KPK Periksa PNS MA Jadi Saksi Penyuap Nurhadi Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Keduanya yakni, pegawai negeri sipil (PNS) MA Kardi dan sopirnya Deny Sahrul. Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Baca Juga:

KPK Periksa Panitera Saksi Penyuap Nurhadi yang Masih Buron

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (10/6).

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, salah satu tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016. (KPK.)
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, salah satu tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016. (KPK.)

Ketiganya sempat dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah, Simprug, Jakarta Selatan. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Baca Juga:

KPK Diminta Periksa Istri dan Anak Nurhadi

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

Baca Juga:

Jawab Tuduhan IPW, KPK Bantah Novel Pernah Garap Nurhadi di Luar Kantor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penangkapan Nurhadi Pintu Masuk KPK Bongkar Mafia Peradilan
Indonesia
Penangkapan Nurhadi Pintu Masuk KPK Bongkar Mafia Peradilan

KPK harus bisa menelusuri jaringan besar mafia peradilan yang melibatkan hakim, panitera di MA

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI
Indonesia
Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

DPR diminta fokus pada upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 karena akan memberikan dampak berantai pada berbagai sektor dan pertumbuhan ekonomi.

 Presiden Jokowi Dinilai Intervensi KPK, Firli Bahuri Angkat Bicara
Indonesia
Presiden Jokowi Dinilai Intervensi KPK, Firli Bahuri Angkat Bicara

"Saya katakan presiden tak pernah mengintervensi kinerja KPK. Termasuk dengan kami. Termasuk dengan Dewas. Presiden dengan jelas katakan bahwa presiden tak pernah mengitervensi penegakan hukum oleh KPK," kata Firli

Khawatir Terjadi Penumpukan di Transportasi Umum, Jam Kerja ASN Bakal Dibagi Dua Sif
Indonesia
Khawatir Terjadi Penumpukan di Transportasi Umum, Jam Kerja ASN Bakal Dibagi Dua Sif

Sistem sif yang dibagi, yakni: Sif 1; 07.30-15.00. Sif 2; 10.00-17.30.

Pemerintah Diminta Segera Alokasikan Dana COVID-19 ke Pesantren
Indonesia
Beijing Mulai Buka Penerbangan Internasional
Dunia
Beijing Mulai Buka Penerbangan Internasional

Maskapai Air China akan menjadi penerbangan internasional pertama dari Phnom Penh, Kamboja, yang mendarat di Beijing.

Vaksin Bandung Sejak Zaman Hindia Belanda
Indonesia
Vaksin Bandung Sejak Zaman Hindia Belanda

Fokus Bio Farma dalam penelitian vaksin membuahkan hasil signifikan mulai 1997. Tahun tersebut Bio Farma mendapatkan Pra-Kualifikasi WHO untuk 12 jenis vaksin sehingga bisa memasuki pasar ekspor.

Setelah Solo, Giliran APBD Pontianak Kolaps Gegara COVID-19
Indonesia
Setelah Solo, Giliran APBD Pontianak Kolaps Gegara COVID-19

Ia menjelaskan, salah satunya upaya yang dilakukan Pemkot Pontianak dalam mengatasi defisit anggaran tersebut, yakni melakukan penghematan

PKS Solo Bebaskan Kadernya Dukung Bajo atau Gibran
Indonesia
PKS Solo Bebaskan Kadernya Dukung Bajo atau Gibran

DPD PKS akan melakukan jajak pendapat dengan kader dan pemilih PKS.

Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Indonesia
Tanggapi Pandangan DPRD, Wagub DKI Janji Perbaiki Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

"Hal-hal yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada Rapat Kerja Komisi bersama Eksekutif," tuturnya.