KPK Periksa Sekjen KKP Antam Novambar Terkait Kasus Benur Barang sitaan kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/3). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP) Antam Novambar dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Selain Antam, tim penyidik juga akan memeriksa Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf. Pemeriksaan Antam dan Yusuf untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan tersangka lainnya.

"Benar, hari ini tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan sebagai saksi, yaitu Sekjen dan Irjen KKP dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di KKP dengan tersangka EP dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (17/3).

Baca Juga:

KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Kasus Benur

Ali belum merinci lebih dalam soal pemanggilan Antam Novambar. Namun, kuat dugaan Antam akan diselisik soal penyitaan uang Rp52,3 miliar dalam kasus ini.

"Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menyatakan bakal mendalami peran Sekjen KKP Antam Novambar. Peran Antam bakal diselisik KPK usai penyitaan uang tunai sekitar Rp52,3 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari para eksportir benur.

KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menyita uang sekitar Rp52,3 miliar dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster atau benur. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Antam diduga menerima perintah Edhy Prabowo untuk membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (bank garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).

"Tentunya nanti akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada para saksi apakah kemudian ada unsur kesengajaan, misalnya dalam konstruksi secara keseluruhan proses di dalam dugaan korupsi seluruh peristiwa yang ada di perkara ini," ujar Ali, Senin (15/3).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo di Cikarang

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga:

Sespri Edhy Prabowo Rekayasa Posisi Komisaris Perusahaan Penampung Suap Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Capaian Vaksin Anak di Jakarta Baru 45 Persen
Indonesia
Capaian Vaksin Anak di Jakarta Baru 45 Persen

Pemprov DKI masih terus berupaya mengendalikan pandemi COVID-19

3 Bentrokan Antaraparat Terjadi Dalam Sepekan, Mabes TNI: Diproses Hukum
Indonesia
3 Bentrokan Antaraparat Terjadi Dalam Sepekan, Mabes TNI: Diproses Hukum

Pusat Polisi Militer TNI bersama dengan Pusat Polisi Militer TNI AD atau angkatan terkait sedang melakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI.

KPK Jawab Keraguan Publik Melalui Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Jawab Keraguan Publik Melalui Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

“Ini dapat menjawab keraguan publik atas integritas KPK meskipun penangkapan AS normal saja. Memang romantikanya luar biasa. Dan penegakan hukum di KPK tidak cuma oleh 5 komisioner, banyak lagi staf yang diikusertakan dan memiliki tanggungjawab yang besar juga,” ujarnya

KPK Bersinergi dengan Media Dukung Program Unggulan Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Bersinergi dengan Media Dukung Program Unggulan Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan Temu Media bersama para jurnalis yang bertugas di KPK. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Firli Bahuri, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar, serta para Deputi Bidang dan Sekretaris Jenderal KPK.

Penyekatan Kendaraan di Pos PPKM Darurat Picu Klaster Baru COVID-19
Indonesia
Penyekatan Kendaraan di Pos PPKM Darurat Picu Klaster Baru COVID-19

Edison melihat, kerumunan di sejumlah titik penyekatan menandakan kebijakan ini bukan hanya tidak siap, tetapi berpotensi menambah kuat penyebaran virus karena bertemunya orang dari sejumlah tempat di satu titik.

Pengusaha Keberatan Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik
Indonesia
Pengusaha Keberatan Tarif Cukai Hasil Tembakau Naik

Ketentuan cukai HPTL masih diatur dalam PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Beleid tersebut mengatur cukai seluruh produk hasil tembakau.

Anies: Kita Pernah Alami Gelombang Kenaikan Seperti Ini
Indonesia
Anies: Kita Pernah Alami Gelombang Kenaikan Seperti Ini

Tapi yang terpenting, saling jaga, saling bantu, saling lindungi

Anggota TNI-Polri Aktif Jangan Duduki Jabatan Sipil
Indonesia
Anggota TNI-Polri Aktif Jangan Duduki Jabatan Sipil

TNI sebaiknya lebih fokus pada tugas utama dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI daripada melaksanakan tugas tambahan, apalagi mengisi jabatan sipil.

Wabup Sintang Meninggal Dunia
Indonesia
Wabup Sintang Meninggal Dunia

Wakil Bupati Sintang, Kalimantan Barat, Yosep Sudiyanto, meninggal dunia di RSCM Jakarta pada Sabtu (18/9) pukul 11.00 WIB.

Merasa Dilangkahi, Lukas Enambe Adukan Penunjukan Plh ke Jokowi
Indonesia
Merasa Dilangkahi, Lukas Enambe Adukan Penunjukan Plh ke Jokowi

Lukas Enembe juga mengingatkan warga Papua agar tak terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial. Ketua DPD Partai Demokrat Papua itu tak ingin kondisi di Papua dimanfaatkan kelompok tertentu.