KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno (HDS) selama 40 hari ke depan.

Hadinoto adalah tersangka kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga:

KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda

"Guna kebutuhan penyelesaian berkas perkara, tim penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka HDS selama 40 hari dimulai 24 Desember 2020 sampai dengan 1 Februari 2021 di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/12).

Sejak Agustus 2019, KPK melakukan penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka.

Pertama, dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia dan TPPU, KPK menetapkan mantan Dirut Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar dan pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dan Connaught International Pte.Ltd. Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Pesawat Garuda
Pesawat Garuda. (Foto: MP/Rizky).

Keduanya telah divonis bersalah Majelis Hakim Tipikor dan perkaranya masih dalam proses upaya hukum kasasi.

Kedua, dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia, KPK juga menetapkan Hadinoto sebagai tersangka dan pada 20 November 2020, KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dengan menetapkan Hadinoto sebagai tersangka TPPU.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan adanya perbuatan tersangka Hadinoto menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atas uang suap yang sebelumnya telah diterima oleh yang bersangkutan yang diduga uang tersebut ditarik tunai dan dikirimkan ke rekening-rekening lainnya antara lain anak dan istrinya serta termasuk rekening investasi di Singapura.

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy

Perbuatan tersangka Hadinoto tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang suap tersebut guna menghindari pengawasan dari otoritas berwenang baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura.

Tersangka Hadinoto diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan diduga melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkab Gunung Kidul Raup Rp413 Juta dari Serbuan Wisatawan saat Libur Panjang
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Raup Rp413 Juta dari Serbuan Wisatawan saat Libur Panjang

"Total pendapatan asli daerah yang kami dapatkan dari kunjungan wisatawan ini sebesar Rp413,8 juta," tutur Hary.

Dinkes DKI Buka Pendaftaran Pelacak Kontak COVID-19, Berminat?
Indonesia
Dinkes DKI Buka Pendaftaran Pelacak Kontak COVID-19, Berminat?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) membuka kembali pendaftaran petugas Contact Tracer atau pelacak kontak dalam penanganan COVID-19 di ibu kota.

Kurang Tegasnya Pemerintah Tegakkan 'Social Distancing' Picu Penyebaran Corona
Indonesia
Kurang Tegasnya Pemerintah Tegakkan 'Social Distancing' Picu Penyebaran Corona

Tugas pemerintah adalah mengamankan dan melaksanakan rekomendasi terbaik

Pimpinan DPRD Kesal Anies Buka Dahulu Panti Pijat Dibandingkan Sekolah
Indonesia
Pimpinan DPRD Kesal Anies Buka Dahulu Panti Pijat Dibandingkan Sekolah

Tempat hiburan malam sangat rentan potensi penularan virus corona

Kondisi Terkini Dua Pasien Positif Virus Corona
Indonesia
Kondisi Terkini Dua Pasien Positif Virus Corona

Kondisi kedua pasien teridentifikasi Covid-19, kasus 1 dan kasus 2, secara umum baik.

Menteri Agama Positif, Kantor Kementerian  Belum Ditutup Total
Indonesia
Menteri Agama Positif, Kantor Kementerian Belum Ditutup Total

Saat ini telah dilakukan pembatasan akses masuk kantor bagi pegawai Kementerian Agama.

Anies Akui Sudah Lakukan Pembatasan Skala Besar Dua Pekan Lalu
Indonesia
Anies Akui Sudah Lakukan Pembatasan Skala Besar Dua Pekan Lalu

Pembatasan skala besar yang dilakukan Pemprov DKI, kata Anies, seperti meliburkan sekolah, tempat kerja, hingga membatasi kegiatan di tempat umum.

Makin Banyak Korban Corona, Fadli Zon Kritik Pemerintah Gagal Tanggap
Indonesia
Makin Banyak Korban Corona, Fadli Zon Kritik Pemerintah Gagal Tanggap

Waketum Gerindra Fadli Zon menyesalkan langkah pemerintah Indonesia yang terkesan kurang tanggap dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.

Dokter Diminta tak Panik, Pemerintah Jamin Tambah Kelengkapan APD
Indonesia
Dokter Diminta tak Panik, Pemerintah Jamin Tambah Kelengkapan APD

Yuri mengatakan pemerintah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan APD. Dia menjelaskan APD tidak bisa digunakan oleh sembarang orang.

Satu Pedagang Terkonfirmasi COVID-19, Pasar Slipi Ditutup
Indonesia
Satu Pedagang Terkonfirmasi COVID-19, Pasar Slipi Ditutup

Rencananya, Pasar Slipi akan dibuka kembali pada Jumat (25/9)