KPK Periksa Staf KJPP dan Notaris Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI Ilustrasi - Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian DP nol rupiah di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). ANTARA FOTO/Adnan Nanda/wpa.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta pada 2019, Senin (29/3).

Kedua saksi yang dijadwalkan diperiksa, yakni Rafli Akbar Rafjasani selaku staf penilai di Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), Wahyono Adi dan Rekan dan seorang notaris bernama Yurisca Lady Enggraeni.

"Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/3).

Baca Juga:

MAKI Serahkan Data Korupsi Pengadaan Tanah di DKI ke KPK

Belum diketahui materi pemeriksaan terhadap keduanya. Namun, para saksi ini diduga mengetahui perihal dugaan korupsi yang tengah diusut oleh penyidik komisi antikorupsi tersebut.

Dalam perkara ini, penyidik telah mencegah sejumlah orang ke luar negeri. Pelarangan ke luar negeri terhadap sejumlah pihak itu dilakukan, untuk enam bulan ke depan. Hal ini tidak lain untuk memudahkan proses penyidikan dalam perkara ini.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019 lalu.

Tanah ini nantinya bakal digunakan untuk membangun rumah dengan down payment atau DP Rp0 yang merupakan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Meski belum diumumkan, berdasarkan surat panggilan seorang saksi, dalam perkara ini ada empat tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK.

Baca Juga:

KPK Cecar Istri Rudy Hartono Iskandar Soal Pengadaan Tanah di Munjul

Tersangka pertama adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, yang kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta Anja Runtuwene, dan Tommy Ardian sebagai tersangka. Tak hanya itu, komisi antirasuah ini juga menetapkan korporasi yakni PT Adonara Propertindo. (Pon)

Baca Juga:

Pemprov DKI Telusuri Pembelian Tanah Sarana Jaya Seluas 70 Hektare

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tes Swab Maksimal Rp900 Ribu, Wagub DKI: Tugas Kita Membantu Sekalipun Diperbolehkan Mencari Untung
Indonesia
Tes Swab Maksimal Rp900 Ribu, Wagub DKI: Tugas Kita Membantu Sekalipun Diperbolehkan Mencari Untung

Dia mengakui, saat awal kemunculan COVID-19 ini, harga tes swab PCR sangat mahal

Demi Piala Dunia U-20, Pemkot Solo Relokasi Selter PKL
Indonesia
Demi Piala Dunia U-20, Pemkot Solo Relokasi Selter PKL

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah bergerak cepat menyambut Piala Dunia U-20 yang diadakan pada 2021 mendatang.

Tegaskan Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Jokowi: Berasnya Belum Masuk
Indonesia
Tegaskan Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Jokowi: Berasnya Belum Masuk

Saat ini memang terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam

Heboh Dentuman Misterius di Langit Bandung, Ini Penjelasan BMKG
Indonesia
Status Bebas Bersyarat John Kei Penuhi Syarat untuk Dicabut
Indonesia
Status Bebas Bersyarat John Kei Penuhi Syarat untuk Dicabut

Dari posel anak buah John Kei, ditemukan bukti komunikasi berupa perintah untuk melakukan penganiayaan.

Kasus George Floyd Tak Berhubungan dengan Papua, PKS: Sulit Gandeng Isu Rasis dan Separatis
Indonesia
Kasus George Floyd Tak Berhubungan dengan Papua, PKS: Sulit Gandeng Isu Rasis dan Separatis

Dalam konteks Papua, masyarakat merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif

Menantu Jokowi Masih Unggul dari Pesaingnya di Pilkada Medan
Indonesia
Menantu Jokowi Masih Unggul dari Pesaingnya di Pilkada Medan

Data masuk sebanyak 51,06 persen hingga Sabtu, pukul 12.10 WIB

Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI
Indonesia
Dukung PSBB Jakarta, NasDem Berikan Catatan ke Pemprov DKI

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kebijakan tersebut diperlukan karena makin tingginya angka penularan dan pasien COVID-19 di Jakarta.

Sindir Gaya Hedonisme Firli, ICW Ungkit Usulan Minta Naik Gaji
Indonesia
Sindir Gaya Hedonisme Firli, ICW Ungkit Usulan Minta Naik Gaji

Firli memilih naik helikopter mewah untuk perjalanan yang hanya membutuhkan waktu 4 jam pakai mobil.

Ini Kata Wagub DKI Terkait Kritik Pembangungan Rumah Panggung Warga
Indonesia
Ini Kata Wagub DKI Terkait Kritik Pembangungan Rumah Panggung Warga

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menanggapi kritik terkait pembangunan rumah panggung sebanyak 40 unit di daerah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur.