KPK Periksa Suami Terduga Korupsi Lahan DP Nol Rupiah Rumah DP Nol Rupiah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Rudy Hartono Iskandar dalam kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatam Cipayung, Jakarta Timur, itu diperuntukkan untuk program pembangunan rumah DP 0 Rupiah.

Baca Juga:

KPK akan Periksa Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah

Selain Rudy Hartono, penyidik juga memanggil Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bima Priya Santoso.

"Rudy Hartono Iskandar, wiraswasta dan Bima Priya Santosa, Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Diperiksa sebagai saksi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3).

Rudy Hartono merupakan suami dari Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene, yang disebut telah menjadi tersangka dalam kasus ini.

Rudy juga sempat disebut terkait dengan kasus korupsi tanah di Cengkareng. Namun, kasus tersebut mangkrak di Bareskrim Polri.

KPK tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu.

Rumah DP Nol Rupiah. (Foto: Antara)
Rumah DP Nol Rupiah. (Foto: Antara)

Tanah ini nantinya bakal digunakan untuk membangun rumah dengan down payment atau DP Rp0 yang merupakan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski belum diumumkan, berdasarkan surat panggilan seorang saksi, dalam perkara ini ada empat tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK.

Tersangka pertama adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, yang kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta Anja Runtuwene, dan Tommy Ardian sebagai tersangka. Tak hanya itu, komisi antirasuah ini juga menetapkan korporasi yakni PT Adonara Propertindo. (Pon)

Baca Juga:

Ketua DPRD Sebut Pembelian Lahan Rumah DP 0 Rupiah Berdasarkan Keputusan Anies

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE
Indonesia
Politikus PDIP Tegaskan tidak Ada Pasal Karet di UU ITE

TB Hadanuddin memaparkan, Pasal 27 ayat 3 adalah pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia mengakui bahwa pasal ini sempat menjadi perdebatan.

Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat
Indonesia
Ingin Temui AHY, 'Mahasiswa' Geruduk DPP Partai Demokrat

Massa aksi yang belum diketahui identitasnya mendatangi markas DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/3) malam.

Raker DPP Forkabi Bahas Program Kerja 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Raker DPP Forkabi Bahas Program Kerja 5 Tahun Mendatang

Rapat Kerja (Raker) DPP Forum Anak Betawi (Forkabi) ke-1 membahas program kerja untuk 5 tahun mendatang.

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas dan Turunkan Harga Tes PCR
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Perbaiki Kualitas dan Turunkan Harga Tes PCR

Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati

SEMMI Gandeng Polresta Bogor Gelar Vaksinasi Serentak
Indonesia
SEMMI Gandeng Polresta Bogor Gelar Vaksinasi Serentak

Miftah sangat mengapresiasi kepada Pemerintah, Polri, dan segenap element Mahasiswa UIKA

Dalih Pimpinan KPK Tak Bisa Selamatkan Pegawai Tak Lolos TWK
Indonesia
Dalih Pimpinan KPK Tak Bisa Selamatkan Pegawai Tak Lolos TWK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim kelima pimpinan sudah berusaha memperjuangkan nasib para pegawai yang tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Aktivitas Semakin Longgar, Warga Harus Tetap Patuhi Prokes
Indonesia
Aktivitas Semakin Longgar, Warga Harus Tetap Patuhi Prokes

Masyarakat belajar dari banyak negara bahwa pelonggaran aktivitas yang diikuti pelonggaran prokes justru menjadi bumerang dan berdampak terjadinya lonjakan kasus kembali.

Polda Metro Kaji Penambahan Titik Penyekatan PPKM Darurat
Indonesia
Polda Metro Kaji Penambahan Titik Penyekatan PPKM Darurat

Polda Metro Jaya sedang melakukan kajian untuk menambah lagi jumlah pos penyekatan PPKM Darurat yang saat ini telah terdapat 75 titik.

Anies Sebut Seribu Lebih Pasien COVID-19 Antre di Lorong RS untuk Masuk IGD
Indonesia
Pembelaan PN Jaktim Keluarga Terdakwa Rizieq Tak Diizinkan Masuk Sidang
Indonesia
Pembelaan PN Jaktim Keluarga Terdakwa Rizieq Tak Diizinkan Masuk Sidang

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menanggapi protes terdakwa karantina kesehatan, Rizieq Shihab lantaran keluarganya tak diperbolehkan masuk ke ruang persidangan.