KPK Periksa Pimpinan DPR Aceh KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan akan memeriksa sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait penyelidikan kasus korupsi di Tanah Rencong.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Baca Juga:

Eks Ketua WP KPK Jadi Influencer Antikorupsi

"Informasi yang kami terima, terkait permintaan keterangan dan klarifikasi dalam kegiatan penyelidikan oleh KPK," kata Ali dalam keterangannya, Sabtu (23/10).

Namun karena masih dalam tahap penyelidikan, Ali belum bisa mengungkap lebih jauh perkara tersebut.Ia berjanji akan menyampaikan perkembangan kegiatan penyelidikan ini ke depannya.

Gedung DPR Aceh. (Foto: DPRA)
Gedung DPR Aceh. (Foto: DPRA)

"Karena masih tahap proses penyelidikan maka saat ini kami belum bisa sampaikan lebih jauh mengenai detail materinya," ujar Ali.

Saat ini, DPRA dipimpin Dahlan Jamaluddin yang merupakan politikus Partai Aceh sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk periode 2019-2024. Dahlan sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRA menggantikan Makhrum Tahir melalui mekanisme pergantian antarwaktu sejak 13 November 2017. (Pon)

Baca Juga:

Pengamat: Golkar Sudah Terbiasa Terhadap Persoalan Korupsi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Meroket, Anies Tindak Kegiatan Lewat Jam 9 Malam Tanpa Kompromi
Indonesia
COVID-19 Meroket, Anies Tindak Kegiatan Lewat Jam 9 Malam Tanpa Kompromi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegask an, pihaknya menginstruksikan jajarannya untuk menindak semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

Kemendag Dorong Pengusaha Lokal Ekspor Kayu Ringan di Pasar Eropa
Indonesia
Kemendag Dorong Pengusaha Lokal Ekspor Kayu Ringan di Pasar Eropa

"Ekspor kayu ringan masih didominasi ke Tiongkok sebesar 95 persen dan Taiwan sebesar 5 persen," ucap Singgih

Dituduh Menabrak, Wartawan Online di Surabaya Dianiaya Orang Tak Dikenal
Indonesia
Dituduh Menabrak, Wartawan Online di Surabaya Dianiaya Orang Tak Dikenal

Seorang wartawan online bernama Suki menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (!2/5) dini hari WIB.

Sanksi Tilang Ganjil-Genap, Polisi Tunggu Keputusan Lanjutan PPKM Level 4 Hari Ini
Indonesia
Sanksi Tilang Ganjil-Genap, Polisi Tunggu Keputusan Lanjutan PPKM Level 4 Hari Ini

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya masih mengkaji penerapan sanksi tilang bagi pelanggar aturan ganjil genap.

Depok Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Alokasinya
Indonesia
Depok Buka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021, Berikut Alokasinya

Depok membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2021.

Kasus Rumah DP 0 Rupiah Jadi Pelajaran untuk Bebaskan Lahan Bantaran Ciliwung
Indonesia
Kasus Rumah DP 0 Rupiah Jadi Pelajaran untuk Bebaskan Lahan Bantaran Ciliwung

Kejadian-kejadian sebelumnya menjadi pelajaran bagi kita semua

Tertinggi, Penawaran Lelang Rutin Surat Utang Negara Capai Rp 107 Triliun
Indonesia
Tertinggi, Penawaran Lelang Rutin Surat Utang Negara Capai Rp 107 Triliun

Bank Indonesia juga masih menahan BI7DRRR di level 3,5 persen seiring dengan masih rendahnya tingkat inflasi domestik.

Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab
Indonesia
Turunnya Harga Tes PCR Bikin Mobilitas Meningkat, Warga Diminta Bertanggung Jawab

Pemerintah bisa menurunkan harga karena ada sejumlah barang mendapatkan pajak khusus

Jadikan COVID-19 Musuh Bersama
Indonesia
Jadikan COVID-19 Musuh Bersama

"Pandemi tak mengenal siapa saja. Ini musuh bersama. Oleh sebab itu kita harus komitmen bersama mencegah penyebarannya," kata Hengki

[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Oppie Binti Daud, yang menarasikan bahwa Akta Jual Beli (AJB) hanya berlaku 5 tahun sejak 2021, bagi warga yang tidak segera mengurus sertifikatnya maka tanah akan menjadi milik negara.