KPK Periksa Rachmat Yasin Terkait Dugaan Korupsi Bupati Bogor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kamis (23/6).

Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Dalam kasus ini, adik Rachmat, yakni Ade Yasin selaku Bupati Bogor periode 2018-2022 sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

Bupati Bogor Ade Yasin Diduga Pungut Uang Anak Buah Demi Suap BPK Jabar

"Pemeriksaan dilakukan di Lapas Klas I Sukamiskin," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam pernyataan resminya, Kamis (23/6).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021.

Sebagai pemberi suap ialah Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Sementara empat tersangka penerima suap ialah pegawai BPK Perwakilan Jabar, yakni Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM).

Baca Juga:

KPK Duga Bupati Bogor Ade Yasin Suap BPK dengan Dalih Dana Operasional

Lalu, dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

KPK menduga selama proses audit oleh pegawai BPK Jabar, ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana kepada tim pemeriksa.

Pemberian itu di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar Rp 1,9 miliar. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Duit Rp 1 Miliar Terkait Kasus Bupati Bogor Ade Yasin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Densus 88 Tangkap Dua Anggota Jamaah Islamiyah di Luwu Timur
Indonesia
Densus 88 Tangkap Dua Anggota Jamaah Islamiyah di Luwu Timur

Densus kembali melakukan penangkapan terhadap dua orang anggota JI di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Boyamin MAKI Klaim Tidak Tahu Aliran Dana Pencucian Uang ke PT Bumi Redjo
Indonesia
Boyamin MAKI Klaim Tidak Tahu Aliran Dana Pencucian Uang ke PT Bumi Redjo

Boyamin mengklaim, tidak mengetahui dugaan aliran dana pencucian uang yang diterima PT Bumi Redjo.

Haji Isam Disebut Perintahkan Korting Pajak Jhonlin Baratama
Indonesia
Haji Isam Disebut Perintahkan Korting Pajak Jhonlin Baratama

Pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, disebut meminta konsultan pajak Agus Susetyo, untuk mengkondisikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PT Jhonlin Baratama kepada tim pemeriksa pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Bupati Bandung Barat Nonaktif Terkait Kasus Korupsi Bansos COVID-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna pada hari ini, Senin (26/7).

Wapres Ma'ruf Buka-bukaan Alasan Geser Libur Maulid Nabi
Indonesia
Wapres Ma'ruf Buka-bukaan Alasan Geser Libur Maulid Nabi

Upaya antisipatif terhadap potensi lonjakan kasus penularan COVID-19

Masyarakat Masih Tunda Vaksinasi Karena Pilih Merek
Indonesia
Masyarakat Masih Tunda Vaksinasi Karena Pilih Merek

hingga saat ini 100 juta orang lebih yang mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Ketercukupan stok vaksin ini akan lebih optimal, jika ditunjang dengan percepatan program vaksinasi.

Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi
Indonesia
Ditanya soal Posisi Wamen ATR/BPN, Raja Juli: Tunggu Pengumuman dari Pak Jokowi

"Etisnya biar Pak Presiden nanti yang mengumumkan," ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan.

Panitia Mulai Sebar Undangan ke Pejabat Hadiri Balap Formula E
Indonesia
Panitia Mulai Sebar Undangan ke Pejabat Hadiri Balap Formula E

Panitia penyelenggara Formula E Jakarta mengklaim telah menggaet tujuh sponsor dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan ajang balap mobil listrik ini.

KPK Sita Uang Rp 8 Miliar Terkait Kasus Suap "Ketok Palu" DPRD Jambi
Indonesia
KPK Sita Uang Rp 8 Miliar Terkait Kasus Suap "Ketok Palu" DPRD Jambi

KPK menyatakan sudah menyita uang miliaran rupiah dalam kasus dugaan suap "ketuk palu" Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda
Indonesia
Ormas Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Nama dan Logo ke Polda

Tim Pembela Kehormatan FORKABI (TPKF) melaporkan anggota DPRD DKI Jakarta berinisial AG ke Polda Metro Jaya terkait pelanggaran hak cipta.