KPK Perketat Pengawasan terhadap 51 Pegawai yang Bakal Dipecat Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memperketat pengawasan terhadap 51 pegawai yang akan dipecat lantaran tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Diketahui, ke-51 pegawai tersebut masih akan tetap bekerja di KPK hingga 1 November 2021 mendatang. Namun, pelaksanaan tugas masing-masing pegawai harus dilaporkan kepada atasannya langsung.

“Aspek pengawasannya diperketat. Jadi pegawai tetap masuk kantor, bekerja biasa, tapi pelaksanaan tugas harian harus menyampaikan pada atasan langsung,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).

Baca Juga:

BKN Beberkan Indikator TWK Penyebab 51 Pegawai KPK Dipecat

Alex, sapaan akrab Alexander Marwata, menjelaskan ke-51 orang tersebut masih tetap berstatus sebagai pegawai setidaknya hingga 1 November 2021. Dengan demikian, para pegawai masih bakal tetap mejalankan tugas di lembaga antirasuah.

"Karena status pegawai sampai 1 November (2021) termasuk yang TMS (tidak memenuhi syarat), mereka tetap pegawai KPK. Bagaimana mereka apakah mereka tetap ke kantor? Ya namanya pegawai tetap ke kantor," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/kye

Diketahui, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK terpaksa dipecat. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5).

"Yang 51 (pegawai) tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alex, Selasa (25/5).

Baca Juga:

Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK

Alex menambahkan, asesor menyatakan, 24 pegawai dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara serta TWK ulang.

"Dan pada saat setelah selesai pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara, kalau kemudian yang bersangkutan itu tidak lulus (tes) yang bersangkutan tidak bisa diangkat menjadi ASN," ujar Alex.

Keputusan ini tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar TWK tak bisa menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai KPK. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK. (Pon)

Baca Juga:

Pimpinan KPK Tutup Rapat Nama 51 Pegawai yang Akan Dipecat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi
Indonesia
Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi

Ahmad Riza Patria membeberkan penyebab kasus COVID-19 di ibu kota masih tinggi walaupun sudah diberlakukan PSBB ketat.

AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024
Indonesia
AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024

"Kami tidak berbicara ke sana ya. Artinya tidak ada pembicaraan soal politik praktis yang terlalu jauh," ujar AHY

Varian Delta Masuk Solo, Satgas COVID-19: Kasus Corona Melonjak
Indonesia
Varian Delta Masuk Solo, Satgas COVID-19: Kasus Corona Melonjak

"Ini jadi salah satu penyebab varian itu masuk ke sini (Solo). Akibat, kasus COVID-19 di Solo melonjak usai Lebaran sampai sekarang," kata dia.

Buntut Kematian 6 Pengawal Rizieq Shihab, DPR Segera Panggil Kapolri
Indonesia
Buntut Kematian 6 Pengawal Rizieq Shihab, DPR Segera Panggil Kapolri

“Komisi III sebagai Mitra Kerja Kepolisian akan mengagendakan pemanggilan Kapolri untuk mendudukkan perkara ini,” tuturnya.

Enam Orang Tewas dan 500 Jiwa Mengungsi akibat Banjir-Longsor Manado
Indonesia
Enam Orang Tewas dan 500 Jiwa Mengungsi akibat Banjir-Longsor Manado

Ada enam orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa meyakini, Rizal terbukti menerima suap senilai Rp1,3 miliar dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo.

Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia
Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

"Hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada Rapat Kerja Komisi bersama Eksekutif," tuturnya.

Indonesia dan Jepang Sepakati Aturan Perjalanan Bisnis
Indonesia
Indonesia dan Jepang Sepakati Aturan Perjalanan Bisnis

Kedua pemimpin berjanji memperkuat kerja sama ekonomi. Jepang saat ini menjadi salah satu satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi.

Kasus COVID-19 DKI: Total Positif 300.406 Orang, Sembuh 271.573 Jiwa
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI: Total Positif 300.406 Orang, Sembuh 271.573 Jiwa

Dengan positivity rate 20,9 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.437 jiwa.

Sri Mulyani: Pesantren Berperan Penting dalam Pembangunan
Indonesia
Sri Mulyani: Pesantren Berperan Penting dalam Pembangunan

Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah pesantren yang mencapai 28.194 dengan 18 juta santri memegang peranan penting, strategis, dan unik, dalam pembangunan negara dan masyarakat.