karya, Fathor Rachman serta mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya, Yuly Ariandi Siregar.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan kelima tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2020. Dengam demikian, mereka setidaknya bakal mendekam di sel tahanan hingga 20 September 2020.

"Penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan untuk 5 tersangka tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk," kata Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (12/8).

Logo KPK. Foto: ANTARA
Logo KPK. Foto: ANTARA

Fakih dan Yuly ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Fathur ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK, Desi ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan, sedangkan Jarot ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

"Perpanjangan penahanan ini diperlukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi dan pengumpulan alat bukti serta pemberkasan perkara," ujar Ali Fikri.

Dalam perkara ini, kelima tersangka diduga secara bersama-sama turut menerima uang korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan Waskita Karya.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara akibat perkara ini yaitu sebesar Rp202 miliar. Kerugian negara itu akibat penandatanganan dan kesepakatan jahat 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek Waskita Karya.

Baca Juga

Korek GM Waskita Beton, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Proyek Fiktif

Atas perbuatannya, kelima tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu
Indonesia
Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu

Hal ini terlihat dari keramaian yang terjadi di sejumlah stasiun karena sudah beroprasinya sejumlah kegiatan perkantoran.

Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Simpatisan Rizieq di Petamburan Diingatkan Protokol Kesehatan

2.500 massa yang mengikuti aksi disana

Setiap Siswa Dapat Kuota Internet 35 GB Per Bulan, Bagaimana yang Tidak Punya Gawai?
Indonesia
Setiap Siswa Dapat Kuota Internet 35 GB Per Bulan, Bagaimana yang Tidak Punya Gawai?

Nantinya, sekolah akan melakukan pendataan nomor siswa

Penangkapan Nurdin Abdulah Dinilai Bukti Budaya Korup Sudah Menjalar dari Hulu ke Hilir
Indonesia
Penangkapan Nurdin Abdulah Dinilai Bukti Budaya Korup Sudah Menjalar dari Hulu ke Hilir

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politisi PDIP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Mentan Mantapkan Lokasi Lumbung Pangan di Kalimantan
Indonesia
Mentan Mantapkan Lokasi Lumbung Pangan di Kalimantan

Penanaman perdana di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, oleh Presiden Jokowi pada akhir September, tidak hanya menanam padi saja, namun juga komoditas pertanian lainnya serta pelepasan benih ikan.

Patuhi SE Menaker, Pemprov DKI Pastikan UMP 2021 tidak Naik
Indonesia
Patuhi SE Menaker, Pemprov DKI Pastikan UMP 2021 tidak Naik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan untuk tidak menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2021.

RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT
Indonesia
RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT

Tetapi jika penjualan minuman beralkohol dilarang apakah pemerintah mau membiayai pendidikan anak-anak yang sekolah sampai kuliah?

Warga Jakarta Terdampak Banjir, Pengamat: Kecerobohan Ini Bisa Dipersoalkan
Indonesia
Warga Jakarta Terdampak Banjir, Pengamat: Kecerobohan Ini Bisa Dipersoalkan

Ketika terjadi hujan besar, air tidak bisa mengalir dan membanjiri area sekitar drainase yang mampet

Penumpang Terminal 2 Bandara Soetta Membeludak, Begini Pembelaan AP II
Indonesia
Penumpang Terminal 2 Bandara Soetta Membeludak, Begini Pembelaan AP II

Saat antrean membludak adan 13 jadwal penerbangan di Bandara Soetta.

Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan
Indonesia
Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan

"Itu adalah pernyataan genit yang tidak menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok," katany