KPK Periksa Petinggi Grup Putra Jaya Sampurna  Terkait Korupsi Cukai di Bintan Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Manager PT Adhi Mukti Persada atau Grup PT Putra Jaya Sampurna 2016 - 2020, Aknes Tambun, Rabu (7/4).

Diketahui, PT Adhi Mukti Persada bergerak di bidang pengolahan hasil tembakau. Aknes akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

"Hari ini, pemeriksaan saksi TPK terkait pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 s/d 2018," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (7/4)

Selain Aknes, KPK juga akan memeriksa lima saksi lainnya untuk kasus yang sama. Di antaranya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan sejak Februari 2019, Ismail; Direktur CV Three Star Bintan tahun 2009-sekarang, Agus; Direktur CV Three Star Bintan (Cabang Tanjungpinang), Bobby Susanto.

Logo KPK
Logo KPK. Foto: ANTARA

Kemudian, Kasi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DISKUMPERINDAG) Kabupaten Bintan, Satia Kurniawan; dan Asisten II Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Sekretaris Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Syamsul Bahrum

Ali mengatakan, Penyidik KPK akan memeriksa saksi-saksi tersebut di Kantor Kepolisian Tanjung Pinang Jl. A. Yani, Sei Jang, Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan 2016-2018.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK telah mendalami proses penghitungan besaran dan jumlah kuota rokok hingga minuman beralkohol lewat pemeriksaan saksi.

KPK juga menelisik dugaan penerimaan sejumlah uang karena pemberian kuota kedua barang tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Dengan adanya penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara detail terkait kasus dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sebab, sesuai kebijakan Ketua KPK Firli Bahuri, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan terhadap para tersangka.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah menggeledah beberapa lokasi misalnya Kantor Bupati Bintan dan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Bintan (BP Bintan). Dalam penggeledahan itu KPK menemukan dan mengamankan berbagai dokumen. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Bebaskan Pajak Vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Pajak Vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok

1,2 juta vaksin COVID-19 itu diimpor dari Sinovac Lifescience Corporation Limited China dalam bentuk SARS CoV-2 atau verocells dengan penerima BUMN PT Bio Farma.

TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal
Indonesia
TNI/Polri Lakukan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Lingkungan Internal

"Hari ini dan Rabu, seluruh kantor TNI dan kantor polisi di seluruh Indonesia melakukan pendisiplinan penggunaan masker," kata Argo

Wacana Ganjil Genap Jakarta Berlaku 24 Jam, Dirlantas Polda Metro Bereaksi
Indonesia
Wacana Ganjil Genap Jakarta Berlaku 24 Jam, Dirlantas Polda Metro Bereaksi

Sambodo menjelaskan sangat dimungkinkan penerapan perluasan wilayah dan waktu gage.

Rizieq Diminta Atur Jadwal Kunjungan, Wagub DKI: Saya Dengar Masih Banyak yang Berkunjung
Indonesia
Rizieq Diminta Atur Jadwal Kunjungan, Wagub DKI: Saya Dengar Masih Banyak yang Berkunjung

Pemprov DKI sendiri tidak melarang pihak Rizieq Shihab dan jajaran FPI untuk hadir atau menggelar kegiatan

Anies Tunjuk Gumilar Jadi Plt Kepala Dinas Parekraf
Indonesia
Anies Tunjuk Gumilar Jadi Plt Kepala Dinas Parekraf

Pimpinan Dinas Parekraf pun kosong dan Gubernur Anies Baswedan harus menunjuk pengganti sebagai plt dahulu agar tak pincang.

Jokowi Minta ‘Sharing The Pain’ Jadi Acuan Sektor Ekonomi Selama COVID-19
Indonesia
Jokowi Minta ‘Sharing The Pain’ Jadi Acuan Sektor Ekonomi Selama COVID-19

Jokowi ingin konsep tersebut diacu oleh pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan pelaku usaha

Diserahkan ke Jaksa, John Kei Cs Segera Duduk di Kursi 'Panas' Pengadilan
Indonesia
Diserahkan ke Jaksa, John Kei Cs Segera Duduk di Kursi 'Panas' Pengadilan

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyerahkan tersangka John Kei dan enam anak buahnya ke Kejaksaan Negeri beserta barang bukti yang digunakan untuk aniaya EW hingga tewas Pada (19/10).

Mahfud Undang TII Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
Indonesia
Indonesia Perlu Antisipasi Tsunami Jarak Dekat
Indonesia
Indonesia Perlu Antisipasi Tsunami Jarak Dekat

Akan tetapi, persoalan yang dihadapi Indonesia adalah tsunami jarak dekat. Hal ini mengakibatkan bencana terjadi duluan sebelum himbauan evakuasi dini sampai kepada masyarakat seperti gempa di Palu yang lalu.

Malaysia dan Singapura Ikut Bantu Pencarian KRI Nanggala 402
Indonesia
Malaysia dan Singapura Ikut Bantu Pencarian KRI Nanggala 402

Malaysia dan Singapura menawarkan bantun untuk ikut mencari KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali utara, Rabu (21/4.