KPK Periksa Senior VP Waskita Karya Terkait Korupsi Kampus IPDN Gowa Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Senior Vice President Building Division PT Waskita Karya (Persero) Setiawan Andri, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus IPDN di Gowa, Sulawesi Selatan.

Setiawan bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DJ (Dudy Jocom)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (1/12).

Baca Juga:

KPK Periksa Guru Besar Universitas Trisakti

Dalam penyidikan kasus ini, lembaga antirasuah terus mendalami peran pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi pembangunan IPDN, termasuk peran korporasi PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya selaku penggarap proyek pembangunan Gedung IPDN.

Bahkan, penyidik telah menggeledah kantor PT Adhi Karya dan PT Waskita Karya di Jakarta beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan bukti elektronik.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Tak hanya itu, penyidik juga telah menyita sejumlah dokumen dari staf Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Waskita Karya, Setiadi Pratama dan staf PT Kakanta, Andi Sastrawan yang menjadi pelaksana lapangan proyek IPDN Gowa.

Diketahui, KPK kembali menetapkan mantan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Setjen Kemendagri Dudy Jocom sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dua gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Bakal Panggil Saksi Terkait Dugaan Keterlibatan PT PLI

Dudy menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi kampus IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.

Selain Dudy Jocom, dalam kasus ini, KPK juga menjerat Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK juga sudah menjerat Dudy Jocom terkait dugaan korupsi dalam dua proyek pembangunan kampus IPDN lainnya, yakni di Agam Sumatera Barat dan kampus IPDN tahap II di Rokan Hilir Provinsi Riau. (Pon)

Baca Juga:

Menteri Edhy Ditangkap KPK, Ekspor Benih Lobster Harus Dihentikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI: Pelaksanaan PCR Meningkat, Angka Kematian Menurun
Indonesia
Wagub DKI: Pelaksanaan PCR Meningkat, Angka Kematian Menurun

Pemprov DKI bakal menjalankan secara disiplin dan bertanggungjawab jika PPKM Darurat diperpanjang

PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis
Indonesia
PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis

Dengan demikian, lanjut Rizki, sejumlah tindak pengamanan seperti peristiwa kritik yang disampaikan melalui mural tentu bukan merupakan kebijakan Kapolri tapi spontanitas petugas di lapangan.

Wahana Wisata Air Banyak Diminati, Polisi Ingatkan Keselamatan Pengunjung
Indonesia
Wahana Wisata Air Banyak Diminati, Polisi Ingatkan Keselamatan Pengunjung

sejumlah wisata di Kota Solo dipenuhi pengunjung dalam libur Lebaran 2022. Tak terkecuali wisata taman hiburan air.

Pemerintah Tidak Akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi
Indonesia
Pemerintah Tidak Akan Tergesa-gesa Putuskan Status Pandemi ke Endemi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo menegaskan, seluruh keputusan apapun didasarkan pada data science dan kalkulasi yang matang.

Wagub DKI: PPKM Naik Level 2 Jadi Warning Warga Jakarta
Indonesia
Wagub DKI: PPKM Naik Level 2 Jadi Warning Warga Jakarta

Kenaikan level PPKM ini harus meningkatkan kehatia-hatian masyarakat ibu kota dengan tidak mengendorkan protokol kesehatan penyebaran COVID-19.

Hoaks Poster Haikal Hassan, KSAD Duga Ada Coba Benturkan TNI dengan Rakyat
Indonesia
Hoaks Poster Haikal Hassan, KSAD Duga Ada Coba Benturkan TNI dengan Rakyat

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menduga adanya upaya membenturkan TNI dan rakyat.

DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
DPR Didorong Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

UU Perampasan Aset bukan saja menjadi kepentingan PPATK

Gibran Dapat Gelar Bangsawan Kanjeng Pangeran Widuronagoro
Indonesia
Gibran Dapat Gelar Bangsawan Kanjeng Pangeran Widuronagoro

Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningkrat memberikan gelar bangsawan pada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Protes, AKP Robin Bandingkan Tuntutannya dengan Juliari Batubara
Indonesia
Protes, AKP Robin Bandingkan Tuntutannya dengan Juliari Batubara

Protes itu disampaikan Robin saat membacakan pledoi atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK.

Gantikan Sementara Tugas Menpan RB, Mahfud MD Terangkan Kondisi Kesehatan Tjahjo
Indonesia
Gantikan Sementara Tugas Menpan RB, Mahfud MD Terangkan Kondisi Kesehatan Tjahjo

Ia menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang tengah menjalani pengobatan.