KPK Periksa Sekdis PUPR Kota Banjar Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri (Antaranews)

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kota Banjar, Jawa Barat, David Abdullah terkait dugaan penerimaan gratifikasi terkait kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017.

"David Abdullah (Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar), penyidik melalui keterangan saksi dikonfirmasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Pemkot Banjar yang terkait dengan perkara ini," ujar Plt Juru Bicara Ali Fikri, Selasa (22/12).

Baca Juga

Ditahan KPK, Bekas Anggota BPK Rizal Djalil Siap Buka-bukaan

Penyidik KPK pada Senin (21/12) telah memeriksa David sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi tersebut.

Diketahui, KPK saat ini belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus di Kota Banjar tersebut.

Sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

Kendati demikian, KPK sempat memeriksa Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih sebagai saksi sebanyak dua kali masing-masing pada Rabu (12/8) dan Kamis (12/11).

Pada pemeriksaan pertama, Ade dikonfirmasi perihal kegiatan usaha yang dikerjakan oleh pihak keluarganya.

Baca Juga:

KPK Geledah Pendopo Wali Kota Banjar

Sementara pada pemeriksaan kedua, KPK mengonfirmasi Ade terkait dokumen-dokumen perihal catatan keuangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Terkait pengumpulan bukti, tim penyidik KPK juga telah menggeledah beberapa lokasi dengan mengamankan berbagai dokumen yang terkait kasus proyek infrastruktur tersebut. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham
Indonesia
Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham

Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menang banding atas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan
Indonesia
PSI: Proses Pemecatan Viani dari Anggota DPRD DKI Masih Berjalan

Keputusan untuk menindak kader yang sudah melenceng dari nilai perjuangan

Polisi: Media Dilarang Menampilkan Tindakan Kepolisian yang Arogan
Indonesia
Polisi: Media Dilarang Menampilkan Tindakan Kepolisian yang Arogan

Surat bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri

Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Wagub DKI Sebut KPK Salah Alamat Periksa Anies dalam Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tau siapa yang harus ditanya, yang harus diklarifikasi, yang harus dipanggil," terang politikus Gerindra ini.

Anies Dapat Dua Instruksi dari Jokowi Pasca Mudik Lebaran
Indonesia
Anies Dapat Dua Instruksi dari Jokowi Pasca Mudik Lebaran

"Ada dua (arahan Jokowi). Satu Melakukan skrining kepada warga yang kembali ke Jakarta di pintu masuk. Kedua, di masyarakat," papar dia.

Di Tengah Polemik Kasus Rasisme, Abu Janda dan Natalius Pigai Dipertemukan Wakil Ketua DPR
Indonesia
Di Tengah Polemik Kasus Rasisme, Abu Janda dan Natalius Pigai Dipertemukan Wakil Ketua DPR

Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bertemu dengan aktivis Permadi Arya alias Abu Janda.

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Milik PTPN XI
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Milik PTPN XI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan korupsi di PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI).

Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup
Indonesia
Selama PPKM Darurat, Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

Selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pendakian ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ditutup sementara hingga 20 Juli mendatang.

20 Ribu Calon Penumpang Dilarang Naik Kereta Api, Ini Alasannya
Indonesia
20 Ribu Calon Penumpang Dilarang Naik Kereta Api, Ini Alasannya

KAI secara tegas menerapkan protokol kesehatan

Simak Nih! Begini Cara Dapatkan Buku Nikah Digital
Indonesia
Simak Nih! Begini Cara Dapatkan Buku Nikah Digital

Pasangan calon pengatin harus mengisi data-data dengan lengkap, termasuk nomor telepon, dan alamat email yang masih aktif