KPK Perlu Dibenahi, Jangan Seperti Lembaga Tinggi Negara Wadah Pegawai KPK memasang selubung hitam di Gedung Merah Putih KPK simbol penolakan terhadap revisi UU KPK (MP/Asropih)

Merahputih.com - Pakar hukum pidana, Chairul Huda menilai perlu dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK untuk membenahi lembaga antirasuah itu.

"KPK perlu dibenahi, jangan KPK itu seperti lembaga tinggi negara. Ini perlu ada hal-hal yang diatur ulang supaya semua bisa dipertanggungjawabkan," kata Huda melalui siaran pers, Selasa (11/9).

Baca Juga:

DPR Khianati Rakyat Jika Ngotot Revisi UU KPK

Hingga kini, ia menilai KPK merasa seperti lembaga tertinggi negara. Selain itu, penyadapan yang dilakukan KPK juga menurutnya bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Sehingga pengawasannya melalui peradilan sistem pidana yang masuk ke dalam hukum acara.

"Hukum acaranya ada tidak tentang penyadapan ini? Enggak ada. Jadi di sini perlu revisi UU KPK tentang hukum acara bagaimana menyadap," jelas dia.

Karena, kata dia, KPK selalu berpedoman kepada KUHAP ketika menangkap dan menahan para koruptor. Akan tetapi, dalam penyadapan ini tidak jelas hukum yang dipakai oleh KPK sebab KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

"Jadi, urusan penyadapan ini perlu diatur ulang seperti apa sebaiknya hukum acaranya, supaya akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitas KPK menyadap, makanya bisa disalahgunakan," ucap dia.

Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Gedung KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Huda juga menyoroti tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh KPK namun tidak ada aturannya dalam KUHAP.

Dengan demikian Huda menilai bahwa perlu ada pembenahan untuk KPK. Namun demikian harus diwaspadai jika ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan revisi ini.

"Jadi, harus tetap ada yang dibenahi, cuma yang mana yang harus dibenahi. Bukan tidak mungkin masuk kepentingan para mantan koruptor atau para calon koruptor dalam revisi ini," ujarnya.

Huda menilai harus ada transparansi dalam pembahasan revisi UU KPK. "Jangan sampai ada yang menunggangi atau koruptor turut terlibat untuk melakukan perlawanan balik," ungkap Huda.

Ia meminta agar sosok konseptor revisi UU KPK disebutkan dan pasal yang akan diubah harus disertai dengan alasan sehingga semua dapat dijelaskan secara transparan.

Baca Juga:

KPK Sebut Eks Dirut Petral Terima Suap USD2,9 Juta dari Kernel Oil

KPK sendiri memiliki banyak kewenangan, maka perubahan terhadap poin UU KPK pun harus jelas. Misal, pengawasan terhadap kewenangan KPK sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum itu tidak diperlukan perubahan.

“Karena, itu ada lembaganya di dalam sistem peradilan pidana, namanya praperadilan. Tapi kalau pengawasan berkenaan dengan kewenangan koordinasi, kewenangan supervisi, kewenangan pengambilalihan, kewenangan pencegahan. Nah, itu perlu pengawasan," katanya. (*)


Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH