KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Direktur Teknik Garuda Indonesia Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno (HDS) selama 40 hari ke depan.

Hadinoto adalah tersangka kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga:

KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda

"Guna kebutuhan penyelesaian berkas perkara, tim penyidik KPK memperpanjang masa penahanan tersangka HDS selama 40 hari dimulai 24 Desember 2020 sampai dengan 1 Februari 2021 di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (21/12).

Sejak Agustus 2019, KPK melakukan penyidikan dengan menetapkan tiga orang tersangka.

Pertama, dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia dan TPPU, KPK menetapkan mantan Dirut Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar dan pemilik PT Mugi Rekso Abadi (MRA) dan Connaught International Pte.Ltd. Soetikno Soedarjo sebagai tersangka.

Pesawat Garuda
Pesawat Garuda. (Foto: MP/Rizky).

Keduanya telah divonis bersalah Majelis Hakim Tipikor dan perkaranya masih dalam proses upaya hukum kasasi.

Kedua, dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia, KPK juga menetapkan Hadinoto sebagai tersangka dan pada 20 November 2020, KPK meningkatkan status perkara ke penyidikan dengan menetapkan Hadinoto sebagai tersangka TPPU.

Dalam proses penyidikan, KPK menemukan adanya perbuatan tersangka Hadinoto menempatkan, mentransfer, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atas uang suap yang sebelumnya telah diterima oleh yang bersangkutan yang diduga uang tersebut ditarik tunai dan dikirimkan ke rekening-rekening lainnya antara lain anak dan istrinya serta termasuk rekening investasi di Singapura.

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy

Perbuatan tersangka Hadinoto tersebut diduga dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang suap tersebut guna menghindari pengawasan dari otoritas berwenang baik yang ada di Indonesia maupun di Singapura.

Tersangka Hadinoto diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan diduga melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari
Indonesia
Langgar 2 Hari di Rumah Saja, Puluhan Kios di Pasar Tradisional Ditutup 7 Hari

Pelaksanaan program Dua Hari di Rumah Saja yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menekan angka kasus COVID-19 pada Sabtu-Minggu (6-7/2) masih ditemukan pelanggaran.

Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Indonesia Capai 1,3 Juta per Hari
Indonesia
Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Indonesia Capai 1,3 Juta per Hari

Pemerintah memenuhi target vaksinasi COVID-19 1,3 juta per hari pada Sabtu (26/6). Kepastian ini disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

KPK Tahan Wali Kota Tanjungbalai 20 Hari ke Depan
Indonesia
KPK Tahan Wali Kota Tanjungbalai 20 Hari ke Depan

MS telah ditetapkan tersangka oleh KPK

Djoko Tjandra Bantah Pernah Beri Uang ke Pinangki
Indonesia
Djoko Tjandra Bantah Pernah Beri Uang ke Pinangki

"Itu uangnya Herriyadi. Saya belum kasih, saya minta talangin dulu," jawab Djoko Tjandra.

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua
Indonesia
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Buru Kelompok Teroris Bukan Orang Papua

“Kita memburu para teroris, bukan organisasi Papua tetapi orang-orang Papua yang melakukan teror, by name,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD

Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah
Indonesia
Guru di Bekasi Kena Tipu Oknum Agen Marketplace, Rugi Jutaan Rupiah

Salah satunya dialami seorang guru berinisial SI (24) ini. Ia baru saja kehilangan uang Rp 23 juta yang notabene adalah uang pensiun dan tabungan almarhum sang ibunda.

Dua Wilayah Jakarta Diprediksi Turun Hujan Disertai Petir
Indonesia
Dua Wilayah Jakarta Diprediksi Turun Hujan Disertai Petir

"Waspada potensi hujan disertai petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," demikian keterangan situs resmi BMKG di Jakarta.

Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja
Indonesia
Pengesahan RUU Ciptaker, Polresta Surakarta Larang Aksi Sweeping dan Ajak Buruh Tidak Mogok Kerja

"Pemerintah sedang gencar-gencarnya mengiatkan sembilan sektor perekonomian bangkit akibat COVID-19. Kita berharap aksi unjuk rasa tidak dilakukan di Solo," kata dia.

Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra
Indonesia
Saksi Sebut Pinangki Minta Kenalkan dengan Djoko Tjandra

Jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi dalam sidang lanjutan perkara gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dengan terdakwa jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Propam Amankan Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
Propam Amankan Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.