KPK Periksa RJ Lino Sebagai Tersangka Korupsi Pelindo II RJ Lino usai diperiksa KPK, Kamis (23/1). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino, Jumat (26/3).

RJ Lino bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.

Baca Juga

Kejagung Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat.

KPK diketahui telah mengusut kasus ini sejak akhir 2015 lalu. Sejak saat itu atau telah lebih dari lima tahun, RJ Lino menyandang status tersangka. Namun, hingga saat ini, KPK belum juga merampungkan penyidikan.

Bahkan, KPK belum menahan RJ Lino yang terakhir diperiksa pada 23 Januari 2020 atau lebih dari setahun lalu.

RJ Lino
RJ Lino saat menemui pendukungnya di kantor pusat Pelindo II, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta utara, sekitar 4 tahun lalu. (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

KPK sebelumnya menegaskan belum berencana menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus ini. Meskipun, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan lembaga antikorupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

"Untuk SP3 di situ memang dua tahun, tapi di situkan dapat dihentikan. Ini kami belum sampai kesimpulan akan menghentikan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/3).

Penyidikan kasus ini terkendala perhitungan kerugian keuangan negara. RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbutannya merugikan keuangan negara.

Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II. Belakangan, KPK meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara kasus ini. (Pon)

Baca Juga

RJ Lino Tersangka Sejak 2015, KPK Janji Segera Beri Kepastian Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementan Klaim Impor Cabai Hanya 1 Persen Dari Total Produksi Nasional
Indonesia
Kementan Klaim Impor Cabai Hanya 1 Persen Dari Total Produksi Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi cabai nasional pada 2020 mencapai 2,77 juta ton. Angka ini mengalami peningkatan 7,11 persen dibandingkan pada 2019.

Hina Jokowi dan Megawati, Wanita Paruh Baya Ditangkap Polisi
Indonesia
Hina Jokowi dan Megawati, Wanita Paruh Baya Ditangkap Polisi

Tersangka ditangkap karena diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi
Indonesia
Kapolri Diminta Copot Anak Buahnya yang Gunakan UU ITE untuk Kriminalisasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta bersikap tegas untuk mengamankan dan menjalankan kebijakannya.

Wagub DKI Sebut Pergantian Pimpinan BPK DKI tidak Terkait Rekomendasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI Sebut Pergantian Pimpinan BPK DKI tidak Terkait Rekomendasi Formula E

"Enggak ada hubungannya, pergantian BPK itu biasa. Enggak ada hubungan dengan rekomendasi BPK terkait macam hal," papar dia.

Pemprov DKI Tolak Beri Izin Pembukaan untuk 58 Tempat Karaoke
Indonesia
Pemprov DKI Tolak Beri Izin Pembukaan untuk 58 Tempat Karaoke

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak 58 pengajuan izin pembukaan tempat karaoke meskipun pengelola sudah mengajukan permohonan di tengah pandemi COVID-19 dengan melampirkan ketentuan protokol kesehatan.

Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda
Indonesia
Anak Buah Anies Akui Banyak Warga Lawan Arus di Flyover Tapal Kuda

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengakui masih banyak warga ibu kota yang belum sadar berlalu lintas di Flyover Tapal Kuda, Jakarta Selatan dengan melawan arus.

Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri
Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik enam menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/12)

DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat
Indonesia
DPRD Sebut BST DKI Tak Dilanjutkan Lagi, Wagub: Tunggu Keputusan Pusat

Pemprov DKI Jakarta belum bisa memutuskan apakah Bantuan Sosial Tunai (BST) COVID-19 tahap 7 dan 8 dilanjutkan.

Belum Divaksin. Peserta Diizinkan Ikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Solo
Indonesia
Belum Divaksin. Peserta Diizinkan Ikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Solo

Padahal, aturan pemerintah pusat semua peserta seleksi CPNS harus menyertakan sertifikat vaksin dan bukti hasil tes PCR negatif.

40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi
Indonesia
40 Juta Orang Ditargetkan Divaksinasi

Tahap pertama yang sudah divaksin mencapai 179.711 lansia dan tunda 4.966 lansia